Dumping Impor Dan Krisis Energi Tekan Industri Petrokimia RI

RM.id  Rakyat Merdeka - Industri petrokimia nasional tengah menghadapi tekanan berat akibat dinamika global dan maraknya praktik dumping yang berdampak pada daya saing industri dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) Suhat Miyarso mengatakan, tekanan terhadap industri tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga persepsi publik yang kerap menyudutkan industri plastik sebagai sumber masalah lingkungan.

“Padahal industri plastik dan petrokimia memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Menurut dia, kondisi krisis saat ini dipicu oleh ketidakpastian geopolitik global serta faktor domestik yang memperberat situasi industri. Kinerja sektor manufaktur bahkan sempat menurun pada April, tercermin dari indeks PMI yang masuk zona kontraksi.

Baca juga : Menperin Dan Menkeu Percepat Pertumbuhan Industri Manufaktur

Meski demikian, pelaku industri tetap optimistis kondisi akan berangsur membaik dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

Wakil Ketua Umum INAPLAS Edi Rivai menambahkan tekanan terhadap industri petrokimia telah berlangsung sejak pascapandemi COVID-19, terutama akibat overcapacity global dari kawasan Timur Tengah, ASEAN, dan China.

Ia menjelaskan, Indonesia masih berstatus sebagai net importir sehingga rentan terhadap gejolak pasar global. Ketergantungan terhadap impor bahan baku bahkan mencapai sekitar 90 persen, lebih tinggi dibanding kawasan Asia yang berada di kisaran 60–70 persen.

“Kondisi ini diperparah oleh konflik geopolitik yang memicu ketidakstabilan pasokan energi, khususnya minyak sebagai bahan baku utama industri petrokimia,” katanya.

Baca juga : Jelang INNOPROM 2026, RI Dan Rusia Genjot Kerja Sama Industri

Sebagai respons, pelaku industri mulai melakukan diversifikasi bahan baku, seperti memanfaatkan LPG dan kondensat sebagai alternatif pengganti nafta. Namun langkah ini berdampak pada peningkatan biaya produksi.

Di sisi lain, praktik dumping dinilai menjadi tantangan serius karena produk impor berharga murah, terutama dari China dan Timur Tengah, membanjiri pasar domestik. INAPLAS telah mengajukan instrumen trade remedies berupa anti-dumping dan safeguard sejak dua tahun terakhir, meskipun implementasinya belum optimal.

Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono menilai kondisi saat ini justru menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional.

Ia menekankan pentingnya pengembangan alternatif bahan baku, tidak hanya berbasis minyak bumi, tetapi juga dari gas, batu bara hingga bio feedstock.

Baca juga : Ketahanan Energi RI Terbaik Kedua Dunia

Selain itu, penguatan kapasitas kilang minyak dalam negeri dinilai krusial guna menjamin pasokan bahan baku seperti nafta. Tanpa langkah tersebut, Indonesia dinilai akan terus bergantung pada impor.

Meski menghadapi tekanan, pelaku industri memastikan hingga kini belum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara luas di sektor petrokimia. Namun kenaikan biaya bahan baku, energi, dan logistik masih menjadi tantangan utama yang menekan margin industri.

Pelaku industri berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis melalui kebijakan perlindungan perdagangan, penguatan pasokan bahan baku, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif agar industri petrokimia nasional dapat bertahan dan kembali tumbuh di tengah ketidakpastian global.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.