MBG Dievaluasi, Zulhas: Diprioritaskan Untuk Ibu Hamil, Balita, Dan Wilayah 3T

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mempertajam sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, balita (3B), serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bersamaan dengan itu, tata kelola dan pengawasan program juga diperketat agar penyaluran manfaat lebih tepat sasaran.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, evaluasi dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki tata kelola, tetapi juga memastikan program benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

"MBG harus hadir lebih dulu kepada mereka yang paling membutuhkan. Karena itu kita melakukan penajaman sasaran sekaligus memperkuat tata kelola agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal," ujar Zulkifli Hasan dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Pemerintah mencatat masih terdapat sekitar 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang belum menerima manfaat MBG. Kelompok tersebut menjadi prioritas karena berperan penting dalam percepatan penurunan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Baca juga : Koperasi Desa Harus Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat

Selain itu, pemerintah mempercepat operasional 352 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T yang tersebar di delapan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi.

Untuk mendukung pelaksanaan program di daerah terpencil, pemerintah menyiapkan skema indeks kemahalan bahan baku serta insentif sewa SPPG.

Menurut Zulkifli, percepatan operasional SPPG di wilayah 3T ditargetkan rampung dalam pekan ini. Sebagian besar pendataan kebutuhan dan kesiapan SPPG di daerah tersebut juga telah selesai dilakukan.

"Prioritas kita sekarang SPPG di daerah 3T. Sebagian besar pendataannya sudah selesai dan kita targetkan minggu ini bisa dituntaskan, termasuk untuk wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kita ingin memastikan masyarakat di wilayah 3T juga mendapatkan pelayanan MBG dengan baik," katanya.

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah juga melakukan validasi data penerima manfaat. Hasilnya ditemukan 4.864.467 data siswa dan 845.660 data guru yang sebelumnya tercatat ganda (double counting).

Baca juga : PAN Malut Bersiap Jadi Partai Modern-Profesional

Selain itu, pemerintah merekomendasikan 740 sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari kelompok ekonomi mampu untuk tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG.

"Setiap rupiah anggaran MBG harus tepat sasaran. Yang mampu memberi ruang bagi saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan," ujar Zulkifli.

Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap keamanan pangan. Seluruh SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sebanyak 8.185 SPPG yang belum memenuhi ketentuan kini sedang ditertibkan.

Pemerintah menegaskan, SPPG yang tidak memenuhi persyaratan hingga batas waktu yang ditentukan akan ditutup secara permanen.

Ketentuan SLHS juga diberlakukan bagi pondok pesantren yang menyelenggarakan MBG. Pesantren dengan lebih dari 1.000 santri diperbolehkan mengelola dapur sendiri sepanjang memenuhi seluruh persyaratan higiene dan sanitasi. Sementara pesantren dengan jumlah santri di bawah 1.000 akan dilayani melalui SPPG sesuai mekanisme yang akan diatur Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca juga : Menko Zulhas Ajak Pengusaha Masuk Program Strategis Pemerintah

"Pesantren yang santrinya di atas 1.000 boleh membuat dapur sendiri, tetapi syaratnya harus memenuhi SLHS. Kalau jumlah santrinya di bawah 1.000, nanti pelayanannya bergabung dengan SPPG. Prinsipnya tetap sama, standar kesehatan dan keamanan pangan harus kita jaga," tegasnya.

Zulkifli menambahkan, pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar setiap persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat dideteksi lebih cepat dan segera ditindaklanjuti.

"Yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum tepat kita koreksi, dan yang tidak memenuhi ketentuan kita tertibkan. Dengan begitu MBG akan semakin tepat sasaran, aman, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri tiga menteri koordinator, enam menteri, Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta enam wakil menteri dari kementerian terkait sebagai bentuk penguatan koordinasi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.