Mendagri Minta Program Pusat–Daerah Selaras Percepat Pembangunan Papua

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Papua. Mendagri Tito menyadari pemekaran wilayah di Papua belum sepenuhnya menghasilkan percepatan pembangunan yang optimal.

Karena itu, Tito mengingatkan sejumlah tugas pokok Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Yakni melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program, pengawasan dan evaluasi secara optimal. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menginginkan percepatan pembangunan Papua segera terwujud.

Tito juga menjelaskan dua faktor yang menyebabkan masih terjadinya kesenjangan di Papua. Pertama, kondisi sosio-historis Papua yang belum bisa bersatu. Kedua, bentang alam yang sulit dijangkau. Situasi tersebut, aku mantan Kapolri itu, membutuhkan pendekatan percepatan pembangunan yang terencana dan terkoordinasi.

Dalam tataran eksekusi, Tito berharap komite percepatan pembangunan Papua mampu menyelaraskan program kementerian dan lembaga. Tujuannya agar kompatibel dengan kebutuhan pembangunan di Papua.

Baca juga : Percepat Akses Distribusi Bantuan Ke Wilayah Aceh

“Sering kali program kementerian dan lembaga tidak nyambung dan bahkan tidak diketahui oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota,” pesan Tito.

Ia mencontohkan, kegagalan program pusat kerap terjadi akibat tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah. “Misalnya pemerintah pusat membangun bendungan, tetapi irigasi yang seharusnya dibangun oleh provinsi tidak dilakukan. Akhirnya bendungan hanya menjadi penampungan air dan tidak mengairi sawah,” ujarnya.

Tito memahami tiap kepala daerah memiliki janji politik yang berbeda-beda. Karena itu, ia menyarankan agar mekanisme pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 membuka ruang umpan balik bagi kepala daerah di Papua. Sehingga program pusat dan daerah dapat diselaraskan secara efektif.

“Grand desain ini diharapkan tidak bersifat top down. Perlu dibuka common interest para kepala daerah, agar kepentingan pusat dan daerah saling melengkapi, termasuk antarprovinsi dan kabupaten/kota,” ucap Tito.

Baca juga : Kemendagri Minta Daerah Susun Solusi Tekan Harga Pangan Pemicu Inflasi

Selain harmonisasi program, Tito juga meminta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemerintah daerah yang mengalami kendala dalam menjalankan agenda percepatan pembangunan.

“Perlu diawasi. Jika tidak berjalan, apa masalahnya. Kalau berjalan, mampu berapa persen. Setelah itu dilakukan evaluasi terhadap kendala yang dihadapi,” pintanya.

Tito mengusulkan evaluasi dilakukan setiap tiga atau empat bulan sekali. Apabila tidak terjadi perbaikan signifikan, hasil evaluasi akan dipantau langsung oleh Presiden. Juga, dimungkinkan adanya intervensi jika diperlukan.

Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Papua harus benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyinggung kasus meninggalnya seorang ibu hamil, Irene Sokoy, beserta bayinya setelah ditolak oleh empat rumah sakit di Papua saat dalam kondisi kritis.

Baca juga : Anggota DPR Azis Subekti: Petani Harus Jadi Subjek Pembangunan Pertanian

“Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kepala daerah di Papua boleh saja mengajukan penambahan anggaran. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana memastikan anggaran tersebut benar-benar mengalir sampai ke bawah,” tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.