Pilkada Serentak 2020 Tak Dongkrak Ekonomi, Ini Alasannya

RM.id  Rakyat Merdeka - Pilkada serentak tahun ini tidak memberikan dampak ekonomi. Pasalnya ada keterbatasan kegiatan kampanye karena pandemi Covid-19.

Begitu kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Sarman Simanjorang kepada Rakyat Merdeka, Rabu (9/12).

Padahal, kata dia, berkaca pada Pilkada serentak sebelum pandemi, tahapan Pilkada umumnya mampu menggerakkan ekonomi di daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Baca juga : Pantau Pilkada Serentak, Partai Gelora Gelar Live Report

Karena tahapan Pilkada diramaikan dengan kampanye terbuka yang membuat transaksi bisnis berputar seperti belanja atribut kampanye, pembuatan baliho, spanduk, umbul umbul, banner, kaos, topi, sticker dan lain-lain. 

Dan, di sana ada keterlibatan pengusaha lokal seperti EO yang mengatur pembuatan panggung hiburan, sewa tenda, kursi, sound system, keyboard, artis, dan banyaknya UMKM yang berjualan makanan dan minuman ketika ada pengumpulan massa. Kesemuanya akan menambah omzet UMKM didaerah yang berkontribusi terhadap naiknya transaksi bisnis dan konsumsi rumah tangga. 

Dalam kondisi normal dengan peserta Pilkada mencapai 735 paslon, jika rata-rata paslon memiliki biaya kampanye paling sedikit Rp 1 miliar maka perputaran uang bisa mencapai Rp 735 miliyar. “Ini jumlah minimal, wajarnya bisa mencapai Rp 5 triliun melihat karateristik daerah masing masing,” ujarnya.

Baca juga : ESDM: Proyek Investasi DME Sangat Ekonomis, Ini Buktinya

Namun dengan kondisi pandemi saat ini, tahapan Pilkada tahun ini banyak diramaikan via sosmed dan virtual sehingga transaksi ekonomi sangat minim terjadi. Para pasangan calon lebih banyak berbelanja alat alat kesehatan seperti handsanitizer, masker dan lain-lain untuk dibagikan ke masyarakat, sedangkan atribut lainnya sekalipun dibelanjakan namun sangat minim. 

Pilkada tahun ini bisa disebut Pilkada paket hemat, di mana para paslon sangat membatasi belanja kampanye. Dana kampanye yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 20 triliun perputarannya sangat terbatas karena dipakai untuk pengadaan surat dan kotak suara, peralatan kesehatan dan berbagai persiapan Pilkada lainnya.

“Hanya sedikit yang sampai ke tangan warga berupa honor para petugas KPPS (Kelompok Penyenggara Pemungutan Suara), sehingga tidak signifikan dampaknya terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga,” katanya. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.