Dark/Light Mode

Lewat Kopdes Merah Putih, Kemenkop Dan BPS Dorong Percepat Pengentasan Kemiskinan

Kamis, 7 Agustus 2025 08:18 WIB
Menkop Budi Arie Setiadi (kedua kanan) saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (kedua kiri) di kantor Kemenkop, Rabu (6/8/2025). (Foto: Dok. Kemenkop)
Menkop Budi Arie Setiadi (kedua kanan) saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (kedua kiri) di kantor Kemenkop, Rabu (6/8/2025). (Foto: Dok. Kemenkop)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pada jajaran kabinet Merah Putih untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa yang tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.

Menindaklanjuti Inpres tersebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan bekerja sama untuk mempercepat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih.

Sebagai langkah awal dari kerja sama tersebut dibutuhkan sinkronisasi data desa/potensi desa yang kemudian dapat dimanfaatkan Kopdes/Kel Merah Putih untuk digali dan dikembangkan.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, pentingnya peran data sebagai landasan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Menurutnya, salah satu alat untuk pengentasan kemiskinan tersebut adalah melalui Kopdes/ Kel Merah Putih yang akan diarahkan untuk menyasar langsung kantong-kantong kemiskinan.

Baca juga : Kemenkop Dukung Pendataan Desa Berbasis Teknologi, Upaya Pengentasan Kemisikinan

"Kopdes/Kel Merah Putih ini bisa berdampak sosial secara nyata seperti pengurangan kemiskinan, memutus rantai distribusi yang panjang dan lainnya," kata Budi Arie saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Rabu (6/8/2025).

Budi Arie berharap setelah audiensi tersebut, akan ditindaklanjuti dengan pendalaman terkait sinkronisasi data desa di seluruh Indonesia termasuk dengan profil kemiskinan yang ada di desa sehingga dapat digunakan pengelola Kopdes/ Kel Merah Putih dalam merumuskan arah perjalanan bisnis yang dijalankan.

"Kunci keberhasilan program ini adalah kerja sama antar kementerian dan lembaga. Komunikasi adalah kunci," ujar Budi Arie.

Sementara itu Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono juga menyoroti pentingnya dukungan data desa dari BPS.

Kopdes/Kel Merah Putih sangat membutuhkan profil desa untuk memetakan potensi - potensi apa saja yang dapat dikembangkan oleh koperasi termasuk dalam hal penyaluran berbagai komoditas strategis yang disubsidi pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Baca juga : Kementan Dorong Pertanian Modern Lewat Inovasi Mekanisasi

"Kami butuh dukungan BPS, misalnya untuk menyalurkan pupuk subsidi, kami perlu tahu berapa luas lahan pertanian dan jumlah petaninya. Dengan data yang akurat, distribusi bisa lebih tepat," ujar Ferry.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa pihaknya telah memiliki beragam data - data penting terkait profil desa secara nasional termasuk dengan potret profil kemiskinan di desa.

Berdasarkan data BPS, Per Maret 2025 angka kemiskinan secara nasional sebesar 23,85 juta atau turun dari periode September 2024 yang mencapai 24,06 juta jiwa.

Amalia menambahkan, dari jumlah itu jika di-breakdown  lebih dalam profil kemiskinan ekstrem secara nasional mencapai 2,38 juta jiwa atau turun 0,40 juta jiwa terhadap September 2024.

Menurutnya, data-data ini dapat diketahui secara rinci hingga tingkat desa sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut.

Baca juga : Perkuat Kopdes, Menkop Minta Permendagri & Permendes Sesuai Dengan PMK 49/2025

"Kami melihat Program Kopdes/Kel Merah Putih ini punya potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Dengan data koperasi yang mengalir, kita nantinya bisa merekam seberapa jauh kontribusi Kopdes/Kel Merah Putih terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Amalia.

Sebagai upaya menambah akurasi data hingga ke level desa, BPS juga memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menggabungkan data sosial dan ekonomi dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

DTSEN ini juga dapat dijadikan rujukan atau acuan untuk menentukan arah kebijakan terkait dengan upaya penuntasan kemiskinan ekstrem terutama di desa.

Dalam mendukung keberlanjutan program Kopdes/Kel Merah Putih BPS membuka peluang untuk menyediakan aplikasi pendataan koperasi secara khusus.

"Data-data tersebut nantinya bisa di overlay dengan data sensus pertanian maupun data potensi desa (Podes) yang selama ini dikembangkan dan dikelola BPS," ujar Amalia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.