Asbanda Minta BPD Diberi Kesempatan Setara Dalam Program Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong terciptanya level playing field bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam berbagai program dan transaksi pemerintah, sekaligus memperkuat perannya sebagai Regional Development Bank.

Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo menegaskan, BPD tidak meminta perlindungan dari kompetisi, melainkan kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah sepanjang memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen risiko.

“Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance,” ujar Agus dalam seminar bertema “Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional” di Bengkulu, Jumat (21/8/2026).

Seminar tersebut dihadiri antara lain Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta Direktur Utama dan direksi BPD se-Indonesia.

Agus mengatakan, hingga Juni 2026 total aset 27 BPD mencapai sekitar Rp 1.043 triliun, dengan total kredit sekitar Rp 673 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekitar Rp 770 triliun.

Menurut dia, secara fundamental kondisi BPD masih sehat. Namun, pertumbuhan fungsi intermediasi di tengah tekanan terhadap sumber pendanaan perlu dicermati agar tidak meningkatkan cost of fund (CoF) dan membatasi kemampuan BPD menyediakan pembiayaan yang kompetitif.

Baca juga : Asbanda Dorong Penguatan Likuiditas BPD Untuk Dukung Ekonomi Daerah

“Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah,” tegasnya.

Ia mengatakan, BPD memiliki peran penting dalam membiayai berbagai kebutuhan ekonomi daerah, mulai dari UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi hingga infrastruktur.

Selain itu, struktur likuiditas BPD memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan erat dengan siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah, APBD, serta berbagai transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah.

Karena itu, perubahan desain fiskal maupun mekanisme penyaluran dana pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan daerah.

“Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiencydan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah,” katanya.

Dana Pemerintah Jadi Penggerak Ekonomi

Baca juga : Ketum Asbanda Dorong Sinergi BPD-BPR dengan Mitigasi Risiko Ketat

Asbanda mendorong agar kebijakan penempatan dana pemerintah pada BPD semakin diarahkan untuk memperkuat intermediasi sektor produktif.

Penempatan dana tersebut dapat dikaitkan dengan pembiayaan sektor prioritas seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur daerah

“Dana pemerintah jangan berhenti menjadi likuiditas. Kita perlu mendorongnya menjadi multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Agus.

Asbanda juga mendorong agar penyusunan berbagai kebijakan nasional mempertimbangkan perspektif regional development impact, mengingat BPD memiliki karakter dan fungsi yang berbeda dengan bank komersial pada umumnya.

BPD tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga menjadi bagian dari pengelolaan ekosistem keuangan daerah, perluasan inklusi keuangan, serta pembiayaan pembangunan regional.

BPD Harus Terus Bertransformasi

Baca juga : Ketum Asbanda: KUB BPD Bukan Sekadar Modal, tapi Kolaborasi IT dan SDM

Agus menegaskan, penguatan BPD bukan hanya menjadi agenda pemerintah dan regulator. Asbanda bersama seluruh BPD juga memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan daya saing melalui penguatan kolaborasi antar-BPD.

Kolaborasi tersebut mencakup pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury, dan sindikasi pembiayaan.

Pada saat yang sama, BPD perlu mempercepat transformasi digital, memperkuat keamanan siber, tata kelola dan manajemen risiko, serta meningkatkan porsi dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) dari masyarakat dan dunia usaha.

“Kami tidak ingin BPD dilindungi dari kompetisi. Kami ingin BPD diperkuat agar mampu berkompetisi,” tegas Agus.

Dengan aset lebih dari Rp 1.000 triliun dan keberadaan yang mengakar di seluruh wilayah Indonesia, Asbanda mendorong BPD naik kelas menjadi Regional Development Bank yang semakin sehat, digital, dan kompetitif.

“Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia,” pungkas Agus.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.