Ditjen Bina Adwil Tinjau Mangrove dan Konservasi Laut Kepri, Pastikan Data Akurat

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) bersama Sekretariat Militer Presiden melakukan verifikasi lapangan atas program rehabilitasi mangrove. Kegiatan ini menjadi bagian dari penilaian usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang berlangsung pada 23–25 November 2025.

Tujuan verifikasi adalah memastikan data dan capaian yang diajukan benar-benar mencerminkan dampak nyata di lapangan terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Baca juga : Dubes Al Busyra Ajak Mahasiswa Aktif Promosikan Wisata Indonesia

Tim verifikasi memfokuskan peninjauan di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, kawasan konservasi perairan yang menjadi habitat penting bagi biota dilindungi, seperti dugong dan penyu. Mereka juga meninjau pengelolaan Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan (TWP TPB), kawasan strategis yang menghadapi tekanan tinggi akibat kedekatannya dengan kawasan industri, jalur perdagangan internasional, serta aktivitas wisata dan penangkapan ikan. Meski menghadapi tantangan ekologis, kawasan ini kaya akan padang lamun, terumbu karang, dan biota laut bernilai konservasi tinggi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memperkuat tata kelola kawasan melalui pembentukan UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan sesuai Pergub Nomor 16 Tahun 2024. UPTD ini kini tengah berproses menuju pengelolaan berbasis BLUD untuk meningkatkan efektivitas layanan. Rencana jangka panjang yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1889/KPTS-21/XI/2022 menekankan strategi penguatan kelembagaan, perlindungan ekosistem, serta pemanfaatan berkelanjutan yang mendukung ekonomi lokal.

Baca juga : Wakil Gubernur Rano Karno Akan Cek Lokasi Tanggul Rembes Di Pantai Mutiara

Peran masyarakat menjadi komponen penting dalam pengelolaan kawasan. Terdapat tujuh kelompok POKMASWAS yang aktif melakukan pengawasan sumber daya pesisir dan melaporkan keberadaan biota dilindungi. Pemberdayaan perempuan nelayan dilakukan melalui Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) yang mengikuti pelatihan bisnis digital, pengolahan kuliner berbahan ikan, serta pembuatan produk kreatif berbasis ecoprint. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, seperti Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), memperkuat basis riset melalui studi ekosistem lamun dan pemetaan habitat dugong.

Kontribusi organisasi masyarakat sipil juga terlihat signifikan. Yayasan Konservasi Laut Indonesia (YKCI) mendukung penyusunan dokumen pengelolaan kawasan dan penguatan kapasitas POKMASWAS, sementara Yayasan Ekosistem Konservasi Riau (YEKR) berperan dalam rehabilitasi mangrove, konservasi penyu, serta edukasi masyarakat pesisir. Seven Clean Seas Indonesia turut berkontribusi melalui program pembersihan pantai, edukasi pengurangan sampah plastik, dan pengembangan produk daur ulang untuk mengurangi limbah laut.

Baca juga : Asianet Mantapkan Layanan Usai Dapat Kepastian Atas Dua PO

Beragam inisiatif ini menunjukkan perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih berkelanjutan. Kesadaran warga dalam menjaga pantai, melindungi terumbu karang, dan memulihkan padang lamun semakin meningkat. Partisipasi aktif POKMASWAS dalam pengawasan dan pelaporan turut memperkuat upaya konservasi.

Melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal, pengelolaan kawasan konservasi di Kepulauan Riau semakin menunjukkan dampak nyata. Hal ini menjadi dasar kuat dalam usulan Satyalancana Wira Karya Tahun 2025.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.