Semester I Tahun 2022, Kemenkumham Kantongi PNBP 2,2 Triliun

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,2 triliun selama semester I tahun 2022.

Angka ini naik 44,5 persen (yoy) dari Rp 1,6 triliun di tahun lalu atau 59,1 persen dari target sebesar Rp 3,8 triliun. Bahkan, bila dihitung hingga Agustus, capaian PNBP Kumham mencapai 2,4 triliun atau 64,11 persen dari target yang sudah ditentukan.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Andap Budhi Revianto mengatakan, sebagian besar PNBP Kemenkumham didapat dari layanan publiknya yaitu layanan keimigrasian, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual.

“Mayoritas pemasukan PNBP Kemenkumham bersumber dari layanan publik, layanan pendidikan, serta sewa tanah dan gedung," kata Andap, seperti keterangan yang diterima RM.id, Rabu (24/8).

Baca juga : Misi Dagang Pertama Ke India, Zulhas Kantongi 22 MoU Senilai Rp 47,52 Triliun

Dari layanan keimigrasian, unit penjaga pintu gerbang negara di enam bulan pertama ini berhasil mencatat pendapatan sebesar Rp1,521,565,998,201,-.

“Untuk diketahui, layanan kemigrasian hingga 5 Agustus 2022 sudah meraih Rp 2,130,965,892,751,- atau 106,55 persen dari target,” ungkap Andap.

Berarti, PNBP dari keimigrasian adalah 71,40 persen dari total realisasi PNBP per 5 Agustus 2022, atau 76,08 persen dari target PNBP tahun 2022 yang sebesar Rp 2 triliun.

"Jika melihat data saat ini, layanan keimigrasian malah sudah berhasil melampaui target PNBP tahun ini," ungkapnya.

Baca juga : Semester I-2022, Pendapatan INALUM Meroket 34,4 Persen

Layanan berikutnya, lanjut Andap, adalah administrasi hukum umum yang terdiri dari fidusia, badan hukum, jasa hukum lainnya, dan PNBP Umum.

Hingga saat ini layanan tersebut sudah mencapai realisasi sebesar 51,64 persen, dari target sebesar Rp 938,046,897,000,- sudah terealisasi sebesar Rp 484,447,273,315,-.

Sedangkan dari layanan kekayaan intelektual telah tercapai Rp 470,040,791,941,- dari sasaran sebesar Rp 850,000,000,000,- atau 55,30 persen.

“Layanan kekayaan intelektual ini mencakup hak cipta dan desain industri, paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD), serta merek dan indikasi geografis,” tutur Andap.

Baca juga : Semester I, IFG Life Kantongi Laba Rp 3,7 Miliar

Adapun jenis PNBP Kemenkumham lainnya yaitu berasal dari pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan yang dijalankan oleh BPSDM, serta pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan yang dijalankan oleh Sekretaris Jenderal.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.