Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah memastikan stok pangan nasional aman menghadapi musim paceklik. Bantuan pangan pun dipercepat untuk menjaga pasokan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, Pemerintah memerintahkan Perum Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan, terutama bagi masyarakat desil 1 hingga desil 4.
Hal itu disampaikan Zulhas saat meninjau penyaluran bantuan pangan di Balai Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (10/9/2026).
Sebanyak 400 penerima bantuan pangan (PBP) di lokasi tersebut menerima 12 ton beras. Masing-masing mendapat 30 kilogram beras sekaligus untuk rapel bantuan Juli, Agustus, dan September 2026.
“Ini sebagai bentuk respons cepat atas keluhan masyarakat. Kita sebut ini gerak cepat bantu rakyat,” ujar Zulhas.
Baca juga : Trump Tolak Bantu Serang Houthi, Saudi Gigit Jari
Berdasarkan data Bulog per 10 September 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan periode Juli-September mencapai 49,86 persen dari alokasi sekitar 1 juta ton beras untuk 33,2 juta penerima manfaat.
Pemerintah juga telah menyetujui tambahan 1 juta ton beras untuk bantuan pangan periode Oktober-Desember 2026.
“Bapak Ibu yang dapat beras ini sampai September 30 kg, akan dapat lagi untuk tiga bulan berikutnya,” kata Zulhas.
Selain bantuan pangan, Pemerintah menyiapkan tiga langkah menjaga stabilitas pasokan dan harga, yakni menggelontorkan 1 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), menyediakan 150 ribu ton jagung SPHP untuk peternak UMKM, serta melelang 380 ribu ton beras sebagai bahan baku industri tepung beras dengan harga minimal Rp 11.000 per kilogram.
Untuk Jawa Timur, bantuan pangan periode Juli-September menyasar 5,69 juta PBP dengan alokasi sekitar 170 ribu ton beras. Di Kediri, alokasinya sekitar 7.542 ton untuk 251.412 PBP.
Baca juga : Tuntaskan Kasus Gratifikasi, KPK Geledah Rumah 3 Wakil Rektor Unsoed
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional.
Namun, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa mengingatkan, Pemerintah tetap perlu mewaspadai kenaikan harga beras yang berpotensi berlanjut hingga awal tahun depan.
Menurut Dwi, kenaikan harga beras saat ini tergolong anomali karena terjadi sejak Januari hingga Agustus, termasuk ketika sejumlah daerah memasuki masa panen.
“Sejak Januari sampai bulan Agustus kemarin, beras selalu menjadi penyumbang inflasi,” ujar Dwi kepada Rakyat Merdeka, Jumat (11/9/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari-Juli 2026 terdapat surplus beras sekitar 4,03 juta ton. Namun, pada periode yang sama Bulog menyerap sekitar 3,5 juta ton sehingga surplus yang tersisa di pasar sekitar 500 ribu ton.
Baca juga : Pemilihan Ketum PBNU Lebih Sejuk & Bermartabat
Dwi menilai, serapan Pemerintah yang besar membuat pasokan beras di pasar relatif terbatas sehingga harga tidak turun meski memasuki panen raya. Meski demikian, dia menilai, kebijakan bantuan beras tepat untuk membantu masyarakat dan menekan tekanan harga.
Dwi juga meminta, Pemerintah mengevaluasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium. Menurut dia, HET semakin sulit diterapkan karena biaya produksi dan harga gabah di tingkat petani meningkat.
Berdasarkan perhitungan Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), biaya produksi beras premium mencapai sekitar Rp 15.052 per kilogram saat harga gabah sekitar Rp 6.500 per kilogram. Sementara harga gabah kini disebut telah menembus lebih dari Rp 8.000 per kilogram. [BYU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
