Di Forum DPRD Penghasil Nikel, Wamen Yuliot Bongkar Dampak Hilirisasi Ke Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menghadiri pembentukan Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel yang digelar di Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Palu, Minggu (7/12/2025). Forum ini menghimpun lima DPRD provinsi: Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya.

Yuliot memberi apresiasi atas terbentuknya forum tersebut. Menurutnya, wadah ini bisa memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memberi ruang bagi usulan kebijakan terkait pelaksanaan aturan pertambangan di daerah.

"Serta ini merupakan bagian perhatian untuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat, karena komoditas nikel merupakan sumber daya alam yang terbatas dan harus dikelola dengan baik yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33," ujar Yuliot.

Baca juga : Pemerintah Tingkatkan SDM Unggul Dan Hilirisasi

Yuliot membeberkan bahwa saat ini terdapat 365 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang tersebar di enam provinsi: Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. Sementara itu, industri hilirnya juga tumbuh pesat, dengan catatan 79 smelter sudah beroperasi, 74 masih konstruksi, dan 17 dalam tahap perencanaan dan pengurusan perizinan.

Menurut Wamen ESDM, hilirisasi nikel adalah mandat dari UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat UU Minerba yang mewajibkan seluruh komoditas mineral diolah di dalam negeri. Kebijakan ini juga sejalan dengan prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai percepatan hilirisasi dan industrialisasi.

"Hilirisasi adalah bagian dari strategi kemandirian bangsa dan pondasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang berlandaskan pada transformasi ekonomi berbasiskan nilai tambah," paparnya.

Baca juga : Pemerintah Pacu Peningkatan Ekonomi Desa Lewat Hilirisasi Pertanian

Ia mengungkapkan adanya lompatan nilai tambah yang besar setelah larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2020. Pada 2017, ekspor nikel dan turunannya hanya menghasilkan USD 3,3 miliar. Tahun 2024, angkanya melonjak lebih dari sepuluh kali lipat menjadi USD 33,9 miliar.

"Proyeksi pada tahun 2040, program hilirisasi akan menyumbang investasi sekitar USD 618 miliar, menciptakan 3 juta lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan nilai ekspor secara signifikan," terang Yuliot.

Meski begitu, ia menegaskan pentingnya menerapkan praktik pertambangan yang baik. Pengolahan mineral harus disertai pengelolaan lingkungan, pemulihan area tambang, dan pengendalian emisi karbon agar manfaat ekonomi tidak menimbulkan beban ekologis.

Baca juga : Di Forum COP30, Pertamina Tegaskan Transformasi Menuju NZE 2060

Ketua DPRD Sulawesi Tengah Mohammad Arus Abdul Karim menilai forum ini menjadi kanal resmi bagi daerah penghasil nikel untuk memperjuangkan aspirasinya di tingkat nasional.

"Forum ini adalah wadah untuk menyatukan suara dan langkah para wakil rakyat di daerah bersama eksekutif dan seluruh stakeholder agar kepentingan daerah penghasil nikel didengar, diakomodasi dalam kebijakan nasional," tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.