Masa Depan Pangan Indonesia, Seterang Matahari Di Siang Hari

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketahanan pangan Indonesia makin kuat. Setahun masa Pemerintahan Prabowo-Gibran, sudah berhasil swasembada beras, bahkan surplus. Komoditas lainnya, seperti jagung, kedelai, posisinya hampir swasembada. Data juga menunjukkan, tingkat kesejahteraan petani meningkat. Di akhir tahun ini, pendapatannya 24 persen lebih tinggi dibandingkan pengeluaran mereka. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, masa depan pangan Indonesia cerah, terang benderang. “Seperti terangnya sinar matahari di siang hari,” katanya kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (18/10/2025). Berikut ini petikan wawancara selengkapnya.

Bagaimana capaian swasembada pangan dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran? Apakah semua targetnya sudah tercapai? Selain beras, apakan ada komoditas tertentu yang sudah berhasil swasembada penuh dalam setahun terakhir? Misalnya beras, jagung, atau kedelai?

Berkat arahan Presiden dan kerja keras superteam di bidang pangan, target swasembada pangan dalam empat tahun pemerintahan Prabowo tercapai dalam tahun pertama. Ini menandakan lompatan besar dalam ketahanan pangan nasional.
Berdasarkan data BPS, produksi beras Indonesia hingga bulan November 2025 mencapai 33.19 juta ton, meningkat 12.6% dibanding periode yang sama tahun 2024. Hingga akhir tahun 2025, diperkirakan produksi beras Indonesia akan mencapai 34.32 juta ton. Sehingga, dengan tingkat konsumsi yang sama, pada tahun ini kita dapat mencapai surplus beras sebanyak 4 juta ton.
Untuk jagung, Indonesia hampir mencapai swasembada, dimana produksi dalam negeri mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pakan dan konsumsi, meski impor kecil masih dilakukan untuk industri tertentu.
Terdapat juga komoditas yang memang untuk menuju swasembada membutuhkan investasi dan waktu – seperti garam. Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mencapai swasembada garam sebagai bagian dari agenda besar ketahanan pangan nasional dan akan dapat diwujudkan pada tahun 2027 – juga masih lebih cepat dari target yang ditetapkan di awal.

Khususnya beras, produksi sudah berlebih. Bagaimana cara mempertahankan capaian swasembada beras ini agar produksi tidak anjlok di kemudian hari. 
Swasembada bukanlah garis akhir, melainkan upaya berkelanjutan: bagaimana memastikan surplus hari ini tidak berubah menjadi defisit esok hari. Bagaimana kita dapat mengantisipasi kejadian luar biasa seperti ‘El Nino’ di tahun 2024. Pertanyaannya bukan sekadar “apakah kita bisa menanam lebih banyak,” melainkan “apakah kita mampu menjaga semangat petani tetap menyala, harga tetap stabil, dan lahan tetap lestari.”
 Pemerintah terus hadir dengan kebijakan harga gabah yang adil, jaminan harga pada penyerapan gabah petani oleh Bulog, serta subsidi tepat sasaran. Di sisi lain, teknologi modern, irigasi cerdas, dan riset varietas unggul terus dikedepankan untuk melipatgandakan produktivitas tanpa menguras sumber daya alam. Surplus beras hanya akan bermakna jika ia menjadi jaminan bagi rakyat untuk makan dengan harga terjangkau, sekaligus memberi kepastian bahwa petani tidak ditinggalkan dalam pusaran pasar. Dengan demikian, mempertahankan swasembada beras bukan sekadar menjaga angka produksi, tetapi menjaga martabat bangsa yang berdaulat atas pangannya.

