Sambangi KPK, Nusron Minta Masukan Bisnis Pertanahan, Tutup Celah Pungli

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Kedatangan Nusron adalah untuk meminta masukan kepada komisi antirasuah dalam proses evaluasi dan pembaruan bisnis proses di sektor pertanahan.

“Agendanya mau minta masukan dalam rangka evaluasi bisnis proses di bidang pertanahan,” ujar Nusron kepada wartawan, di Gedung KPK

Baca juga : Datangi Kejagung, Menhaj Minta Pendampingan Hukum Pelaksanaan Haji

Agendanya gini, mau minta masukan dalam rangka evaluasi bisnis proses di bidang pertanahan,” ujar Nusron kepada wartawan di Gedung KPK.

Nusron menjelaskan, sistem bisnis proses di BPN yang saat ini digunakan sudah berusia lebih dari 15 tahun dan perlu diperbarui agar lebih adaptif dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.

“Bisnis proses yang ada hari ini usianya sudah 15 tahun dan sudah tidak lagi relevan,” ucapnya.

Baca juga : Jerman Menang Tipis, Prancis Tertahan di Islandia

Ia menegaskan bahwa pembaruan sistem layanan pertanahan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, sekaligus menutup peluang terjadinya pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik.

"Nah, sekaligus dalam rangka menyusun bisnis proses yang baru ini, kita mau minta masukan di mana letak-letak celah pungli. Akan kita tutup," tegasnya. 

Nusrin menjelaskan, proses bisnis pertanahan yang akan dievaluasi, antara lain terkait pemberian persetujuan tata ruang, persetujuan KPR, hingga reforma agraria.

Baca juga : Bayar Tilang Elektronik Kini Bisa Dilakukan di Lokasi Pelanggaran

Dia mengatakan Kementerian ATR/BPN dan KPK sebelumnya juga telah melakukan kerja sama terkait dengan pelayanan sertifikasi tanah, pemberian substansi tata ruang, persetujuan KPR, dan agraria.

Hal tersebut dalam bentuk kerja sama strategi nasional. Oleh karena itu, kedatangan Nusron sekaligus untuk mewujudkan kerja sama yang telah terjalin lama.

"Karena sudah berjalan lama, sudah lebih dari tujuh tahun kerja samanya. Kami mau minta masukan, kami mau kasih tahu pemberitahuan sekaligus kulo nuwun dengan KPK bahwa kami akan ada evaluasi untuk model bisnis prosesnya," ucap Nusron.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.