Kemenkop Gandeng DPR Awasi Operasional Kopdes Merah Putih

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan bakal mengoptimalkan pengawasan terhadap operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dengan menggandeng 17 kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah. Bahkan DPR diajak terlibat langsung agar program ini tak melenceng dari tujuannya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Dalam paparannya, Budi Arie mengatakan, peresmian program Kopdes/Kel Merah Putih akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Peresmian bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas). Kata Budi Arie, usai seremoni, fase paling menantang justru dimulai yaitu perasionalisasi koperasi-koperasi itu.

Baca juga : Wamenkop: Satgas Matangkan Pembentukan Kopdes Merah Putih

“Program Kopdes/Kel Merah Putih ini adalah program perubahan. Mengubah masyarakat agraris menjadi entrepreneurship yang tinggi. Jangan tunggu rakyat siap. Karena itu kita butuh dukungan Komisi VI DPR,” ujar Budi Arie 

Ketum Projo ini menekankan pengawasan sebenarnya sudah berjalan sejak tahap awal. Dimulai dengan musyawarah desa khusus (musdesus). Bahkan ada beberapa kasus musdesus yang harus diulang demi transparansi. “Kalau ada masalah artinya kontrol masyarakat itu ada. Tapi jangan digeneralisir. Kalau dikerjakan serius, saya yakin berhasil,” tegasnya.

Menurut data Kemenkop, hingga 9 Juli 2025 sudah 80.560 desa dan kelurahan membentuk Kopdes/Kel Merah Putih melalui musdesus, dan lebih dari 77.000 di antaranya sudah berbadan hukum. Meski target tercapai, masih banyak tantangan, terutama di Papua, Banten, dan Sulawesi Tengah.

Baca juga : Komisi II DPR Apresiasi Rencana Wapres Gibran Urus Papua

“Kami bersama 17 K/L dan Pemda akan fokus menyelesaikan hambatan-hambatan ini dengan pendekatan yang humanis. Tantangan geografis dan sosial-budaya itu nyata,” kata Budi.

Budi Arie juga blak-blakan mengakui belum ada roadmap yang bisa dijadikan rujukan pasti untuk program ini. “Separuh intuisi, separuh kerja keras. Kalau ditanya roadmapnya memang belum ada, karena belum ada satu negara pun yang melakukannya,” ucapnya.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan DPR diharapkan aktif dalam penyusunan roadmap berbasis temuan lapangan. Wamen menyambut baik ide simposium bersama Komisi VI untuk merumuskan kebijakan pengembangan Kopdes/Kel Merah Putih berbasis evidence.

Baca juga : Kemenkop Dan TP PKK Bersinergi Wujudkan Kopdes/ Kel Merah Putih Yang Produktif

“Jangan cuma bentuk badan hukum lalu dilepas. Kita harus rancang skema bisnis, pendanaan, pelatihan. Semuanya harus konkret dan diawasi bersama DPR,” kata Ferry.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan pihaknya akan mengawal ketat program ini agar tak cuma jadi proyek seremonial tanpa dampak nyata. “Secara konsep ini sudah baik. Tapi kunci suksesnya pengawasan. Kami ingin tahu seberapa siap koperasi ini mengelola dana, bagaimana pelaksanaannya di lapangan,” tegas Adisatrya.

Anggota Komisi VI DPR M. Nasim Khan, mengingatkan agar Kopdes/Kel Merah Putih tidak sekadar jadi agenda administratif. Ia meminta perencanaan matang, pengawasan, dan pendampingan intensif agar koperasi benar-benar menjadi soko guru perekonomian masyarakat. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.