Dark/Light Mode

Data Hunian Rusak

Tito Minta Pemda Di Aceh Optimalkan Peran Keuchik

Sabtu, 3 Januari 2026 06:55 WIB
Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat mengikuti rapat sejumlah menteri dan pejabat terkait yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026)
Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat mengikuti rapat sejumlah menteri dan pejabat terkait yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Aceh mengoptimalkan peran kepala desa atau keuchik dalam pendataan hunian rusak pascabencana. Kecepatan pendataan sangat krusial agar proses pemulihan hunian warga terdampak dapat segera dilakukan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, data kerusakan hunian merupakan kebutuhan mendesak bagi Pemerintah Pusat. Data tersebut akan menjadi dasar penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

“Berkaitan dengan masalah hunian, kuncinya adalah kecepatan data. Kategorinya tiga: rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat,” ujar Tito, dalam keterangan resminya, Jumat (2/1/2026).

Tito mengungkapkan, saat berkunjung ke Kabupaten Aceh Utara beberapa waktu lalu, dia menemukan kendala serius dalam proses pendataan. Salah satunya adalah hilangnya data kependudukan warga, sehingga menyulitkan verifikasi calon penerima bantuan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, mantan Kapolri itu mengusulkan optimalisasi peran keuchik sebagai unsur pemerintahan terdepan di tingkat desa. Keuchik diminta melakukan pendataan awal, lalu melaporkannya secara bertahap kepada bupati atau wali kota. Selanjutnya, data tersebut diverifikasi bersama Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Baca juga : Demokrat Pastikan, Hubungan SBY Dan Jokowi Baik-baik Saja

“Ini tidak harus menunggu sampai selesai seluruhnya, tetapi bisa bergelombang. Data masuk, kemudian diserahkan ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Nanti BNPB akan membagikan kepada Menteri Sosial, lalu bantuan langsung dibayarkan,” jelasnya.

Dalam proses pemulihan pascabencana, Pemerintah melalui BNPB akan menyalurkan bantuan biaya sesuai tingkat kerusakan hunian. Untuk rumah rusak ringan, bantuan yang diberikan sebesar Rp 15 juta, sedangkan rumah rusak sedang menerima Rp 30 juta.

Untuk hunian rusak berat atau hilang, Pemerintah mengupayakan pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta memfasilitasi dana tunggu hunian (DTH).

Tito menyampaikan pentingnya percepatan pendataan dalam setiap rapat bersama kepala daerah terdampak bencana. Data tersebut dapat dikoordinasikan oleh gubernur dan selanjutnya dilaporkan ke BNPB serta instansi terkait.

Dia mencontohkan, Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara mampu menyampaikan data dengan cepat. Karena itu, dia meminta Aceh dapat mempercepat proses pendataan.

Baca juga : Golkar Jatim Siapkan Jurus Strategis Untuk Tahun 2026

“Yang dari Aceh, mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Jangan sampai masyarakat menyalahkan Pemerintah karena dianggap lambat, padahal sedang menunggu data itu. Karena itu, kunci pertama ada pada para bupati dan wali kota,” paparnya.

Sebagai contoh keberhasilan, Tito menyebut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mampu mempercepat pemulihan berkat pendataan yang cepat dan akurat. Setelah data disampaikan, bantuan segera diterima masyarakat sehingga mereka perlahan dapat meninggalkan lokasi pengungsian.

“Nah, ini yang kami lihat. Kecepatan data menjadi kunci. Untuk itu, saya mohon dengan hormat kepada Pemerintah Aceh, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, serta 18 bupati di daerah terdampak agar data ini secepat mungkin dapat dilaporkan,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menjelaskan, berdasarkan data terbaru Posko Terpadu Pemerintah Aceh dan BNPB per 31 Desember 2025, sebanyak 129.657 unit rumah mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor.

Kerusakan tersebut tersebar di 225 kecamatan dan 3.658 gampong di seluruh Aceh. Dari jumlah tersebut, 36.328 unit rumah dilaporkan rusak berat, termasuk yang hilang atau hanyut terbawa arus.

Baca juga : Terdakwa Ngaku Beri Suap, Saksi Selalu Jawab Tak Tahu

“Selain itu, sebanyak 22.951 unit rumah mengalami rusak sedang dan 46.779 unit rusak ringan. Sementara sisanya masih dalam proses verifikasi teknis,” ujar Nasir. SSL

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Sabtu, 3 Januari 2026 dengan judul "Data Hunian Rusak Tito Minta Pemda Di Aceh Optimalkan Peran Keuchik"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.