Dark/Light Mode

Menperin: Audit BPK 2025 Momentum Perkuat Akuntabilitas

Selasa, 10 Februari 2026 14:43 WIB
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerima penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan dari Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing pada Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenperin Tahun 2025 di Jakarta, Senin (9/2/2026). (Foto: Kemenperin)
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerima penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan dari Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing pada Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenperin Tahun 2025 di Jakarta, Senin (9/2/2026). (Foto: Kemenperin)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas seiring dimulainya pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2025.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan entry meeting pemeriksaan BPK menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan komunikasi antara Kemenperin dan BPK dalam pengelolaan keuangan negara.

“Kami memandang entry meeting ini sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi, komunikasi, serta komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Agus di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Menperin menyampaikan bahwa kinerja industri pengolahan pada 2025 kembali mencatatkan pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut melanjutkan tren positif industri pengolahan selama 14 tahun terakhir.

Baca juga : Indonesia Summit 2026, Tokopedia dan TikTok Shop Perkuat Affiliate Creator

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,11 persen, sementara pertumbuhan industri pengolahan mencapai 5,30 persen. Capaian tersebut, menurut Agus, menegaskan bahwa industri manufaktur masih menjadi penarik pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak mengalami deindustrialisasi dini.

Kinerja positif tersebut juga didukung oleh optimisme pelaku usaha yang tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada awal 2026 yang mencapai 54,12. Sementara itu, tingkat utilisasi industri yang masih berada di bawah kapasitas optimal menunjukkan masih terbukanya ruang ekspansi bagi manufaktur nasional.

Sejalan dengan kinerja industri yang positif, Kemenperin terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini tercermin dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih Kemenperin selama 17 kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2008 hingga 2024.

Menurut Agus, capaian tersebut merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus terus dijaga dan ditingkatkan. Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, Kemenperin berkomitmen bersikap kooperatif dan terbuka serta siap bekerja sama dengan tim pemeriksa BPK.

Baca juga : BPK-SECO Teken MoU, RI Dan Swiss Perkuat Kerja Sama Akuntabilitas Sektor Publik

“Kami menyadari bahwa ruang perbaikan selalu terbuka. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mendukung penuh pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenperin tahun 2025,” ujarnya.

Kemenperin juga mencatat kemajuan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Sejak 2005 hingga 2025, sebanyak 84,67 persen rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti. Meski demikian, Menperin menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan agar melampaui target 90 persen.

Upaya percepatan tindak lanjut tersebut turut berkontribusi pada penguatan integritas birokrasi. Hingga 2025, sejumlah satuan kerja Kemenperin telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi pendapatan Kemenperin pada 2025 melampaui target dengan capaian sebesar 116,43 persen. Pendapatan tersebut berasal dari layanan jasa industri dan pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis Kemenperin.

Baca juga : Mendagri: Rakornas 2026 Perkuat Sinergi Pusat–Daerah Dukung Asta Cita

Sementara itu, realisasi belanja tercatat sebesar Rp 2,09 triliun hingga akhir 2025. Dengan memperhitungkan blokir anggaran sebesar Rp 367,4 miliar, realisasi anggaran Kemenperin pada 2025 mencapai 98,15 persen.

Realisasi tersebut merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan dari 107 satuan kerja pusat dan daerah, termasuk satuan kerja berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Pada 2025, nilai pendapatan dan aset Kemenperin juga mengalami peningkatan seiring pengembangan fasilitas pendukung layanan pendidikan dan jasa industri di berbagai daerah.

“Kami berharap proses pemeriksaan ini dapat memberikan masukan konstruktif guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Perindustrian,” kata Agus.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.