Strategi khusus apa yang dijalankan, sehingga dalam waktu setahun kita berhasil mencapai swasembada beras bahkan surplus? Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dan bagaimana pemerintah mengatasinya?
Keberhasilan swasembada beras bahkan surplus dalam waktu singkat merupakan buah dari kerja keras lintas K/L, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pangan yang melalui koordinasi Kemenko Pangan. Peningkatan produksi ditempuh melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian: penggunaan varietas unggul baru, mekanisasi, rehabilitasi jaringan irigasi, serta perluasan areal tanam di lahan suboptimal. Untuk menekan biaya produksi, pemerintah menyalurkan bantuan benih unggul, bantuan serta alsintan, disertai reformasi tata kelola pupuk bersubsidi yang membuat distribusi tepat dan cepat diterima petani. Peran penyuluh pertanian juga diperkuat dengan perangkat digital untuk memperbarui data lapangan secara real-time, memantau pertumbuhan tanaman, dan memberi rekomendasi teknis berbasis data.

Baca juga : Aktivitas Ekonomi Dan Industri Tak Terganggu

Inovasi teknologi menjadi pilar penting: drone pemantau lahan, sensor kelembapan tanah, dan sistem irigasi pintar berbasis IoT terbukti meningkatkan produktivitas padi hingga 10–15% di berbagai wilayah. Di sisi hilir, Perum BULOG memperkuat pengelolaan stok nasional dengan penyerapan gabah dan beras petani secara masif, sehingga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai lebih dari 4 juta ton pada pertengahan 2025—stok tertinggi dalam sejarah. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) juga ditetapkan untuk memastikan harga di tingkat petani tetap menguntungkan sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Hasilnya menggembirakan: produksi beras meningkat, dan dengan luas areal panen meningkat menjadi 10,22 juta hektare atau hampir 12% lebih besar dari tahun sebelumnya. Meski demikian, tantangan tetap besar: ketidakpastian global, perubahan iklim ekstrem akibat El Niño, alih fungsi lahan, serta disparitas harga antarwilayah. Pemerintah merespons dengan langkah adaptif berupa pompanisasi dan pembangunan irigasi presisi di wilayah rawan kekeringan, pengendalian alih fungsi lahan, perbaikan logistik pangan di wilayah 3TP, serta pembangunan buffer stock dan early warning system berbasis data satelit.

Seberapa besar peran dan keterlibatan petani lokal dalam program-program pangan nasional, dan bagaimana pemerintah memastikan mereka mendapatkan keuntungan yang adil? Apakah Pemerintah menemukan korelasi antara keberhasilan swasembada beras dengan kesejahteraan petaninya?
Keberhasilan pangan nasional bergantung pada keterlibatan, kapasitas, dan kesejahteraan petani lokal di tingkat hulu. Pemerintah secara konsisten menunjukkan keberpihakan terhadap petani melalui berbagai kebijakan yang memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok pangan. Instrumen utamanya adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500/kg (any quality), dan HPP jagung pipilan kering dengan kadar air 18–20% sebesar Rp5.500/kg.  

Dukungan lain diberikan melalui subsidi benih dan pupuk, penyediaan alsintan dan irigasi, serta perlindungan risiko gagal panen melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Akses pembiayaan juga diperluas melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian, Dimana realisasi hingga September 2025 mencapai Rp64,6 triliun dengan 1,2 juta debitur. Di samping itu, pemerintah memperkuat kelembagaan petani melalui Gapoktan, BUMDes, dan Kopdes, agar mereka memiliki daya tawar lebih baik sekaligus mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Hasilnya berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada 2025 tercatat sebesar 124. Artinya apa? Petani menghasilkan pendapatan 24% lebih tinggi dibandingkan pengeluaran mereka untuk produksi dan konsumsi. Ini jelas merupakan peningkatan dibanding tahun lalu dimana NTP berada pada 116.

