Mendagri Dorong Pemanfaatan Rilis Publikasi Statistik Perumahan BPS

RM.id  Rakyat Merdeka - Mendagri Tito Karnavian mendorong pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan publikasi statistik perumahan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan dan mengalokasikan anggaran sektor perumahan.

Menurut Tito, data yang terukur dapat membantu pemerintah melihat kondisi kebutuhan hunian masyarakat sekaligus menentukan langkah penanganan sesuai persoalan di masing-masing daerah.

"Saya jujur merasa senang karena ada angka yang cukup bagus, yang terukur secara kuantitatif. Backlog masyarakat yang tidak punya rumah itu berkurang dibanding sebelumnya. Nah, kemudian masyarakat yang punya rumah tapi tidak layak juga berkurang," kata Tito saat menghadiri Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Kantor Pusat BPS RI, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Backlog perumahan merupakan kondisi kesenjangan antara kebutuhan kepemilikan dan kelayakan rumah dengan ketersediaan unit rumah yang layak huni.

Secara umum, backlog perumahan terbagi dalam dua kategori. Backlog 1 merupakan jumlah keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri. Sementara backlog 2 adalah jumlah keluarga yang memiliki rumah, tetapi kondisinya tidak layak huni.

Baca juga : Mendagri Dorong Kepemimpinan Teknokratik untuk Dongkrak Pendapatan Daerah

Melalui publikasi statistik perumahan, BPS menyediakan data mengenai kondisi perumahan masyarakat yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan backlog sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang lebih tepat sasaran.

Tito menegaskan, Presiden memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat kecil, termasuk masalah perumahan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut mendukung langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mewujudkan program tiga juta rumah, khususnya melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pemerintah juga telah memperluas definisi MBR agar cakupan masyarakat yang dapat memperoleh dukungan semakin luas.

"Kami harapkan ini bisa mendukung program perumahan ini. Dan kami lihat tadi dari APBD, sumbangsihnya juga meningkat di bidang perumahan. Ini juga saya yakin karena Menteri Pak Ara Sirait sangat aktif sekali turun ke bawah, sehingga men-trigger para kepala-kepala daerah untuk bekerja," ujarnya.

Baca juga : Mendagri Tito Dorong Pemda Perkuat Peran Cegah Penyalahgunaan Ketamin

Selain mendorong peningkatan peran pemerintah daerah, Tito mendukung langkah Menteri PKP dalam membangun ekosistem yang mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan perumahan.

Menurutnya, sektor swasta memiliki peran besar dalam mempercepat penyediaan hunian sehingga backlog perumahan dapat ditekan secara lebih optimal.

"Kemudian ke depan, kami akan terus mendukung langkah-langkah dari Menteri Perumahan dalam mengintensifkan pembangunan rumah bagi masyarakat yang tidak punya rumah, dengan berbagai skema yang ada. Juga dalam rangka bedah rumah," terangnya.

Lebih lanjut, Tito mengimbau kepala daerah menjadikan data dalam publikasi statistik perumahan sebagai acuan untuk menyelesaikan persoalan perumahan di wilayah masing-masing.

Ia juga mendorong pemerintah daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor perumahan sesuai kebutuhan.

Baca juga : Badiul Hadi: Pemerintah Perlu Hitung Dampaknya Secara Nasional

Menurut Tito, penanganan sektor perumahan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap berbagai indikator pembangunan.

Ketika persoalan perumahan dapat ditangani, angka kemiskinan berpotensi berkurang dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkat.

Perbaikan sektor perumahan juga berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah.

"Di samping juga tentu sektor perumahan yang bagus, iklim perumahan yang bagus, akan membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang juga menjadi indikator kinerja kepala daerah," pungkasnya.

Acara tersebut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.