Turun Tipis, Utang Luar Negeri RI Kini Rp 5.943 Triliun

RM.id  Rakyat Merdeka - Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2021 sebesar 415,6 miliar dolar AS atau setara Rp 5.943,1 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dolar AS).

Posisi tersebut turun 0,4 persen dibanding kuartal IV2020 yang sebesar 417,5 miliar dollar AS atau setara Rp 5.970,2 triliun.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, penurunan ini didorong oleh penurunan posisi ULN pemerintah.

“Namun begitu, secara tahunan posisi ULN naik 7 persen (year on year/yoy) dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya, 3,5 persen (yoy).

BI juga memastikan ULN Indonesia pada kuartal I-2021 tetap terkendali,” ujar Erwin dalam keterangan resmi BI, kemarin.

Baca juga : Turun Tipis, Utang Luar Negeri Tembus Rp 5.967 Triliun

Lebih rinci diterangkannya, posisi utang pemerintah pada kuartal I-2021 mencapai 203,4 miliar dolar AS, jumlah ini lebih rendah 1,4 persen (quartal to quartal/qtq) dibandingkan kuartal IV-2020.

Penurunan tersebut karena ada pelunasan atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2021, yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral.

Namun, papar Erwin, secara tahunan, angka tersebut tumbuh 12,4 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang hanya 3,3 persen (yoy).

Hal ini didukung kepercayaan investor asing yang tetap terjaga, sehingga mendorong aliran masuk modal di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

Selain melalui SBN, Pemerintah juga melakukan penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri, baik dari bilateral, multilateral, maupun komersial, dalam upaya mendukung penanganan pandemi Covid19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca juga : Bangun Pabrik Di Batang, Nestlé Indonesia Rogoh Rp 3,16 T

Erwin juga memastikan ULN pemerintah dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas.

Antara lain sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang setara 17,7 persen dari total ULN. Selain itu juga belanja di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,1 persen dari total ULN pemerintah.

Kemudian sektor jasa pendidikan sebesar 16,32persen, sektor konstruksi sebesar 15,3 persen, dan sektor jasa keuangan dan asuransi senilai 12,9 persen.

“Posisi ULN Pemerintah kuartal I-2021 relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, pertumbuhan ULN swasta kuartal I-2021 tercatat 2,3 persen (yoy), jumlah ini melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 3,8 persen (yoy).

Baca juga : Lebaran, Warga Jabodetabek Tarik Uang Hingga Rp 34,8 Triliun

Hal ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 5,2 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar 6,6 persen (yoy).

Selain itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan juga terkontraksi semakin dalam menjadi kontraksi 7,1 persen (yoy) dari kontraksi 5,7 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya.

“Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada kuartal I-2021 mencapai sebesar 209,4 miliar dolar AS, atau sedikit lebih tinggi 0,6 persen (qtq) dibandingkan dengan posisi pada kuartal IV2020,” pungkasnya. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.