BPDP Perkuat Sinergi Pemkab untuk Percepat Program Perkebunan Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Percepatan pembangunan perkebunan rakyat membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.

Karena itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program perkebunan dari sektor hulu hingga hilir.

Upaya tersebut dilakukan BPDP melalui keikutsertaannya dalam APKASI Expo 2026 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Dalam agenda tahunan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu, BPDP membuka booth informasi sekaligus menggelar talkshow yang menghadirkan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP Zaid Burhan Ibrahim, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu Normansyah Syahruddin, serta Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir Mohammad Alfansyah.

Kehadiran BPDP dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan berbagai program BPDP kepada para kepala daerah sekaligus mendorong peran aktif pemerintah kabupaten dalam mempercepat implementasi program di daerah.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP Zaid Burhan Ibrahim mengatakan, pemerintah kabupaten memiliki posisi strategis dalam pembangunan perkebunan karena berada paling dekat dengan para pekebun serta memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Baca juga : Gunung Sinabung Siaga, Pemkab Karo Evakuasi Warga Desa Kuta Tengah dan Payung

Menurut Zaid, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin penting karena pembangunan perkebunan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produktivitas di sektor hulu hingga penciptaan nilai tambah di sektor hilir.

“BPDP memiliki instrumen pendanaan dan program, sementara pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman terhadap kondisi di lapangan. Kami berharap kolaborasi ini dapat membuat pelaksanaan program menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar,” kata Zaid.

 Di sektor hulu, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Syahruddin menekankan pentingnya dukungan pemerintah kabupaten dalam mempercepat pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta program sarana dan prasarana perkebunan.

“Pemerintah kabupaten merupakan mitra penting karena paling dekat dengan pekebun. Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima dan lahan, penyelesaian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, serta memastikan ketersediaan benih unggul yang memenuhi persyaratan,” ujar Normansyah.

Hingga 19 Agustus 2026, program PSR telah menjangkau 187.782 pekebun dengan luas lahan mencapai 428.745 hektare.

Program tersebut didukung dana sebesar Rp 12,86 triliun. Normansyah berharap, pemerintah daerah dapat membantu mempercepat berbagai proses yang menjadi kewenangan di daerah sehingga manfaat program dapat segera dirasakan para pekebun.

Baca juga : Buka Peluang Pasar, BPDP Tampilkan Produk UMKM Berbasis Perkebunan Di ITTIE 2026

“Kalau ada proses yang bisa dipercepat di daerah, tentu kami berharap dapat dibantu untuk dipercepat. Semakin baik koordinasi antara pemerintah daerah dengan BPDP, semakin cepat pula manfaat program dirasakan oleh pekebun,” tuturnya. 

Sementara itu, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohammad Alfansyah menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan riset untuk membangun industri perkebunan yang semakin maju dan berdaya saing.

“Pengembangan SDM dan riset merupakan investasi jangka panjang bagi perkebunan Indonesia. Kita ingin masyarakat di daerah memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, sementara hasil riset yang dikembangkan juga dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” ujar Alfansyah.

Menurut Alfansyah, pemerintah kabupaten dapat berperan dalam memperluas informasi dan akses masyarakat terhadap berbagai program pengembangan SDM BPDP.

Pemerintah daerah juga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui riset.

Sejak 2016, program pendidikan dan pelatihan BPDP telah memberikan manfaat kepada 13.265 penerima beasiswa dan 32.152 penerima pelatihan.

Baca juga : Apkasi-BPDP Perkuat Kolaborasi, Dorong Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Pada 2026, kuota penerima beasiswa ditingkatkan menjadi 5.000 orang untuk jenjang pendidikan D1 hingga S1.

Melalui partisipasinya dalam APKASI Expo 2026, BPDP berharap komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten semakin kuat.

Dengan demikian, berbagai program perkebunan dapat terlaksana lebih cepat dan manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

“Pada akhirnya, pembangunan perkebunan bukan hanya tentang tanaman atau angka produksi. Ini tentang bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan bagi pekebun, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan menyiapkan masa depan sektor perkebunan. Karena itu, mari kita kuatkan sinergi antara BPDP, pemerintah daerah, dan para pekebun,” tutup Zaid.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.