Kebijakan Prabowo Kerek Ekspor Pangan Rp 158 T, Impor Turun Rp 34 T

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan deregulasi dan peningkatan anggaran sektor pertanian yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada lonjakan ekspor pangan Indonesia serta penurunan signifikan impor sepanjang 2025.

Pemerintah mencatat ekspor pertanian periode Januari–Oktober 2025 mencapai Rp 629,76 triliun atau naik Rp 158,38 triliun (33,6 persen) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan kenaikan ekspor dan penurunan impor tidak terlepas dari kebijakan deregulasi yang mempercepat distribusi pupuk subsidi hingga ke tingkat petani. “Karena kebijakan deregulasi yang dikeluarkan Bapak Presiden, ekspor pertanian kita naik jadi Rp 158 triliun. Tetapi impor kita turun Rp 34 triliun,” ujar Amran dalam forum Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Baca juga : Prabowo Ingatkan Risiko Impor Pangan di Tengah Konflik Global

Salah satu deregulasi yang dilakukan adalah penyederhanaan aturan distribusi pupuk subsidi. Jika sebelumnya terdapat 145 regulasi yang membutuhkan tanda tangan 12 menteri serta 38 gubernur dan 514 bupati/wali kota, kini distribusi pupuk cukup melalui persetujuan Menteri Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Dengan kebijakan tersebut, pupuk subsidi dapat tersalurkan tepat waktu pada musim tanam sehingga produksi pangan meningkat. Indonesia bahkan disebut berhasil mencapai swasembada beras dalam satu tahun terakhir.

Di sisi lain, impor pangan pada Januari–Oktober 2025 tercatat Rp 321,14 triliun atau turun 9,49 persen dibanding periode sama 2024 sebesar Rp 355,22 triliun. Penurunan impor mencapai Rp 34,08 triliun.

Baca juga : Kembali Ke Sumbar, Prabowo Cek Langsung Penanganan Bencana

Amran menyebutkan, impor jagung pakan pada 2025 tercatat nol. Peningkatan produksi dalam negeri juga berdampak pada stabilisasi harga, termasuk kontribusi Indonesia dalam menekan harga beras dunia setelah sebelumnya mengimpor sekitar 7 juta ton beras per tahun.

Selain memperkuat ketahanan pangan nasional, kebijakan tersebut juga meningkatkan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat naik menjadi 125, sementara stok beras nasional mencapai 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Pemerintah menegaskan penguatan sektor pertanian akan terus menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor pangan, serta mengurangi ketergantungan pada impor.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.