Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Strategic Diamond, Poros Kebijakan Prioritas Prabowo
Selasa, 30 Desember 2025 22:34 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mengonsolidasikan perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan untuk memastikan pencapaian program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Konsolidasi tersebut dilakukan melalui pendekatan kebijakan terintegrasi Strategic Diamond di lingkungan Kabinet Merah Putih.
Presiden Prabowo telah menetapkan sejumlah prioritas nasional. Antara lain pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan hilirisasi, penguatan ketahanan pangan, serta perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menegaskan, keberhasilan program prioritas Presiden hanya dapat dicapai melalui arsitektur kebijakan yang terintegrasi dan selaras antarkementerian dan lembaga.
“Saya bersama Pak Menteri Keuangan duduk bersama membahas sinkronisasi kebijakan dalam pencapaian program prioritas melalui penguatan Strategic Diamond,” ujar Rini, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/12/2025).
Baca juga : Siap Dalam Suka Dan Duka, PAN Janji Setia Kepada Prabowo
Strategic Diamond merupakan pendekatan untuk mendukung manajemen strategis Presiden dengan menyelaraskan perencanaan pembangunan, penganggaran, serta kinerja pemerintah agar sejalan dengan visi Presiden. Arsitektur kebijakan ini melibatkan empat aktor kunci, yakni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Sekretariat Negara.
Pada lapis Presidential Governance Support, keempat kementerian tersebut berada dalam satu kerangka Strategic Diamond guna memastikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, dan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, lapis Presidential Close Support berfokus memastikan agenda dan program prioritas Presiden berjalan efektif dari sisi administrasi dan operasional.
Dengan pembagian peran tersebut, koordinasi lintas kementerian koordinator serta kementerian/lembaga diharapkan semakin solid. Dengan begitu, setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung prioritas Presiden dan menghasilkan capaian yang terukur.
Rini menjelaskan, implementasi Strategic Diamond menekankan penguatan perencanaan dan alokasi anggaran yang selaras dengan kondisi kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta kinerja organisasi. Pendekatan ini diperlukan agar arah pembangunan yang ditetapkan Presiden dapat diterjemahkan secara konsisten, mulai dari desain kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan.
Baca juga : Bertemu Ara, Belasan Pengembang Puji Terobosan Kebijakan Perumahan Prabowo
“Melalui Strategic Diamond, koordinasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan dioptimalkan secara terintegrasi untuk menyukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden,” kata Rini.
Dalam kerangka tersebut, Kementerian PPN/Bappenas berperan memastikan arah prioritas dan desain kebijakan pembangunan tetap konsisten dengan visi Presiden. Kementerian Keuangan bertugas menjamin kelayakan fiskal, skema pendanaan, serta kualitas belanja negara. Sedangkan Kementerian PAN-RB berfokus pada kesiapan kelembagaan, kapasitas aparatur sipil negara, tata kelola, dan kinerja pelaksanaan program.
“Namun, semua ini harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif dan network governance karena menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah,” tegas Rini.
Dia mengakui, selama ini perencanaan pembangunan, penganggaran, dan reformasi birokrasi memang berjalan dalam satu siklus, namun keterkaitannya belum sepenuhnya optimal sejak tahap awal. Karena itu, Rini mendorong penguatan keterlibatan Kementerian PAN-RB sejak perencanaan awal program strategis dan penganggaran.
Baca juga : Pidato Lengkap Presiden Putin Saat Menerima Kunjungan Presiden Prabowo
“Kementerian PAN-RB sebagai regulator sekaligus chief orchestrator reformasi birokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi dan soliditas lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar reformasi birokrasi benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat dan mendukung visi Presiden,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya