Mendagri dan Menteri PKP Bahas Rekonstruksi Rumah Terdampak Gempa NTT

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mulai mematangkan langkah penanganan dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas skema penanganan tersebut dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta para pengembang.

Pembahasan itu dilakukan dalam Rapat Bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

“Nah, khusus untuk masalah perumahan, ya kita selain dari BNPB, kemudian dari PKP, [bisa dibantu] dengan Bapak-Bapak [developer] sekalian,” kata Tito.

Pemerintah saat ini terus melakukan pendataan secara presisi terhadap jumlah rumah yang mengalami kerusakan. Data tersebut akan dikelompokkan berdasarkan kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.

Baca juga : Brantas Abipraya Gercep Bantu Korban Gempa NTT

Tito menyebut, hampir seluruh penanganan rumah nantinya akan menggunakan skema in situ, yakni pembangunan kembali rumah di lahan tempat rumah tersebut terdampak gempa.

Ia menambahkan, sekitar delapan kabupaten di NTT terdampak gempa. Kerusakan tidak hanya terjadi pada rumah warga, tetapi juga gedung pemerintah, sekolah, serta fasilitas publik lainnya, seperti jalan dan jembatan.

Namun, rekonstruksi rumah belum dapat dilakukan dalam waktu dekat lantaran sejumlah wilayah masih mengalami guncangan.

Pembangunan kembali akan dilakukan setelah kondisi dinilai stabil dengan dukungan lintas pihak.

“Kalau perbaikan rumah pun tidak bisa dilakukan sekarang, karena masih dalam kondisi goncang. Nanti mungkin setelah dia stabil, baru kemudian bisa dilakukan rekonstruksi,” tuturnya.

Baca juga : Cek Korban Gempa NTT: Wapres Gendong Bayi, Janji Bantu Biaya Kuliah

Mendagri juga menekankan pentingnya pendataan sebagai dasar penanganan dan rekonstruksi rumah warga terdampak.

Pendataan dilakukan secara by name by address dengan melibatkan kepala desa dan camat hingga Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah.

Menurut Tito, pendataan juga harus mengacu pada petunjuk teknis BNPB mengenai klasifikasi tingkat kerusakan rumah akibat gempa, baik rusak ringan, sedang, maupun berat.

“Nah, sekarang inilah time untuk pendataan. Meskipun nanti akan berkembang, karena yang tadi, yang tadinya rusak ringan jadi sekarang sedang atau berat jadinya, karena tambahan susulan. Jadi pendataan ini betul-betul upayakan memanfaatkan kepala desa ya, camat, dan by name by address,” ungkapnya.

Selain penanganan rumah, Tito menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang masih tinggal di tenda juga menjadi prioritas.

Baca juga : Yusuf Rio Wahyu Prayogo: Kalau Rekruitmen Sistem Outsourcing Tak Masalah

Pemerintah perlu memastikan ketersediaan makanan, minuman, tenda, pakaian, selimut, dan obat-obatan. Kebutuhan tersebut juga perlu diantisipasi untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi selama tiga hingga empat minggu ke depan.

“Untuk pintu-pintu masuk, selain jalan-jalan darat tadi, sudah hampir semua terbuka, sehingga mobilitas orang, maupun barang, bantuan, lebih cepat masuk,” tandasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI), serta perwakilan berbagai perusahaan pengembang properti.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.