Pemerintah Diminta Prioritaskan Stok Batu Bara Kalori Menengah-Tinggi untuk PLN

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia Resources Studies (IRESS) meminta pemerintah mengatur pasokan batu bara berdasarkan kebutuhan pembangkit listrik, terutama dengan memprioritaskan batu bara berkalori menengah dan tinggi untuk PT PLN (Persero) sebelum dialokasikan ke pasar ekspor.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kecukupan pasokan, sekaligus memastikan kualitas batu bara sesuai dengan kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara mengatakan, cadangan batu bara berkalori menengah (medium rank coal/MRC) dan tinggi (high rank coal/HRC) di dalam negeri relatif terbatas.

Sementara itu, sejumlah PLTU masih membutuhkan jenis batu bara tersebut untuk mendukung operasionalnya.

“Pemerintah perlu memastikan kebutuhan PLTU terhadap batu bara dengan spesifikasi tertentu terpenuhi sebelum pasokan tersebut dilepas ke pasar ekspor,” ujar Marwan dalam keterangannya, Senin (12/10/2026).

Mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Marwan menyebut batu bara berkalori sekitar 6.000 kilokalori per kilogram Gross As Received (GAR) hanya mencakup sekitar 5 persen dari cadangan nasional.

Sementara itu, batu bara dengan kalori 5.000 GAR sekitar 8 persen. Sebaliknya, batu bara berkalori 4.200 GAR mendominasi cadangan nasional, dengan porsi sekitar 73 persen.

Baca juga : Bongkar Muat Batu Bara KAI Logistik Tembus 1,56 Juta Ton di September 2026

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengakui kualitas batu bara nasional cenderung menurun seiring menipisnya cadangan batu bara berkalori tinggi.

GAR merupakan ukuran nilai kalor atau kandungan panas batu bara berdasarkan kondisi saat diterima, termasuk seluruh kandungan air di dalamnya.

Menurut IRESS, persoalan kualitas batu bara turut mencuat saat terjadi pemadaman bergilir di Jawa pada Juni 2026.

Saat itu, pemerintah mengakui PLN membutuhkan batu bara berkalori menengah untuk proses pencampuran (blending).

Kondisi tersebut mendorong Kementerian ESDM memberikan penugasan tambahan kepada pemasok untuk menyediakan 16,8 juta ton batu bara dengan nilai kalori di atas 4.500 kcal/kg bagi PLN hingga Desember 2026.

Langkah ini ditujukan untuk mengatasi kendala pasokan batu bara bagi PLTU dan mencegah pemadaman bergilir.

“Persoalan PLN bukan hanya berapa ton, tetapi juga berapa kalori. Batu bara jenis MRC dan HRC merupakan sumber daya yang terbatas. Jika tidak diprioritaskan untuk PLTU, pasokan ini berpotensi lebih banyak mengalir ke pasar ekspor karena harganya lebih menarik,” ucap Marwan.

Baca juga : Batu Bara Masih Jadi Primadona, Efisiensi Jadi Kunci Konsumsi Jangka Panjang

IRESS juga menyoroti perbedaan harga batu bara untuk kebutuhan domestik dan pasar internasional. Harga batu bara untuk pemenuhan kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) sektor kelistrikan ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton.

Sementara itu, Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode pertama Juni 2026 untuk batu bara berkalori 5.300 kcal/kg mencapai 84,53 dolar AS per ton. Adapun batu bara dengan kalori 6.322 kcal/kg dihargai 121,83 dolar AS per ton.

Empat Rekomendasi IRESS

Untuk menjaga kecukupan pasokan bagi pembangkit listrik, IRESS menyampaikan empat rekomendasi kepada pemerintah dan PLN.

Pertama, penugasan DMO perlu mencantumkan spesifikasi kalori yang dibutuhkan setiap PLTU, bukan hanya menetapkan volume pasokan.

Kedua, ekspor batu bara MRC dan HRC sebaiknya dilakukan setelah kebutuhan PLN berdasarkan spesifikasi tersebut dipastikan terpenuhi.

IRESS menilai, langkah ini perlu diselaraskan dengan Pasal 158 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.

Ketiga, pemerintah perlu menyiapkan skema harga yang memungkinkan pasokan batu bara berkalori menengah ke PLN tetap layak secara bisnis.

Baca juga : IRESS: Kunci DMO Batu Bara untuk Listrik, Smelter Swasta Jangan Lagi Dihitung

Keempat, PLN perlu mempercepat modifikasi atau retrofit PLTU agar pembangkit dapat menggunakan batu bara berkalori lebih rendah, seperti yang telah dilakukan pada PLTU Suralaya unit 6 dan 7.

Marwan menegaskan, prioritas pasokan batu bara berkalori menengah dan tinggi untuk pembangkit listrik bukanlah kebijakan yang harus berlaku selamanya.

Pengaturan tersebut diperlukan selama proses penyesuaian teknologi pembangkit masih berlangsung.

“Prioritas ini bukan untuk selamanya. Selama retrofit PLTU berjalan, cadangan MRC dan HRC perlu dijaga untuk memenuhi kebutuhan listrik terlebih dahulu. Setelah pembangkit siap menggunakan batu bara berkalori lebih rendah, ruang ekspor dapat dibuka kembali,” ujarnya.

Menurut Marwan, pengaturan pasokan berdasarkan kualitas diperlukan agar ketersediaan batu bara untuk pembangkit tidak hanya mencukupi dari sisi volume, tetapi juga sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan mesin PLTU.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.