Apa saja inovasi atau teknologi baru yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri selama tahun pertama ini? Dan teknologi apa yang akan direncanakan untuk tahun-tahun berikutnya?
Pemerintah menyiapkan peta jalan pangan nasional bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi untuk menjamin kemandirian dan ketahanan pangan bangsa di masa depan. Tantangannya jelas: jumlah penduduk terus bertambah, lahan makin terbatas, sementara pertanian kita harus tetap produktif tanpa menambah beban emisi. Karena itu, inovasi menjadi kunci—mulai dari perbaikan tanah, irigasi cerdas, hingga pemanfaatan pupuk kompos yang mengembalikan kesuburan.
Lebih dari itu, kita butuh lebih banyak petani muda yang adaptif, siap menghadapi iklim yang kian tak menentu. Model Sustainable Intensification yang menggabungkan beragam komoditas dalam satu wilayah, terbukti di banyak negara mampu meningkatkan pendapatan sekaligus menekan emisi. Di dalam negeri, paket Padi Cerdas Iklim hasil kolaborasi pemerintah dan IPB menjadi contoh nyata bagaimana teknologi, budidaya, dan model bisnis bisa berjalan seiring.
Tak hanya di sawah, inovasi juga hadir di laut. Teknologi Sea Water Reverse Osmosis SWRO mampu mengubah air laut menjadi garam berkualitas, sementara program Kawasan Nelayan Mandiri Produktif menghadirkan infrastruktur modern yang mengangkat kesejahteraan nelayan.

Bagaimana memastikan agar harga beras di pasaran selalu terjangkau oleh masyarakat dan bagaimana upaya Pemerintah memberantas mafia beras?

Pemerintah telah melakukan terobosan dari sisi pasokan yang mendorong peningkatan produksi nasional. Selanjutnya, agar peningkatan produksi benar-benar dirasakan oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau, pemerintah mengambil beberapa kebijakan.
Pertama, dari sisi regulasi. Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras berdasarkan zonasi wilayah untuk menjaga keterjangkauan harga, melindungi konsumen dari lonjakan tak wajar, dan menekan praktik spekulatif.
HET juga menjadi alat kendali pasar, mendorong transparansi distribusi, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha guna memastikan keadilan harga dan memberantas mafia beras.
Kedua, melalui intervensi. Kita telah perkuat stok di BULOG, yang tahun ini mencapai hampir 4 juta ton. Dengan cadangan yang memadai, pemerintah memiliki ruang kebijakan untuk melakukan intervensi pasar secara terukur, seperti penyaluran Beras SPHP 2025 sebanyak 1,5 juta ton dan operasi pasar (OP) melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk memastikan harga beras dan bahan pokok lainnya tetap terjaga.
Pemerintah telah menetapkan penyaluran Bantuan Pangan untuk 18,2 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sesuai DTSEN hingga bulan Desember.
Ketiga, dengan pengawasan. Pemerintah melalui Satgas Pangan terus melakukan pengawasan, inspeksi lapangan, serta menindak tegas praktik penimbunan dan pelanggaran tata niaga beras melalui koordinasi antara Satgas Pangan, aparat penegak hukum, dan Kementerian terkait.

40% Koperasi Merah Putih Sudah Aktif, 50% Masih Proses Penguatan

Baca juga : Menko Pangan Beberkan Poin Penting Rakor MBG, SPPG Bermasalah Ditutup Sementara

Tentang Koperasi Merah Putih (KPM). Pemerintah menyebut sudah terbentuk sebanyak 80 ribu. Apakah semuanya berjalan dengan baik? Berapa persen yang jalannya masih terseok-seok, dan berapa yang sudah bisa berlari? Bagaimana mekanisme Pemerintah melakukan pemantauan berkala untuk puluhan ribu koperasi ini?
Hingga kini, lebih dari 81.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah terbentuk dan berbadan hukum di seluruh Indonesia. Evaluasi bersama Kemenko Pangan, Kemenkop, dan K/L terkait menunjukkan: sekitar 40% koperasi sudah aktif dan produktif, 50% masih memperkuat kelembagaan, sementara 10% memerlukan pendampingan intensif.
Untuk menjamin keberlanjutan, Pemerintah menerapkan pemantauan digital terpadu melalui Website KDMP, rapat koordinasi harian lintas wilayah yang dipimpin para Wakil Menteri, serta kunjungan lapangan dan audit kelembagaan. Mekanisme ini memastikan koperasi tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga memiliki infrastruktur nyata yang menopang kegiatan ekonomi rakyat di desa dan kelurahan.

