Sejumlah Daerah Defisit Anggaran

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota memperketat efisiensi belanja dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Imbauan itu disampaikan menyusul banyaknya pemerintah daerah yang mengalami defisit anggaran.

Tito menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta mengandalkan tambahan dana dari pemerintah pusat apabila mengalami kekurangan anggaran. Menurut dia, setiap daerah harus terlebih dahulu membuktikan telah melakukan efisiensi secara maksimal.

"Saya tetap mendorong kepala daerah untuk melakukan efisiensi. Dari penelitian yang kita lakukan, turun ke lapangan, banyak kepala daerah yang belum melakukan efisiensi," kata Tito kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Ia menjelaskan, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan masih banyak pemborosan pada pos belanja operasional. Pos tersebut meliputi perjalanan dinas, rapat, biaya pemeliharaan dan perawatan, hingga anggaran makan dan minum.

Menurut Tito, sebagian besar pengeluaran tersebut masih dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mencontohkan, rapat dapat lebih banyak dilakukan secara daring sehingga mengurangi kebutuhan perjalanan dinas.

Selain itu, Tito meminta, kepala daerah terlibat langsung dalam membedah struktur APBD agar memahami setiap program yang diusulkan. Dengan demikian, kepala daerah tidak mudah menyetujui kegiatan yang tidak mendesak maupun anggaran yang nilainya dibuat melebihi kebutuhan.

Baca juga : RI Impor Migas Paling Banyak Dari Singapura

Tito juga menegaskan, pemerintah pusat akan melakukan audit terhadap daerah yang mengajukan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) karena mengalami tekanan fiskal. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan daerah benar-benar telah melakukan efisiensi sebelum memperoleh bantuan anggaran.

Menurut dia, tim Kemendagri akan turun langsung untuk membedah kondisi keuangan daerah yang mengajukan tambahan anggaran. Audit tersebut bertujuan memastikan setiap pos belanja telah dioptimalkan secara efisien.

"Kalau ada yang menyatakan, 'Pak kami minta top up DAU karena enggak punya uang', kita akan turun. Efisiensi sudah dilakukan atau belum, akan kita bedah. Jangan sampai nanti dipermalukan," katanya.

Sebelumnya, Tito bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas skema tambahan anggaran bagi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (27/7/2026).

Purbaya mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan tambahan anggaran bagi sekitar 490 pemerintah daerah yang mengalami tekanan fiskal. Dana tersebut diprioritaskan untuk membantu pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus memenuhi kebutuhan operasional minimum pemerintahan daerah.

Meski demikian, besaran anggaran maupun jumlah penerima masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah masih menghitung kebutuhan masing-masing daerah agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Baca juga : Geledah 6 Lokasi, KPK Sita Emas, Moge & Uang

"Belum dihitung secara detail sehingga belum bisa diumumkan. Tunggu petunjuk Bapak Presiden dulu," kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jumat (31/7/2026).

Menurut Purbaya, simulasi awal menunjukkan tambahan anggaran tersebut diperkirakan mampu membantu daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Namun, seluruh skema masih akan difinalisasi sebelum diputuskan pemerintah.

Untuk diketahui, tekanan fiskal mulai dirasakan sejumlah pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2027. Kondisi tersebut membuat beberapa daerah harus menyesuaikan program dan mencari sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran.

Kabupaten Garut misalnya, menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp 4,76 triliun dengan belanja Rp 4,86 triliun sehingga mengalami defisit sekitar Rp 100 miliar. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Garut memutuskan mundur sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Jawa Barat 2027.

Pemerintah Kota Cimahi juga memproyeksikan defisit sekitar Rp 36,04 miliar. Pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp 1,359 triliun, sedangkan belanja dirancang sebesar Rp 1,395 triliun.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Jember menghadapi tekanan fiskal yang lebih besar dengan proyeksi defisit mendekati Rp 1 triliun. Pendapatan daerah dipatok Rp 4,52 triliun, sedangkan kebutuhan belanja diperkirakan mencapai sekitar Rp 5,5 triliun.

Baca juga : Kalau Tidak Sesuai Spek, Silakan Foto, Laporkan!

Defisit juga dialami Pemerintah Kota Dumai yang memproyeksikan pendapatan sebesar Rp 1,5 triliun dan belanja Rp 1,7 triliun. Dengan demikian, Dumai menghadapi kekurangan anggaran sekitar Rp 210 miliar.

Lalu apa kata DPR? Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai, persoalan fiskal daerah tidak dapat diselesaikan hanya melalui tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui perubahan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Judul besarnya adalah bagaimana sekarang dan ke depan kita benar-benar memberdayakan pemerintah daerah, baik dari sisi kewenangan maupun sisi keuangan," kata Zulfikar.

Ia juga mendorong, pemerintah mengevaluasi porsi belanja modal kementerian dan lembaga agar lebih banyak program pembangunan diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurut dia, langkah tersebut perlu diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai agar daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat.

"Jangan lagi kementerian/lembaga itu dikasih belanja modal. Pelaksanaan program semestinya lebih banyak diserahkan kepada pemerintah daerah," ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.