Beras Surplus, Jagung-Telur-Gula Ditarget Bebas Impor Tahun Depan

 Sebelumnya 
Kondisi dunia sedang berge­jolak, apakah hal ini memberikan pengaruh positif pada upaya kemandirian pangan dalam negeri? Bagaimana cara meningkatkan produksi domestik dalam situasi seperti sekarang?

Untuk meningkatkan produksi domestik pada semester kedua tahun 2025, pemerintah sudah menyiapkan beberapa langkah. Pertama, kami memperkuat tata kelola pupuk bersubsidi sesuai dengan Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pupuk Bersubsidi. Ini penting agar pupuk tepat sasaran dan efisien penggunaannya. Dulu kalau mau pupuk turun harus pakai 500 tanda tangan. Dari guber­nur, bupati menteri perdagangan dan banyak lagi. Sekarang kita pangkas. Dari pabrik langsung ke gabungan kelompok tani atau Gapoktan.

Kedua, kami mempercepat pembangunan serta peningkatan sarana dan prasarana produksi, khususnya jaringan irigasi. Melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025, program rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan iri­gasi menjadi fokus utama agar air dapat mengalir lancar dan mendukung produktivitas lahan.

Ketiga, penguatan sumber daya manusia pertanian juga tak kalah penting. Dengan adopsi teknologi modern lewat Inpres Nomor 3 Tahun 2025, petani didorong untuk meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan inovasi agar hasil panen makin optimal.

Keempat, kami menjamin ketersediaan input produksi seperti benih unggul untuk padi, jagung, kedelai, dan sorgum. Selain itu, distribusi pupuk ber­subsidi kini berbasis e-RDKK (Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok Tani) agar lebih transparan dan tepat sasaran, serta bantuan alat mesin perta­nian (alsintan) disalurkan bagi petani kecil agar produktivitas­nya naik.

Baca juga : Usul Bangun Kampung Haji, Prabowo Lobi Pangeran Saudi

Apakah ada strategi lain me­ningkatkan produksi pangan?

Selain itu, pemerintah mengedepankan model kemi­traan closed loop sebagai pilar transformasi ketahanan pangan nasional. Pendekatan ini adalah sistem rantai pasok tertutup dan terstruktur yang menghubung­kan petani, koperasi, offtaker, lembaga pembiayaan, hingga konsumen akhir dalam satu eko­sistem yang saling menopang. Dengan sistem ini, setiap komo­ditas yang diproduksi diarahkan agar memiliki jalur distribusi dan penyerapan yang jelas. Ini tentu meningkatkan kepastian pasar bagi petani sekaligus mencegah penumpukan hasil panen di lapangan.

Melalui kemitraan closed loop, pemerintah secara siste­matis menekan potensi kehilangan dan pemborosan pangan yang selama ini menjadi per­soalan kronis dalam sistem pangan terbuka. Dengan adanya kepastian pasar dan penyerapan langsung dari koperasi, BUMN pangan, maupun program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hasil produksi petani dapat terserap secara optimal sesuai dengan proyeksi kebu­tuhan. Hal ini membuat distri­busi menjadi lebih terencana dan risiko kelebihan stok atau produk rusak akibat keterlam­batan logistik dapat dimini­malkan. Bahkan, sisa hasil panen yang tidak terserap untuk konsumsi langsung diarahkan untuk pengolahan pakan, pupuk organik, atau energi alternatif dalam kerangka ekonomi sirku­lar. Jadi, pendekatan kemitraan closed loop ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sistem pangan na­sional, tapi juga menghadirkan efisiensi nyata dalam tata kelola pangan.

Selain konflik global, ada juga tantangan perubahan iklim dan alih fungsi lahan. Bagaimana strategi peningkatan produksi yang melibatkan petani kecil?

