Rakyat Kecil Dapat Bansos & Subsidi, Kelas Menengah Juga Baiknya Diperhatikan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berupaya menjaga ekonomi rakyat kecil dengan memberikan berbagai bantuan sosial (bansos) dan subsidi. Namun, agar ekonomi secara keseluruhan tetap jalan, Pemerintah disarankan untuk memperhatikan kelas menengah juga.

Bansos untuk rakyat kecil terus digelontorkan. Di September ini, ada enam bansos yang dicairkan. Yaitu, bantuan pangan beras, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (JKN), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Khusus untuk bantuan pangan beras sebesar 10 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (PKM), yang awalnya sampai September, diperpanjang hingga Desember 2026. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, Pemerintah telah menganggarkan Rp 17 triliun untuk bansos beras pada Kuartal IV-2026.

Secara keseluruhan, Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 508,2 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, realisasi penyaluran bansos periode Juli-September 2026 telah mencapai lebih dari 80 persen dari total penerima nasional sebanyak 18,3 juta KPM.

Baca juga : Bromo Kebakaran Lagi, Padang Savana dan Bukit Teletubbies Hangus

Untuk subsidi yang disediakan untuk rakyat kecil juga banyak. Mulai dari subsidi BBM, subsidi gas Elpiji 3 kilogram, subsidi listrik 450 VA dan 900 VA, hingga subsidi pembiayaan rumah. Total anggaran subsidi yang disediakan di 2026 mencapai Rp 318,8 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet setuju dengan pemberian bansos dan subsidi bagi rakyat kecil ini. Namun, ia menyarankan agar Pemerintah juga memerhatikan kelas menengah. Sebab, peran kelas menengah dalam menggerakan ekonomi sangat besar. Selain itu, kelas menengah juga berada dalam posisi unik.

Yusuf menjelaskan, kelas menengah tidak cukup miskin untuk menerima bansos. Namun, mereka juga tidak cukup kuat untuk sepenuhnya menanggung kenaikan BBM nonsubsidi, biaya sekolah, cicilan, sewa rumah, dan kebutuhan sehari-hari.

"Akibatnya, jumlah kelas menengah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir," ungkap Yusuf, saat dikontak Rakyat Merdeka, Jumat (11/9/2026).

Baca juga : Pencarian 5 Jurnalis & 3 Awak Kapal, Tim SAR Gabungan Sisir Pulau Sertung

Ia mengatakan, kelas menengah merupakan salah satu penopang utama konsumsi rumah tangga. Ketika mereka mulai menahan belanja, dampaknya tidak hanya terlihat pada pusat perbelanjaan. UMKM, transportasi, restoran, jasa, hingga penerimaan, pajak ikut terdampak. Akibatnya, pergerakan ekonomi nasional menjadi kurang lincah.

Yusuf melanjutkan, selama ini kelas menempati posisi sebagai pembayar pajak dan konsumen. Di kondisi guncangan ekonomi global ini, kemampuan mereka untuk melakukan peran itu menurun. Mereka membutuhkan kebijakan yang menjaga agar pendapatan riil tidak terus tergerus.

Menurut Yusuf, bentuk dukungan untuk kelas menengah tidak harus berupa bansos. Yang lebih penting adalah menjaga agar biaya hidup mereka tidak meningkat jauh lebih cepat dibandingkan pendapatannya, memperluas akses mereka terhadap kredit usaha, pelatihan, dan kesempatan kerja formal. 

"Kelompok ini juga membutuhkan kepastian agar ketika pendapatannya sedikit meningkat, tambahan penghasilan tersebut tidak langsung habis untuk membayar kenaikan biaya hidup dan berbagai pungutan," ucapnya.

Baca juga : Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau Tak Terdeteksi Lagi

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan Pemerintah melakukan perluasan bansos ke 142 juta kelas menengah yang masuk kategori aspiring middle class. "Kelompok ini rentan terdampak inflasi pangan dan naiknya harga energi," katanya.

Bhima menyebut, bencana yang melanda berbagai wilayah turut menurunkan daya beli kelas menengah. Karena itu, instrumen bantuan yang paling tepat adalah bansos tunai langsung yang ditransfer ke rekening penerima.

Agar bansos kelas menengah ini tepat sasaran, kata Bhima, harus didasari dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat. "Perlu survei ulang dulu. Kemudian naikkan batas garis kemiskinan dan sasar kelompok miskin dan menengah rentan," usul Bhima.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.