Investasi Menguat, Stabilitas Jadi Modal Pertumbuhan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Realisasi investasi Indonesia terus menguat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kondisi tersebut dinilai perlu diikuti dengan upaya menjaga stabilitas nasional agar momentum investasi dan aktivitas dunia usaha tetap berjalan.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka tersebut setara 49,5 persen dari target investasi nasional tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun.

Realisasi tersebut tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja. Penanaman modal asing (PMA) tercatat Rp507,6 triliun, sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp502,9 triliun.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan capaian investasi tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga. Pemerintah juga memperkirakan masih akan ada arus modal dalam jumlah besar yang masuk ke Indonesia.

“Kita akan melihat gelombang investasi yang cukup besar masuk ke Indonesia dalam beberapa minggu ke depan,” kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab.

Pemerintah menilai stabilitas ekonomi menjadi salah satu modal untuk mempertahankan momentum investasi. Selain menjaga iklim usaha, stabilitas juga diperlukan agar kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat terus berjalan.

Baca juga : Dipimpin Sekjen Sugiono, Gerindra Langsung Jalankan Gerakan ASRI Dari Prabowo

Data pemerintah menunjukkan realisasi investasi pada semester I 2026 telah mendekati separuh target tahunan. Investasi juga tersebar relatif seimbang antara Jawa dan luar Jawa. Investasi di luar Jawa mencapai Rp507,8 triliun atau 50,2 persen, sedangkan di Jawa Rp502,8 triliun atau 49,8 persen.

Dari sisi sektor, investasi semester I 2026 masih didominasi industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Sektor lainnya antara lain jasa lainnya, pertambangan, transportasi, pergudangan dan telekomunikasi, serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran.

Hilirisasi juga menjadi salah satu penggerak utama investasi. Pada semester I 2026, realisasi investasi sektor hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional.

Di sisi fiskal, pemerintah terus menjaga defisit dalam batas yang ditetapkan. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga semester I 2026 sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB. Pemerintah memperkirakan defisit APBN hingga akhir tahun sekitar 2,85 persen terhadap PDB.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi umum pada Agustus 2026 sebesar 3,19 persen secara tahunan. Adapun inflasi inti tercatat 2,92 persen.

Stabilitas ekonomi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dunia usaha. Pemerintah juga terus mendorong penyederhanaan perizinan, penguatan ekosistem investasi, pembangunan kawasan industri dan percepatan hilirisasi untuk mempertahankan momentum investasi.

Baca juga : Seskab Teddy: Utang Obligasi BLBI Kelar di 2 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

Transformasi BUMN

Profesor Hubungan Internasional Webster University Rovshan Ibrahimov turut menyoroti transformasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Menurut Ibrahimov, restrukturisasi BUMN dapat menjadi instrumen untuk mendukung investasi, hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja. Ia menilai penataan struktur yang telah berkembang dalam waktu panjang membutuhkan ketegasan sekaligus pertanggungjawaban karena Danantara memiliki kewenangan yang besar.

“Untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tangan yang cukup tegas,” ujar Ibrahimov seperti dikutip dari analisisnya yang dimuat The Telegraph.

Ibrahimov juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam proses restrukturisasi. Pemerintah sebelumnya memetakan 1.074 entitas BUMN beserta anak dan cucunya, sementara hingga Agustus 2026 sebanyak 290 entitas telah dihapus melalui proses merger, likuidasi dan divestasi.

Menurutnya, restrukturisasi tersebut perlu diarahkan agar tidak hanya menyederhanakan struktur perusahaan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan mendukung agenda investasi serta hilirisasi.

Baca juga : Hadirkan Produk Investasi Praktis, KIM Indonesia Luncurkan ETF Emas Syariah

Stabilitas dan Aspirasi Publik

Analis politik Boni Hargens mengingatkan masyarakat agar menyikapi dinamika sosial secara proporsional. Menurutnya, kekhawatiran terhadap kondisi sosial perlu dikelola agar tidak berkembang menjadi situasi yang mengganggu aktivitas ekonomi.

“Stabilitas nasional adalah tanggung jawab bersama aparat keamanan dan masyarakat dengan menjaga ketenangan dan kesatuan,” kata Boni.

Boni mengatakan penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, menurutnya, ketenangan publik tetap perlu dijaga karena kondisi sosial memiliki keterkaitan dengan aktivitas perekonomian.

Pandangan tersebut sejalan dengan pentingnya menjaga ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memastikan kegiatan ekonomi tetap berjalan. Aksi demonstrasi merupakan bagian dari hak demokratis warga, sementara pengelolaan stabilitas menjadi salah satu faktor yang turut menentukan keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Dengan realisasi investasi yang telah mencapai Rp1.010,6 triliun pada semester I 2026 dan menyerap hampir 1,45 juta tenaga kerja, pemerintah memiliki momentum untuk menjaga pertumbuhan investasi hingga akhir tahun. Tantangannya adalah mempertahankan kepercayaan dunia usaha, memperkuat hilirisasi, serta menjaga stabilitas ekonomi dan sosial agar manfaat investasi semakin luas dirasakan masyarakat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.