Prabowo Tancap Gas Bangkitkan Ekonomi Rakyat

 Sebelumnya 
“Koperasi ini diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen, supaya bisa lebih murah harga-harga di masyarakat,” tegasnya.

Setelah peresmian, kata Budi Arie, Kopdes/Kopkel Merah Putih memasuki fase krusial. Fase ini sangat membutuhkan pengawasan dan kontrol. Oleh karena itu, proses pengawasan telah dilakukan sejak proses pembentukan melalui musyawarah desa khusus (Musdesus). 

Kata Budi Arie, masih banyak tantangan yang harus dihadapi khususnya di wilayah-wilayah seperti Papua, Banten, dan Sulawesi Tengah. Kemenkop bersama dengan 17 kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda akan fokus untuk memastikan tantangan terselesaikan dengan baik. “Tak bisa setelah bentuk badan hukum lalu dilepas. Kita harus kawal dan rancang skema bisnisnya, pendanaannya, pelatihannya,” tuturnya.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus mengungkapkan, dengan dukungan Pemerintah Pusat, Daerah dan partisipasi aktif masyarakat, Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi penggerak kemandirian ekonomi rakyat dari tingkat desa. 

Baca juga : Muhammad Nasir Djamil: Pendekatan Medis Bagi Korban Narkoba

“Tanggal 21 adalah peluncuran selesainya kelembagaan 80 ribu Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. ini masih dalam rangkaian Hari Koperasi Nasional,” kata Panel.

Ditegaskan Panel, tanggal 21 Juli 2025 menandai bahwa chapter kedua Kopdes Merah Putih dimulai. Yakti chapter atau fase aktivasi usaha 80 Kopdes yang telah terbentuk berbasis potensi daerah masing-masing.

Satgas Kopdes/Kopkel Merah Putih ditarget Presiden mulai mengaktivasi puluhan ribu Kopdes pada 31 Desember 2025.

“Karena ini tugas strategis dan penting bagi kesejahteraan masyarakat desa, butuh keimanan, keyakinan, dan semangat penuh menjalankannya,” tuturnya.

Baca juga : Rudianto Lallo: Lebih Baik Pernyataan Itu Untuk Internal BNN

Untuk bisa mengeksekusi fase kedua mengaktivasi Kopdes ini, ada beberapa PR yang harus dibereskan Satgas. Pertama merancang skema pembiayan Kopdes/Kopkel. Ini butuh peraturan Menkeu. Kedua, perlu ada skema aset seperti gudang, toko, dan tanah. Formulasi ini akan dibahasa Kemendes dan Kemendagri.

Ketiga, butuh relaksasi regulasi. Misalnya, Kopdes/Kopkel diharap bisa jadi penyalur gas LPG dan pupuk subsidi, maka butuh sinkronisasi peraturan Kementerian ESDM, Kementan, dan Kemendag.

Keempat, perlu dibangun sistem digitalnya. Pemanfaatan teknologi wajib dilakukan agar Kopdes saling terhubung. Ini butuh peran Komdigi dan BUMN. Kelima, perlu Satgas di level Provinsi dan Kabupaten dengan ketuanya masing-masing Kepala Daerah. 

Keenam, perlu konsolidasi konsep Kopdes/Kopkel Sekunder, semacam Hub yang akan membawahi dan mengkoordinasi Kopdes primer di setiap Desa. Ketujuh, butuh pelatihan SDM Kopdes/Kopkel dan kolaborasi lintas Kementerian. Setelahnya, chapter atau fase ketiga adalah bagaimana Kopdes ini bertumbuh dan meningkat skala usahanya. 

Baca juga : Hari ini, Komisi III DPR Undang YLBHI Dan Organisasi Advokat

Jika semua berjalan on the track, Panel yakin ekosistem Kopdes Merah Putih akan menjadi jaringan kekuatan produktif baru, jaringan distribusi terbesar di Indonesia, hingga jadi instrumen operasi pasar.

Baginya, Presiden Prabowo melalui Kopdes/Kopkel Merah Putih, berusaha mengubah sistem fondasi ekonomi yang selama ini terbukti gagal dan memapankan kemiskinan di Desa. 

“Kopdes/Kopkel akan menciptakan satu praktek ekonomi berkeadilan. Agar tak lagi dikuasai elite kapital segelintir orang. Maka warga desa harus digenjot dan didorong kepemilikan dan partisipasinya. Kopdes harus memberi manfaat bagi anggotanya,” pungkas Panel. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.