Wacana Kementerian Keamanan Dalam Negeri, Mahfud: Areanya Legislatif

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, Pemerintah belum membicarakan dan membahas pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri.

Menurut Menko Polhukam, wacana ini telah bergulir lebih dari 20 tahun. "Itu wacana publik yang sudah lama, sudah lebih dari 20 tahun. Di pemerintah sendiri belum pernah ada pembicaraan tentang itu. Saya tak punya tanggapan, silakan saja. Itu areanya di bidang legislatif," kata Mahfud lewat pesan tertulisnya kepada wartawan Senin (3/1).

Wacana pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri kembali muncul kembali setelah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan usulan itu dalam Pernyataan Akhir Tahun 2021 Lemhannas di Jakarta, akhir 2021.

Baca juga : Pulang Dari Luar Negeri, Wajib Karantina Terpusat Ya

Kementerian Keamanan Dalam Negeri nantinya dapat menaungi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pasalnya, keamanan dalam negeri dapat dianggap sebagai tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Di manapun, keamanan masuk portofolio dalam negeri. Kemudian pelaksananya siapa? Dalam negeri fungsinya keamanan ketertiban masyarakat," ujar Agus.

Karena beban kerja Kemendagri terlampau banyak, maka akan lebih efektif jika ada Kementerian Keamanan Dalam Negeri.

Baca juga : SILO Genjot Layanan Kesehatan Di Dalam Negeri

"Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional. Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri," terang Agus.

Jika kementerian itu terbentuk, Polri dapat fokus menjalankan tugasnya menegakkan hukum, mencegah pelanggaran hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga keamanan serta memelihara ketertiban. "Tetapi bukan untuk merumuskan keamanan dalam negeri," tambah Agus.

Meski demikian, Agus menegaskan, pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri masih sebatas wacana. Lemhannas belum secara resmi mengusulkan wacana ini kepada Presiden Joko Widodo. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.