Pemda Diminta Kejar Target Vaksinasi & Evaluasi PPKM

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, target vaksinasi secara nasional sebesar 70 persen hingga akhir tahun bukan sekadar angka. Tapi, untuk melindungi masyarakat.

Secarau mum, target tersebut telah tercapai. Namun, pihaknya terus mendorong seluruh kepala daerah untuk tetap mengakselerasi vaksinasi Covid-19. “Semua daerah harus mencapai target di atas 70 persen sampai akhir tahun,” tegas Tito.

Hal itu dia sampaikan saat pemberian penghargaan kepada Bupati Kolaka atas capaian realisasi vaksinasi Covid-19 sebesar 70 persen selama 10 hari, di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.

Baca juga : Kemendagri Desak Pemda Segera Lantik Pejabat Fungsional

Sebagai pimpinan kementerian yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan di daerah, Tito meminta semua elemen bergerak bersama mempercepat vaksinasi.

Ia mewanti-wanti, jangan sampai terjadi kesenjangan antardaerah dalam hal angka cakupan percepatan vaksinasi. Meratanya cakupan vaksinasi di seluruh wilayah akan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap Covid-19 dapat segera terwujud.

“Saya menggerakkan semua rekan kepala daerah agar semua bergerak, karena kita tidak ingin ada yang jomplang, ada yang tinggi realisasi vaksinasi, ada yang rendah sekali, maka average atau rata-ratanya akan menjadi beban,” jelas mantan Kapolri ini.

Baca juga : Pemerintah Gelar Operasi Pasar

Tak hanya itu, ia juga membeberkan alasan kunjungan kerjanya ke berbagai provinsi di Indonesia yang realisasi vaksinasi Covid-19-nya masih rendah.

Tito juga menantang kepala daerah agar mampu merealisasikan angka vaksinasi lebih dari 70 persen hingga akhir tahun. Lewat kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), banyak kepala daerah yang merasa optimistis mampu merealisasikannya.

Selain soal target vaksinasi, Pemerintah Daerah (Pemda) juga diingatkan memperhatikan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM, dengan kategori berbeda-beda tergantung kasus Covid-19 di daerah masing-masing.

Baca juga : Stabilkan Harga Pangan Akhir Tahun, Pemerintah Gelar Operasi Pasar

Sementara Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menyatakan, Pemda mengevaluasi kebijakan PPKM yang diterapkan di daerahnya, apakah perlu dilonggarkan atau diperketat.

Saat ini, kebijakan pengendalian Covid-19 yang masih terus diterapkan ialah PPKM levelling per kabupaten/kota. Dimana di dalamnya pun tetap menghimbau Pemerintah Kabupaten/Kota menindaklanjuti penerapan PPKM Mikro dan operasionalisasi Posko pada Desa/Kelurahan di bawahnya. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.