Kepala BPJPH: Presiden Prabowo Siapkan 1,35 Juta Sertifikat Halal Gratis di 2026

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat kinerja manajerial dengan serapan anggaran mencapai 99,20 persen hingga penutupan tahun anggaran per 31 Desember 2025. Capaian tersebut menjadi fondasi kuat bagi BPJPH untuk meningkatkan target layanan sertifikasi halal pada 2026.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, yang akrab disapa Babe Haikal, menyatakan bahwa optimalisasi anggaran sepanjang 2025 mencerminkan keseriusan negara dalam membangun ekosistem halal nasional yang berkelanjutan.

“Serapan anggaran yang tinggi ini mencerminkan kerja yang terukur, terencana, dan fokus pada hasil. Kami tidak hanya mengejar realisasi keuangan, tetapi memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh pelaku usaha, khususnya UMK,” ujar Babe Haikal dalam keterangan pers akhir tahun, di Jakarta, Kamis (1/1/2026).

Sepanjang 2025, BPJPH mencatat sejumlah capaian kinerja yang melampaui target. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) berhasil menerbitkan 1.140.015 sertifikat atau mencapai 114 persen dari target tahunan.

Baca juga : Di Acara Training of Trainer, BPJPH Beberkan Soal Pengawasan Sertifikasi Halal

Selain itu, sejak berlakunya Keputusan Kepala BPJPH Nomor 142 Tahun 2025 pada Juli 2025, sebanyak 25.145 warteg, warung nasi, dan usaha sejenis telah tersertifikasi halal secara gratis.

“Sebelum aturan ini diberlakukan, banyak keluhan dari pelaku warteg yang diminta biaya Rp 5 juta, bahkan ada yang mencapai Rp 10 juta untuk mendapatkan sertifikat halal,” ungkap Babe Haikal.

Ia menambahkan, jumlah produk bersertifikat halal hingga 31 Desember 2025 telah mencapai 10.978.714 produk.

“Kami optimistis pada awal Januari jumlah tersebut akan menembus 11 juta produk bersertifikat halal,” ujarnya.

Baca juga : Presiden FIFA: Presiden Prabowo Adalah Sahabat Besar Sepak Bola

Dari sisi keuangan, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH tercatat sebesar Rp139 miliar atau 132 persen dari target. Menurut Babe Haikal, capaian tersebut menunjukkan BPJPH tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga mampu mengelola layanan secara profesional dari berbagai sumber pendapatan.

“Ini menjadi bukti bahwa BPJPH mampu tumbuh sebagai lembaga yang akuntabel, mandiri, dan dipercaya publik,” katanya.

Menindaklanjuti capaian tersebut, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target yang lebih ambisius pada 2026 dengan menyiapkan kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh Indonesia.

Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat hilirisasi produk UMKM sekaligus memberikan perlindungan bagi konsumen muslim.

Baca juga : Diumumkan di IIHF 2025, BPJPH Pastikan Yupi Telah Bersertifikat Halal

Babe Haikal menegaskan, BPJPH siap mengawal kebijakan Presiden dengan memperkuat infrastruktur sertifikasi halal nasional.

Saat ini, BPJPH didukung oleh 111.889 Pendamping Proses Produk Halal (P3H), 345 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta 3.539 Juru Sembelih Halal bersertifikat.

"Dengan kesiapan sumber daya manusia dan sistem yang ada, kami optimistis target 1,35 juta sertifikat halal gratis pada 2026 dapat tercapai secara efisien dan tepat sasaran,” tegas Babe Haikal.

Dengan serapan anggaran yang nyaris sempurna pada 2025, BPJPH optimistis mampu mengelola peningkatan kuota sertifikasi halal gratis pada 2026 secara lebih efektif, terutama bagi pelaku usaha di tingkat akar rumput.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.