Dea Anugrah: Kebebasan Berpendapat Perlu Dijaga Melalui Kritik Berbasis Data

RM.id  Rakyat Merdeka - Co-Founder Malaka Project, Dea Anugrah menilai, kebebasan berpendapat perlu terus dijaga melalui penyampaian kritik yang berbasis data, terverifikasi, dan disampaikan secara bertanggung jawab.

Menurutnya, kualitas kritik yang didukung fakta akan memperkuat ruang demokrasi sekaligus memberikan masukan yang lebih konstruktif bagi perumusan kebijakan publik.

Pandangan tersebut disampaikan Dea dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Hak Konstitusi atau Sekadar Ilusi?" yang digelar di Cafe The Banjoemas, Cikini, Jakarta, Jumat (24/7), dan ditayangkan melalui kanal YouTube Perspektive Project.

Dea mengatakan, perkembangan ruang digital menghadirkan tantangan baru dalam praktik kebebasan berpendapat.

Baca juga : Perubahan pada Platform Kripto Perlu Diperhatikan Pengguna Umum

Karena itu, masyarakat perlu semakin mengedepankan akurasi informasi dan verifikasi sebelum menyampaikan maupun menyebarluaskan suatu informasi.

Menurutnya, kritik terhadap kebijakan publik tetap merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Namun, kritik tersebut akan lebih bermakna apabila disampaikan berdasarkan data yang telah diverifikasi, argumentasi yang kuat, serta menghindari serangan yang bersifat personal maupun emosional.

"Kita bisa melakukan apa yang selama ini jadi standar jurnalistik. Jurnalistik itu kalau kita peras sampai ke esensinya, cuma satu: verifikasi. Verifikasi adalah yang pertama dan terpenting dalam kerja jurnalistik. Itu juga yang akan membedakan kerja jurnalistik dari gosip," ujar Dea.

Baca juga : Trump Buka Peluang Dialog dengan Iran

Ia mengibaratkan kebebasan berpendapat sebagai "tunas baru" yang perlu terus dirawat agar berkembang secara sehat.

Menurutnya, penguatan kebebasan berekspresi membutuhkan komitmen bersama untuk membangun budaya diskusi yang didasarkan pada fakta, pemahaman yang utuh, dan penghormatan terhadap perbedaan pandangan.

Dea juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.

Namun, evaluasi terhadap kebijakan publik, kata dia, sebaiknya dilakukan secara objektif agar dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Baca juga : ESGIN dan Agraus Resources Percepat Pengembangan Proyek Karbon

Menurutnya, demonstrasi tetap menjadi bagian penting dari tradisi demokrasi, namun dapat dilengkapi dengan keterlibatan langsung bersama masyarakat sehingga aspirasi yang disampaikan semakin kuat dan relevan.

Menutup pemaparannya, Dea menekankan bahwa partisipasi politik tidak hanya diwujudkan melalui media sosial atau demonstrasi, tetapi juga melalui dialog langsung, pertukaran pengetahuan, serta pengorganisasian aspirasi masyarakat.

Menurutnya, kombinasi kritik yang berbasis data dan keterlibatan langsung dengan masyarakat akan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.