Lokasi Huntap Harus Aman, Tidak Banjir Dan Jelas Hukum

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan, Pemerintah memberikan perhatian serius pembagunan hunian bagi para penyintas bencana di aceh, Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu disampaikan Ara—sapaan Maruarar Sirait, saat memimpin rapat di kantornya di Jakarta, Kamis (25/12/2025). Rapat digelar dalam momen libur Natal, baik secara luring dan daring dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Hadir langsung dalam rapat tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama jajarannya. Diikuti secara daring, antara lain Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ossy Dermawan. Kemudian, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.

Rapat fokus membahas progres pembangunan 2.600 hunian tetap (huntap) penyintas bencana. Pembangunan 2.600 huntap oleh swasta ini menyasar Aceh, Sumbar, dan Sumut.

Baca juga : SBY Yakin, Presiden Sudah Kerja Maksimal

“Tolong dipersiapkan lokasi huntap yang aman, tidak banjir, jelas hukum dan dekat fasilitas umum,” kata Ara.

Dia menjelaskan, pembangunan huntap dilakukan melalui skema gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi. Skema ini dipilih agar proses pemulihan berjalan lebih cepat tanpa menunggu anggaran negara. Langkah ini sebagai pesan simbolik bahwa negara hadir dan terus bergerak.

“Kita ingin kirim pesan, negara sudah bergerak, meski trauma warga belum sepenuhnya selesai,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini menekankan, kesiapan lahan menjadi kunci percepatan pembangunan huntap. Pemda diminta bergerak cepat menyiapkan lokasi yang aman dan tidak merusak lingkungan.

Baca juga : Soroti Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara, KPK Telusuri Dugaan Suap Proyek

Kecepatan daerah akan menentukan keberhasilan gotong royong tersebut. “Semua tergantung kecepatan Pemda menyiapkan lahan yang aman dan tidak bermasalah,” katanya.

Dalam rapat itu, Ara menyebut Kabupaten Tapanuli Utara sebagai contoh penanganan pascabencana yang berjalan baik. Pembangunan rumah, penyambungan listrik, hingga legalitas lahan dinilai berjalan beriringan.

Sertifikat rumah direncanakan diserahkan langsung kepada warga pada 21 Maret mendatang.

“Tapanuli Utara jadi contoh, bangunan selesai, listrik selesai dan sertifikat juga selesai,” ujarnya. 

Baca juga : Transaksi Nontunai Berkembang Pesat, Pembayaran Cash Tidak Boleh Ditolak

Ara berharap pola serupa bisa diterapkan di wilayah Sumatera lainnya. Seperti Tapanuli Selatan, Sibolga, dan kawasan Tapanuli lain perlu mengikuti langkah percepatan tersebut. Menurutnya, kepastian sertifikat menjadi bagian penting dari pemulihan warga. 

“Kita ingin wilayah lain juga punya sertifikat yang jelas agar rakyat merasa tenang,” katanya.

Ara juga menunjuk tiga Direktur Jenderal (Dirjen) di kementeriannya turun langsung ke lapangan. Setiap wilayah ditangani langsung oleh pejabat teknis. Langkah ini dilakukan agar proses alokasi hunian tidak terhambat.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.