Menko Polkam Luncurkan 2 Desk Tangani Karhutla dan Perlindungan Pekerja Migran

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Peluncuran Desk Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Dengan peluncuran kedua desk ini, diharapkan Indonesia mencapai target zero kebakaran hutan dan lahan, dan memitigasi permasalahan yang menimpa warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Turut hadir di acara ini Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni, Kabareskrim Komjen Wahyu Widada, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. Rakor digelar mulai pukul 09.30 sampai 13.30.

Usai rapat, Menko Polkam menjelaskan, peluncuran kedua desk ini bentuk implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi permasalahan di masing-masing sektor tersebut.

Mengingat, Karhutla memiliki dampak negatif yang sangat besar, terutama asap yang ditimbulkan bisa merambah sampai lintas negara dan memicu pergolakan politik luar negeri. Demikian juga dalam kasus human traficking yang saat ini menjadi perhatian Presiden Prabowo.

Baca juga : Pemprov Sulbar Siapkan Lahan Pembangunan Sekolah Rakyat

“Karena itu, hari ini, Kemenko Polkam dengan lembaga terkait, TNI, Polri dan Kejagung, meluncurkan dua desk. Pertama penanggulangan Karhutla, kedua PPMI,” jelaskan.

Menko Polkam menjelaskan, untuk desk koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan, leading sector-nya adalah Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan desk koordinasi perlindungan pekerja migran Indonesia leading sector-nya adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menlu.

Kedua desk ini, lanjut Menko Polkam, nantinya akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Yakni Kemensetneg, Kemendagri, Kemenlu, dari TNI, Polri, dan Kejagung. Kemudian Kementerian PMI/BP2MI, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Komdigi, Kemenimipas, Kementerian ATR/BPN, Kemenkes, Kemensos, Kemenaker, dan Kementan.

“KSP, Kantor Komunikasi Presiden, BIN, PPATK, BNPB, BMKG, Bakamla, dan BNPT, Badan Informasi Geospasial, juga dilibatkan. Begitu juga gubernur dari beberapa wilayah rawan kebakaran hutan. Yakni Lampung, Jambi, Riau, Kepri, Kaltara, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, serta para pangdam, kapolda, dan kajati juga ikut terlibat,” ujarnya.

Menko menyebut, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hotspot kebakaran hutan dan lahan saat ini sudah mulai bermunculan di beberapa daerah, meskipun di sejumlah wilayah lain masih mengalami musim penghujan. 

Baca juga : Menko Polkam Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Kelancaran Perayaan Lebaran 1446 H

“Daerah rawan hotspot api itu di antaranya ada di Gorontalo, kemudian Riau, NTT, Sumsel, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalsel, Kalteng, Sumbar, Sumut, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan. Untuk puncaknya diprediksi terjadi pada bulan Juni-September 2025," katanya.

Oleh sebab itu, Pemerintah sudah menyiapkan langkah mitigasi untuk antisipasi bencana karhutla di musim kemarau. Dia berharap, dengan adanya antisipasi ini, Indonesia bisa mencapai zero karhutla sebagaimana keinginan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita berharap, dengan ada desk ini, sebagaimana perintah Bapak Presiden, Indonesia bisa mencapai zero karhutla, dan membangun sistem mitigasi dan pencegahan semakin baik. Makanya, kolaborasi dan sinergisitas tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja. Tapi juga swasta dan masyarakat dalam menjaga lahan agar tidak terbakar," jelasnya.

Menko Polkam menyebut, dalam rapat koordinasi ini ada beberapa usulan dari Pemda terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Yakni pembukaan lahan tanpa dibakar dan pembentukan relawan penanganan kebakaran hutan. Ide ini akan dijadikan model untuk ditularkan daerah lain yang tergabung dalam Satgas Darat Penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Soal desk perlindungan pekerja migran, Menko Polkam, menegaskan bahwa para pekerja migran adalah salah satu yang harus dilindungi karena merupakan pahlawan devisa negara.

Baca juga : Kemenkop Sinkronisasi Kop Des Merah Putih Bersama Kepala Dan Perangkat Desa

"Kita semua tahu pekerja migran kita merupakan pahlawan devisa, yang mencapai Rp 251 triliun pada 2024. Ini tentu kontribusi yang sangat berarti, dan pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal dengan membentuk desk perlindungan PMI dan tindak pidana perdagangan orang," katanya.

Dia berharap, peluncuran desk ini akan mampu meminimalisir terjadinya kasus kejahatan yang menimpa pekerja migran. Comtohanya kejahatan eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal yang pada tahun 2024 lalu tercatat lebih dari 40 ribu kasus.

“Lewat desk ini pemerintah menargetkan semua kasus terkait PMI dapat tertangani semakin baik. Penanganan kasusnya akan dilakukan dari hulu sampai hilir," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.