Apakah sudah terlihat dampak ekonomi yang signifikan dari koperasi-koperasi ini terhadap kesejahteraan masyarakat? Dana yang sudah disalurkan Pemerintah kepada koperasi-koperasi ini sudah berapa angkanya? 
Dampak ekonomi koperasi mulai terlihat di berbagai daerah. Di sektor pangan, koperasi berperan menjaga distribusi dan harga komoditas lokal melalui kemitraan dengan BUMN, BUMDes, dan swasta. Di sektor energi, koperasi yang menyalurkan LPG dan BBM subsidi membantu memperluas akses energi rumah tangga sekaligus menekan kebocoran distribusi. Secara lebih luas, koperasi juga membuka lapangan kerja baru, baik bagi anggota maupun pengurus, tenaga pendamping, hingga tenaga profesional. Program Koperasi Merah Putih bahkan menyiapkan 240.000 PPPK untuk memperkuat sumber daya manusia koperasi di seluruh Indonesia.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah menyalurkan dukungan melalui berbagai skema, seperti Dana Bergulir LPDB-KUMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), APBN, serta kemitraan dengan BUMN. Selain itu, pemerintah terus memperkuat pendampingan, integrasi data, dan kerja sama dengan sektor swasta agar koperasi dapat naik kelas dan menjadi motor penggerak ekonomi desa secara berkelanjutan.

Baru 39% Dari 56 Juta Ton Sampah Yang Berhasil Dikelola

Mengenai penanganan lingkungan, pencemaran dan sampah. Dalam setahun ini, apa capaian utama pemerintah dalam hal ini?
Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah dan pencemaran lingkungan yang kian mendesak. Dari total timbulan sampah nasional sekitar 56,63 juta ton per tahun, baru 39 persen yang berhasil dikelola, sementara sisanya masih menjadi tantangan besar, termasuk praktik open dumping yang merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk itu, pemerintah menempuh langkah tegas dengan memberikan teguran resmi kepada 343 pemerintah daerah yang masih membuang sampah secara terbuka, menandai keseriusan negara dalam menutup praktik lama yang tidak berkelanjutan.
Di sisi kebijakan, terbitnya Perpres No. 109 Tahun 2025 menjadi tonggak baru yang memberi dasar hukum kuat bagi percepatan penanganan sampah perkotaan menjadi energi terbarukan, khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di kota-kota besar. Kini sampah bukan lagi beban, melainkan sumber energi.
Pemerintah juga menugaskan Danantara untuk menggandeng mitra teknologi dan investor, sementara Pemda diwajibkan menyiapkan lahan, pasokan, serta sistem pengangkutan sampah yang berkesinambungan. Lebih jauh, negara memberikan insentif melalui subsidi dan kompensasi kepada PLN dengan skema pembelian listrik dari PSEL sebesar USD 20 cent/kWh selama 30 tahun, sebuah sinyal politik bahwa transisi energi bersih ditempatkan sebagai prioritas nasional.
Langkah-langkah ini bukan sekadar teknis, melainkan pernyataan politik bahwa negara hadir melindungi rakyat dari ancaman pencemaran sekaligus membuka jalan bagi ekonomi hijau—menegaskan arah pembangunan Indonesia yang berdaulat dalam pengelolaan sumber daya, berkelanjutan dalam menjaga lingkungan, dan berdaya saing dalam transisi energi global.

Apakah pemerintah memiliki program besar daur ulang atau circular economy yang sudah berjalan selama satu tahun terakhir ini?

Apakah sudah ada pendekatan berbasis komunitas yang didorong oleh Kemenko Pangan?

