Dark/Light Mode

Kemendagri Optimalkan Camat Arahkan Perencanaan Desa

Sabtu, 30 November 2024 14:34 WIB
Plh Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Edi Cahyono. Foto: Istimewa
Plh Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Edi Cahyono. Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) mengembangkan Dashboard Kecamatan Berbasis Web.

Dashboard, digunakan untuk menganalisa permasalahan layanan dasar di desa berbasis data empirik di lapangan, sehingga memudahkan camat dan stakeholder untuk menentukan langkah kebijakan mensinkronkan perencanaan pembangunan di desa berbasis kebutuhan (demand side).

Plh Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Edi Cahyono menjelaskan kecamatan memiliki peran penting. Yaitu, mengintegrasikan perencanaan antara desa dengan daerah.

Baca juga : Ketum GIM Heikal Safar Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Pramono-Rano

Oleh karena itu, Kemendagri juga melakukan peningkatan kapasitas aparatur camat. Pelatihan kepada para camat ini merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

Ada lima komponen yang terlibat dalam program ini, yaitu Kemendagri, Kemendes, Kemenkeu, Kemenko PMK, dan Bappenas. “Ada 9 modul yang diajarkan kepada para camat,” kata Edi, Jumat (29/11/2024).

Edi menambahkan, dengan pelatihan ini aparatur kecamatan diharapkan dapat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan yang tidak semata-mata administratif. Sebaliknya, aparatur kecamatan memiliki kedalaman secara substansi.

Baca juga : KPU Sumut Rencanakan Pencoblosan Susulan

Dengan demikian, koordinasi, konsolidasi dan kerjasama lintas sektor dalam layanan dasar desa menjadi lebih kuat. Selain itu, perencanaan pembangunan dan desa menjadi lebih sinkron.

“Diharapkan nantinya tercapai output dari program, yaitu peningkatan kualitas belanja desa yang berkaitan dengan layanan dasar dalam urusan kesehatan, pendidikan air bersih dan sanitasi, sosial serta kependudukan,” paparnya.

Edi menjelaskan, ada 1007 kecamatan di 60 kabupaten/kota dari 10 provinsi yang mengikuti pelatihan P3PD. Kesepuluh provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (Sumut), Aceh, Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga : Menko Polkam: Pilkada 2024 Berjalan Lancar, Aman, dan Damai

“1007 Kecamatan yang terdiri dari unsur aparat kecamatan, UPT Pendidikan, UPT Kesehatan sebagai pemangku layanan dasar sebagai substansi target,” ujarnya.

Materi pelatihan untuk para camat meliputi sistem rencana pembangunan desa, pembangunan daerah, pelayanan dasar, standar pelayanan minimal (SPM), data layanan dasar, dan Sistem Informasi Data.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.