ATI Dorong Penyelarasan Ekosistem Jalan Tol, Perkuat Konektivitas Dan Ekonomi Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mendorong penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi fokus dalam Focus Group Discussion (FGD) yang akan digelar ATI pada 12 Agustus 2026 di Jakarta.

FGD tersebut akan menjadi forum dialog lintas pemangku kepentingan untuk membahas penyelarasan kebijakan dan regulasi, menjaga iklim investasi, serta mendorong model pembiayaan jalan tol yang lebih berkelanjutan.

ATI menilai keterbatasan kapasitas pembiayaan pemerintah membuat partisipasi swasta perlu diperkuat. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan, keselamatan, dan keberlanjutan pengusahaan jalan tol juga menjadi perhatian.

Ketua Umum ATI, Rivan A. Purwantono mengatakan, pembangunan jalan tol harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui layanan yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal.

“ATI bersama Pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” kata Rivan, dalam keterangannya, Minggu (9/8/2026).

Baca juga : Prof Didik Dorong Ekspor Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi RI, Ini Alasannya

Saat ini, jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia mencapai 3.115,98 kilometer yang tersebar di 76 ruas dan dikelola 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Akumulasi nilai investasi untuk ruas yang telah beroperasi mencapai sekitar Rp 668 triliun.

Jika termasuk ruas yang masih dalam tahap konstruksi dan persiapan, nilai investasi jalan tol diproyeksikan mendekati Rp 1.000 triliun.

ATI juga menyoroti kondisi sebagian besar ruas jalan tol yang masih berada pada fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi. Kondisi tersebut membutuhkan struktur keuangan yang sehat agar keberlanjutan pengusahaan jalan tol dapat terjaga dalam jangka panjang.

Selain persoalan pembiayaan, industri jalan tol menghadapi tantangan kerusakan jalan akibat kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL).

Kendaraan ODOL dinilai mempercepat kerusakan fisik jalan sekaligus meningkatkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan. FGD ATI akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, legislatif, regulator, lembaga pengawasan, akademisi, pelaku usaha, perbankan, investor, hingga perwakilan masyarakat.

Baca juga : Menko Airlangga Optimistis Prospek Ekonomi RI Cerah

Forum tersebut direncanakan dibuka Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Diskusi akan dipandu pakar manajemen, Rhenald Kasali dengan menghadirkan ekonom Muhammad Chatib Basri dan Bambang Brodjonegoro sebagai narasumber utama. Perwakilan Komisi V DPR serta sejumlah kementerian dan lembaga juga dijadwalkan hadir.

Di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Lembaga pengawasan dan keselamatan seperti Korps Lalu Lintas Polri, BPK, BPKP, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga turut dilibatkan. Dari kalangan akademisi dan pakar, forum akan menghadirkan perwakilan LPEM FEB UI, guru besar Fakultas Hukum UI dan Universitas Trisakti, serta pengamat kebijakan publik.

Sementara dari unsur masyarakat dan dunia usaha, hadir YLKI, ATI, perbankan, dan investor. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal ATI, Kristianto mengatakan, keselarasan kebijakan antara pemerintah dan pelaku industri menjadi faktor penting dalam membangun skema pembiayaan dan regulasi jalan tol yang berkeadilan.

Baca juga : Wamenkop Tegaskan KDKMP Wujud Penguatan Ekonomi Desa Sesuai Amanat UUD 1945

“Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper),” papar Kristianto.

Hasil FGD tersebut selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan dan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan masukan dalam menetapkan kebijakan jalan tol nasional.

ATI berharap rekomendasi tersebut dapat mendorong kebijakan jalan tol yang adil dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat konektivitas dan mendukung percepatan pembangunan nasional.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.