Kemendagri Dorong NTB Perkuat KPDBU untuk Bangun Infrastruktur

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Langkah tersebut dinilai dapat mendukung percepatan penyediaan infrastruktur sekaligus mengoptimalkan potensi investasi di NTB, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

Dorongan itu disampaikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri dalam kegiatan Asistensi Pelaksanaan KPDBU Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat di Hotel The Jayakarta, Lombok, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi serta menyiapkan proyek infrastruktur yang potensial dikembangkan melalui skema KPDBU.

Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Teguh Narutomo mengatakan, NTB memiliki peluang investasi yang besar, antara lain melalui keberadaan enam bendungan strategis nasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) SAMOTA, serta pengembangan hilirisasi pertambangan.

Baca juga : BPSDM Kemendagri Dorong Penguatan Kepemimpinan Kepala Daerah melalui KPPD Angkatan IV 2026

Peluang investasi tersebut, kata Teguh, perlu didukung kesiapan infrastruktur, khususnya sektor layanan dasar.

“Optimalisasi manfaat investasi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan skema pembiayaan yang tepat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah,” ujar Teguh.

Ia menjelaskan, melalui KPDBU, badan usaha dapat terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.

Sementara itu, pemerintah daerah melakukan pembayaran berdasarkan ketersediaan dan kualitas layanan sesuai standar yang ditetapkan.

Namun, Teguh mengingatkan pelaksanaan KPDBU tetap harus memperhatikan prinsip disiplin fiskal.

Baca juga : Pemda Diminta Gaspol Bedah Rumah Warga

Meskipun mekanisme pembayarannya memiliki karakteristik berbeda dengan pembiayaan melalui pinjaman daerah, komitmen availability payment tetap perlu diperhitungkan sebagai kewajiban pembayaran jangka panjang yang dapat memengaruhi ruang fiskal daerah.

“Pelaksanaan KPDBU tetap harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip disiplin fiskal. Meskipun mekanisme pembayarannya memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan melalui pinjaman daerah, komitmen availability payment tetap perlu diperhitungkan sebagai kewajiban pembayaran jangka panjang yang dapat memengaruhi ruang fiskal daerah,” tegasnya.

Teguh juga mendorong Pemerintah Provinsi NTB mengoordinasikan kolaborasi pemerintah kabupaten dan kota dalam membangun pipeline KPDBU.

Salah satu yang dapat dikaji, kata dia, ialah penyediaan dan peningkatan infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui semangat “Nusa Tenggara Barat Terang”.

“Salah satu yang dapat dikaji adalah pengembangan PJU melalui program bersama antardaerah. Pemerintah Provinsi dapat mengoordinasikan kebutuhan, kesiapan proyek, dan skema kerja sama yang dapat dikembangkan,” ungkap Teguh.

Baca juga : Pascaerupsi GAK, Mendagri Imbau Pemda Terdampak Tingkatkan Kewaspadaan

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB II Fauzan Khalid mengatakan, KPDBU dapat menjadi salah satu opsi untuk mendukung penyediaan infrastruktur sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pembangunan infrastruktur melalui KPDBU perlu dilihat tidak hanya dari sisi penyediaan layanan publik, tetapi juga dari manfaat ekonomi dan potensinya dalam mendukung penguatan PAD,” ujar Fauzan.

Ia mencontohkan pengembangan PJU yang selain meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung aktivitas masyarakat, juga dapat dikaji keterkaitannya dengan optimalisasi penerimaan daerah dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL), yang sebelumnya dikenal sebagai Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Teguh berharap, kegiatan asistensi tersebut menjadi pijakan awal bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi proyek infrastruktur prioritas dan mempercepat pembentukan pipeline KPDBU di seluruh NTB.

“Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan menjadi pijakan awal bagi percepatan pipeline KPDBU di seluruh Nusa Tenggara Barat,” pungkas Teguh.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.