Kemitraan RI-Norwegia Jadi Model Baru Diplomasi Iklim Berbasis Kinerja

RM.id  Rakyat Merdeka - Kemitraan Indonesia dan Norwegia dalam perlindungan hutan tropis dinilai menjadi model baru diplomasi iklim yang lebih setara, transparan, dan berbasis hasil. Melalui mekanisme Results-Based Payment (RBP), Indonesia menerima pembayaran setelah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan berdasarkan capaian yang terukur serta telah diverifikasi secara independen.

Hal tersebut mengemuka dalam peluncuran dan bedah buku Diplomasi Bumi: Cerita di Balik Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yang diselenggarakan Kementerian Kehutanan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Acara dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz dan menghadirkan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati, Project Director FOLU Norway Contribution Phase 1 Agus Justianto, serta Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Endah Tri Kurniawaty.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz mengatakan diplomasi lingkungan kini menjadi bagian penting dari diplomasi pembangunan Indonesia. Menurutnya, keberhasilan menekan laju deforestasi, memperbaiki tata kelola hutan, dan menjalankan program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 telah meningkatkan kepercayaan dunia terhadap komitmen Indonesia dalam memenuhi target Persetujuan Paris.

Haruni Krisnawati menjelaskan, kemitraan Indonesia-Norwegia bermula dari penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada Mei 2010 di Oslo. Kesepakatan tersebut membuka peluang kontribusi berbasis hasil hingga 1 miliar dolar AS sesuai capaian penurunan emisi Indonesia dari sektor kehutanan.

Baca juga : Dea Anugrah: Kebebasan Berpendapat Perlu Dijaga Melalui Kritik Berbasis Data

Namun, implementasi LoI menghadapi berbagai tantangan kelembagaan dan perbedaan pandangan sehingga kedua negara sepakat mengakhiri kesepakatan tersebut pada September 2021 untuk membuka ruang pembentukan kerja sama baru.

"Berakhirnya LoI bukan berarti hubungan kedua negara berhenti. Sebaliknya, hal tersebut menjadi momentum untuk membangun kemitraan yang lebih setara dan lebih matang," ujar Haruni.

Menurut Haruni, hubungan kedua negara kemudian memasuki babak baru melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada September 2022. Dalam skema baru tersebut, Indonesia dan Norwegia membangun hubungan sebagai mitra yang setara dengan prinsip saling menghormati dan saling percaya. Pembayaran dilakukan berdasarkan capaian nyata penurunan emisi yang telah diverifikasi, bukan sebagai bantuan pembangunan.

Melalui skema itu, Indonesia telah menerima pembayaran berbasis kinerja sekitar 216 juta dolar AS. Pembayaran tahap pertama sebesar 56 juta dolar AS diberikan atas penurunan emisi periode 2016–2017. Selanjutnya Norwegia menyetujui pembayaran tahap kedua dan ketiga sebesar 100 juta dolar AS untuk periode 2017–2018 dan 2018–2019, serta tahap keempat sebesar 60 juta dolar AS untuk capaian 2019–2020.

Baca juga : Bob Azam: Industri MRO Bisa Jadi Mesin Baru Penciptaan Lapangan Kerja

Seluruh dana tersebut dikelola melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mendukung perlindungan hutan, rehabilitasi ekosistem, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penguatan perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Project Director FOLU Norway Contribution Phase 1 Agus Justianto mengatakan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satu strategi nasional paling ambisius di sektor kehutanan. Program tersebut menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap emisi lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan pada 2030 melalui pengurangan deforestasi, restorasi gambut dan mangrove, rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, konservasi keanekaragaman hayati, serta peningkatan cadangan karbon.

Sementara itu, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH Endah Tri Kurniawaty mengatakan BPDLH menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh dana pembayaran berbasis hasil dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi perlindungan lingkungan hidup serta masyarakat yang mengelola kawasan hutan.

Menurut Endah, BPDLH akan terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung berbagai komitmen Indonesia di bidang lingkungan melalui pengelolaan dana lingkungan hidup yang efektif.

Baca juga : Gerindra Kaltim Komit Hidup Bersama Rakyat

Para pembicara sepakat keberhasilan kemitraan Indonesia-Norwegia menunjukkan bahwa penanganan perubahan iklim membutuhkan kepercayaan, konsistensi kebijakan, transparansi, serta komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan. Model kerja sama tersebut dinilai membuktikan perlindungan hutan tropis dapat berjalan seiring dengan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.