Pemerhati Kebijakan Publik: Penunjukan Sudaryono jadi Kepala BGN Sudah Tepat

RM.id  Rakyat Merdeka - Penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik S. Deyang mendapat apresiasi dari kalangan pemerhati kebijakan publik.

Penulis buku Makan Bergizi Gratis & Prabowonomics: Mewujudkan Amanat Konstitusi, Notrida Mandica menilai, keputusan Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono pada Rabu (22/7/2026) merupakan langkah yang tepat untuk memimpin lembaga strategis tersebut.

Menurut Notrida, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang memiliki cakupan besar dan membutuhkan pemimpin dengan kemampuan manajerial yang kuat.

Ia menilai, pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian menjadi modal penting dalam mengelola program tersebut.

"Presiden pasti sudah mempertimbangkan siapa orang yang tepat untuk menjalankan misi yang sangat mulia sekaligus ambisius ini. Pak Sudaryono sudah menjadi Wakil Menteri Pertanian, jabatan yang besar dan strategis. Beliau memiliki kapasitas manajerial. Meskipun latar belakang beliau bukan bidang gizi, MBG membutuhkan sosok yang mampu melakukan structural penetration, menerjemahkan kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah, serta mengubah kebijakan menjadi realitas di masyarakat," ujar Notrida dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Ia juga menilai, keputusan Presiden yang langsung menetapkan pengganti Kepala BGN pada hari yang sama merupakan langkah yang tepat agar pelaksanaan Program MBG tidak mengalami kekosongan kepemimpinan.

Baca juga : Generali Gelar Kegiatan Peduli Lingkungan Bagi Anak Usia Dini

"Program yang harus berjalan secara simultan tidak boleh mengalami kekosongan di posisi tertinggi. Ketika satu pejabat berhenti, harus segera ada penggantinya. Birokrasi pemerintahan memang harus berjalan seperti itu, dan Presiden tentu telah mempertimbangkan siapa yang mampu bekerja saat dibutuhkan," tuturnya.

Notrida menilai, latar belakang pendidikan dan pengalaman Sudaryono menjadi kombinasi yang relevan untuk memimpin BGN.

Sudaryono merupakan doktor di bidang keuangan lulusan Institut Pertanian Bogor dengan predikat cum laude serta memiliki pengalaman sebagai Wakil Menteri Pertanian selama dua tahun.

"Yang terpenting adalah kemampuan manajemen. Selain itu, latar belakang pendidikan di bidang keuangan menjadi nilai tambah karena akan mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan anggaran secara lebih baik," ujarnya.

Menurut Notrida, dari perspektif kebijakan publik, Program MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

"Makan Bergizi Gratis bukan semata soal makanannya, tetapi bagaimana negara menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan. Jika Kepala BGN yang baru mampu menjalankan program ini secara konsisten sesuai visi Presiden, maka hal tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kewajiban konstitusional dalam mewujudkan kedaulatan rakyat," ucapnya.

Baca juga : Nanik Mundur, Sudaryono Ditunjuk Jadi Kepala BGN

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari kualitas proses pelaksanaannya.

"Proses yang baik akan menghasilkan output yang baik. Sebaliknya, output yang baik belum tentu lahir dari proses yang konsisten. Karena itu, fondasi tata kelola program harus dibangun secara kuat agar perencanaan, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaannya berjalan selaras," ujarnya.

Sebagai co-author buku General Check-Up Keuangan Negara, Notrida turut menyampaikan tiga rekomendasi untuk memperkuat tata kelola BGN.

Pertama, menerapkan sistem e-budgeting agar pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Kedua, membuka proses tender proyek MBG secara terbuka dengan kriteria yang jelas dan objektif.

Ketiga, membangun kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan, kalangan akademisi bidang gizi, serta lembaga yang bergerak di bidang perlindungan ibu dan anak.

Baca juga : PGE Percepat Pengembangan Panas Bumi Menuju Target Kapasitas 1 GW

"Sekarang adalah era digital sehingga transparansi dan akuntabilitas anggaran dapat diwujudkan melalui e-budgeting. Seluruh proses dapat terdokumentasi secara elektronik dan diakses publik. Proses tender juga perlu dilakukan secara terbuka. Selain itu, BGN harus membangun ekosistem kolaborasi dengan berbagai kementerian, akademisi, dan lembaga terkait karena lembaga ini tidak dapat bekerja sendiri," jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Notrida berharap Sudaryono memperoleh dukungan dari berbagai pihak agar pelaksanaan Program MBG dapat berjalan optimal.

"Pak Sudaryono membutuhkan dukungan dari seluruh ekosistem, mulai dari institusi pemerintah, akademisi, sekolah, orang tua, hingga masyarakat. Mari kita berikan kesempatan kepada beliau untuk mewujudkan visi Presiden yang berlandaskan UUD 1945, dengan MBG sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat," tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.