Selama satu tahun terakhir, pemerintah telah menegaskan arah baru dalam pengelolaan sampah dengan menyiapkan Peraturan Presiden yang mengintegrasikan dua kebijakan besar—Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Perpres No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut—menjadi satu regulasi yang lebih holistik.
Penyatuan ini bukan sekadar teknis, melainkan langkah strategis untuk memastikan kebijakan nasional berjalan lebih efektif, menyatukan pengurangan sampah dari darat hingga laut, sekaligus mendorong pemanfaatan kembali sumber daya melalui pendekatan ekonomi sirkular. Dalam kerangka ini, pemerintah menekankan intervensi dari hulu, agar sampah berkurang sejak sumbernya, memperkuat daur ulang dan pemanfaatan kembali, serta menegaskan tanggung jawab produsen melalui mekanisme extended producer responsibility (EPR).
Di sisi lain, pemberdayaan komunitas juga menjadi pilar penting: Bank Sampah di berbagai daerah kini berfungsi bukan hanya sebagai tempat penampungan, tetapi juga pusat edukasi, ekonomi, dan kolaborasi warga; sementara koperasi desa, termasuk Koperasi Merah Putih, mulai mengembangkan unit usaha pengelolaan sampah organik menjadi kompos dan maggot untuk pupuk dan pakan ternak.
Semua ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengelola sampah, tetapi sedang membangun fondasi ekonomi hijau yang juga berbasis komunitas—bahwa Indonesia serius membuka jalan menuju masa depan yang berdaulat, berkelanjutan, dan berdaya saing dalam percaturan global.

Baca juga : Audiensi Dengan Menteri HAM, BPW Indonesia Perkuat Sinergi

Tantangan terbesar dalam pengelolaan lingkungan adalah mengubah perilaku masyarakat dan pelaku industri agar lebih ramah lingkungan. Apakah ada strategi atau insentif khusus?
Pemerintah menempuh strategi yang menyentuh akar persoalan: membangun kesadaran publik melalui edukasi yang masif, memperkuat penegakan hukum, dan mendorong transformasi menuju industri hijau. Edukasi lingkungan tidak lagi dipandang sekadar kampanye, melainkan gerakan perubahan budaya—dari praktik 3R, penghematan energi dan air, hingga peralihan ke transportasi ramah lingkungan dan penghijauan. Peran komunitas menjadi garda terdepan, karena di sanalah kesadaran kolektif tumbuh, partisipasi warga diperkuat, dan pengawasan terhadap pencemaran bisa dilakukan secara langsung.
Di sisi industri, masa depan hanya berpihak pada mereka yang bertransformasi. Melalui Standar Industri Hijau (SIH), yang awalnya bersifat sukarela namun kini bergerak menuju kewajiban, negara mengirimkan pesan jelas: industri yang abai akan dikenai sanksi, sementara yang berkomitmen akan memperoleh insentif nyata, baik berupa penghargaan maupun keuntungan finansial dari efisiensi energi, bahan baku, dan air. Fakta bahwa penerapan industri hijau mampu menghemat biaya hingga triliunan rupiah sekaligus meningkatkan daya saing ekspor membuktikan bahwa keberlanjutan bukan beban, melainkan peluang.

Bagaimana atau kebijakan apa saja yang dikeluarkan Pemerintah terkait pangan nasional yang diselaraskan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan

Swasembada harus selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Menko Pangan mengoordinasikan penguatan cadangan pangan, pembangunan food estate berbasis alam dan komunitas, penguatan logistik, dan diversifikasi pangan. Transformasi pangan dijadikan tulang punggung kemandirian nasional melalui modernisasi pertanian, digitalisasi rantai pasok, dan sistem logistik yang lebih efisien, termasuk lewat Kopdes.
Dengan kesadaran akan ancaman perubahan iklim dan komitmen pada SDGs, pemerintah mengedepankan riset dan menerapkan strategi intensifikasi—menggunakan varietas unggul, teknologi modern, pupuk dan irigasi tepat waktu berbasis kecerdasan artifisial—serta ekstensifikasi berbasis komunitas dan alam, dengan menghentikan konversi lahan produktif di Jawa dan membuka sentra produksi baru di luar Jawa, seperti Papua Selatan. Program Perhutanan Sosial turut memperkuat sinergi pangan dan lingkungan dengan memberi akses legal bagi masyarakat mengelola hutan secara berkelanjutan. Kombinasi kebijakan ini memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga ekologi dan kesejahteraan rakyat. (Kiki Iswara/ Ratna Susilowati)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.