Dewan Pers

Dark/Light Mode

Terima Pansel, Jokowi Segera Serahkan Calon Anggota BPKH Ke DPR

Senin, 4 April 2022 13:39 WIB
Presiden Jokowi menerima PanselnPemilihan Calon Anggota dan Calon Dewan Pengawas BPKH Periode 2022-2027, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/4). (Foto: Setpres)
Presiden Jokowi menerima PanselnPemilihan Calon Anggota dan Calon Dewan Pengawas BPKH Periode 2022-2027, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/4). (Foto: Setpres)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi menerima Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota Badan Pelaksana dan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Periode 2022-2027, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/4). Di pertemuan ini, Jokowi ditemani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Ketua Panitia Seleksi Mardiasmo mengatakan, Jokowi mengapresiasi kinerja seluruh anggota Pansel. “Pak Presiden memberikan apresiasi kepada seluruh anggota pansel yang telah bekerja kurang lebih satu bulan penuh dan menghasilkan 14 calon anggota Badan Pelaksana dan 10 orang calon anggota Dewan Pengawas BPKH periode 2022-2027,” ujar Mardiasmo, seperti dikutip presidenri.go.id.

Berita Terkait : Tak Hanya Ucapkan Selamat Puasa, Jokowi Juga Ingatkan Masyarakat Untuk Lengkapi Vaksinasi

Mardiasmo melanjutkan, dalam waktu dekat, Jokowi akan menyampaikan nama-nama calon anggota yang terpilih, terutama anggota Dewan Pengawas, ke DPR. Nantinya, para calon itu akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi VIII DPR.

“Beliau akan segera menyampaikan ke DPR. Karena di Komisi VIII sudah selesai kami bertemu dan pada waktu kita RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi VIII minta kalau bisa diserahkan sebelum masa reses,” ungkapnya.

Berita Terkait : Jokowi Selalu Ngomong Dulu Ke Mega

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga menanyakan seluruh rangkaian proses seleksi yang meliputi pendaftaran, seleksi administrasi, ujian tulis makalah, psikotes, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, hingga wawancara. Menurut Mardiasmo, pihaknya juga mempertimbangkan saran dan masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam proses seleksi ini.

“Waktu wawancara kami juga mempertimbangkan masukan dari seluruh masyarakat dan juga rekam jejak dari KPK, dari transaksi keuangan PPATK, dan juga dari BNPT,” imbuhnya. [USU]