ISC Lemhannas: Perbaiki Tata Kelola, MBG Jangan Dihentikan

RM.id  Rakyat Merdeka - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dihentikan. Alasannya, program ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi stunting dan kemiskinan, serta meningkatkan ketahanan pangan lokal. 

Hanya saja tata kelolanya perlu diperbaiki, agar MBG tidak menjadi bancakan rente-korupsi dan membenturkan sesama anak bangsa. Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi "Situasi Terkini MBG" yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Centre (ISC) di Jakarta, Senin (6/10/2025). 

Diinisiasi oleh eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Paul Soetopo, diskusi dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Laksda TNI (Purn) Surya Wiranto (Sekjen ISC), Gunawan Sumodiningrat (Gubes FEB UGM), Agus Sartono (Gubes FEB UGM), Gumilar Somantri (eks Rektor UI), lrjen Pol. (Purn) Bekto Suprapto (eks Wakabareskrim Polri), Abidinsyah Siregar (tokoh kesehatan), Wijayanto Samirin (Ekonom Paramadina), Bagus Dwiaji (mitra BGN), dan Adrianus Meliala (kriminolog). 

"MBG jangan dihentikan. Namun tata kelolanya perlu diperbaiki untuk meniadakan keterlambatan distribusi makanan, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, dan kurangnya pengawasan," buka Paul. 

Baca juga : Jasa Raharja Bangun Sistem Tata Kelola Modern Berbasis Transparansi Komunikasi

"Segera kita undang Ombudsman dan BGN (Badan Gizi Nasional). Untuk mengetahui hasil kajian dan realita di lapangan seperti apa. Untuk selanjutnya menjadi position paper guna membantu Presiden Prabowo Subianto," imbuhnya. 

Gunawan Sumodiningrat menegaskan, MBG perlu terus dilaksanakan dan didukung sepenuh hati. Agar sesama anak bangsa tidak saling terbentur karena carut marut pelaksanaan MBG. "Perlu diawali landasan filosofi sadar hidup benar. Siapa kita, mau ke mana, bagaimana caranya. Itu prinsip Pancasila," terang eks Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan itu. 

Gunawan menekankan pentingnya peran pendamping dan optimalisasi infrastruktur yang sudah ada di daerah dan desa. Penyalurannya disesuaikan masing-masing daerah atau penerima manfaat. "Pemerintah perlu mengoptimalkan peran BUMDes, UMKM, koperasi, dan Koperasi Merah Putih untuk meningkatkan kualitas makanan dan efektifitas distribusinya," terang eks Deputi Bappenas itu. 

Agus Sartono menambahkan, pengalaman negara maju menunjukkan pentingnya tata kelola yang baik dalam penyediaan makanan bergizi di sekolah. Dengan sistem yang jelas, akuntabel, serta berfokus pada kualitas dan higienitas, program dapat berjalan efektif sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik. "Persoalan muncul bukan pada ide besar, tapi pada delivery mechanism sehingga belakangan ini muncul pandangan negatif dan berbagai kasus keracunan," terangnya. 

Baca juga : Gerindra Desak BGN Evaluasi MBG: Perbaiki Tata Kelola, Jangan Hilangkan Manfaat!

Sementara itu, Abidinsyah Siregar mengingatkan multiplier efek MBG yang luas dan mendasar. Beres dalam urusan makan bergizi, jelas akan mengubah wajah dan wujud sumberdaya manusia Indonesia ke depan, Diikuti dengan penurunan angka kesakitan, peningkatan angka kecerdasan, dan penurunan penyimpangan sosial. 

"Gagasan MBG adalah inisiatif strategis dan mendasar untuk menjawab perbaikan Indeks Pertumbuhan Manusia Indonesia. Bahkan dimulai dengan penurunan angka stunting, yang macet karena kegagalan intervensi pangan dan edukasi, peningkatan kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui," terang Abidinsyah. 

Eks Deputi BKKBN itu menilai salah besar jika program MBG berhenti hanya pada ketercukupan gizi. Atau karena ada sejumlah kasus keracunan, maka program dihentikan. "Mau sampai kapan lagi menunggu terobosan berani? Terobosan mana yang akan mendorong perubahan ekosistem pangan dan kemajuan SDM kita?" bebernya. 

Lain halnya Wijayanto Samirin. Dia menilai anggaran MBG bisa lebih rendah dari alokasi Rp 268 triliun di RAPBN 2026. Syaratnya, fokus sasaran kepada siswa-siswa yang membutuhkan saja, target penerima manfaat diubah hanya menjadi 20 juta bukan 83 juta. Lalu, melibatkan partisipasi orang tua dan sekolah sehingga mereka merasa memiliki program dan ikut berkontribusi. Kemudian, untuk kalangan tertentu yang mampu, MBG bukan gratis, tetapi berbayar, di mana konsep ini diterapkan di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat. 

Baca juga : Kementerian Haji Bentuk Nyata Perhatian Presiden Terhadap Pelayanan Jemaah

Dalam diskusi yang juga digelar secara daring itu juga mengingatkan pentingnya peran ibu-ibu PKK atau RT/RW. Pelibatan aktif mereka akan membuat pelaksanaan MBG lebih efektif dan tepat sasaran.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.