Secara prinsip, kebijakan yang kami jalankan di Kemenko Pangan meliputi beberapa hal penting. Pertama, kami me­mangkas birokrasi terkait regulasi pupuk sebanyak 145 aturan. Dengan pemangkasan ini, penggunaan pupuk jadi lebih tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga efisiensi produksi meningkat. Kedua, kami mem­perkuat pengendalian alih fungsi lahan sawah. Ini sangat penting supaya lahan-lahan produktif tetap terlindungi dan bisa terus mendukung ketahanan pangan. Ketiga, perbaikan jaringan iri­gasi terus dilakukan, termasuk percepatan pembangunan iri­gasi tersier dan mikro. Melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025, pemerintah fokus menyediakan fasilitas seperti embung desa, pompa air, dan pipa gravitasi untuk menjangkau lebih dari 5.000 titik prioritas. Khusus­nya di lahan tadah hujan dan sawah yang rawan gagal panen. Keempat, kami menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, guna mengurangi risiko bencana seperti longsor, banjir, dan kerusakan lainnya yang berpotensi mengganggu produksi pangan.

Baca juga : Bertemu 1 Jam, Luhut Dan Jokowi Kangen-kangenan

Lalu, bagaimana pemerin­tah melindungi lahan sawah agar tidak terus berkurang?

Untuk perlindungan lahan sawah, penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) akan dilan­jutkan secara bertahap di 12 hingga 17 provinsi, dengan Kemenko Pangan berperan sebagai Ketua Tim Terpadu. Di samping itu, kami juga me­nyiapkan insentif komprehensif bagi pemerintah daerah dan ma­syarakat pemilik lahan, supaya perlindungan dan pemanfaatan­nya berjalan berkelanjutan. Selain itu, dukungan kami juga mencakup perluasan distribusi benih unggul dan pupuk ber­subsidi yang tepat sasaran, melalui digitalisasi sistem e-RDKK (Rencana Dasar Kebu­tuhan Kelompoktani) agar lebih transparan dan akurat.

Pemerintah juga mem­perkuat status hukum sekitar 8 juta hektar lahan sawah melalui Perpres Tata Ruang Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang Lahan Perta­nian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Di saat yang sama, kami mengembangkan food estate di wilayah-wilayah terluar seperti Kalimantan Tengah, NTT, dan Maluku, sebagai upaya diversi­fikasi dan peningkatan produksi pangan nasional. Semua lang­kah ini kami desain agar petani kecil mendapatkan dukungan maksimal, mulai dari sarana produksi sampai perlindungan lahan, sehingga mereka bisa lebih produktif dan mandiri, meski menghadapi tantangan perubahan iklim dan alih fungsi lahan.

Bagaimana peran spesifik Koperasi Merah Putih dalam program ketahanan pangan nasional?

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kami tempatkan sebagai pilar sentral dalam ekosistem ketahanan pangan nasional yang berbasis komu­nitas. Fungsi koperasi ini bukan sekadar sebagai koperasi biasa, tapi sebagai saluran distribusi sekaligus pengumpul ekonomi di tingkat desa. Koperasi Merah Putih dirancang untuk menjem­batani secara langsung antara petani atau produsen pangan lokal dengan konsumen akhir. Selain itu, koperasi ini juga men­jalankan peran penting dalam stabilisasi harga serta memas­tikan ketersediaan pasokan dan stok pangan.

Baca juga : Setnov Tetap Harus Bayar Uang Pengganti 7 Juta Dolar

Bagaimana mengintegrasi­kannya dalam rantai pasok dari petani kepada konsumen?

Integrasi dalam rantai pasok dilakukan dengan pendekatan menyeluruh. Mulai dari pengadaan input produksi seperti pupuk dan benih, penyerapan hasil panen dengan harga acuan, penyimpanan melalui gudang atau cold storage, hingga pendistribusian pangan pokok ke masyarakat desa dan kawasan sekitarnya. Untuk me­mastikan operasional koperasi berjalan optimal, kami juga mengembangkan sistem digital bersama PT Pos Indonesia dan PT Telkom. Sistem ini membantu menjaga keandalan operasional, sekaligus mendukung data pasokan, stok, dan intervensi pasar agar lebih tepat sasaran. Dengan fondasi seperti ini, Koperasi Merah Putih menjadi tulang punggung penguatan ketahanan pangan yang merata, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.