Kuliah Gratis Di PTN Perlu Dana 93 Triliun

 Sebelumnya 
Penghitungan tersebut dilakukan agar kebijakan pendidikan tinggi gratis memiliki basis data yang memadai. Pemerintah tidak hanya menghitung biaya pendidikan mahasiswa, juga memperhitungkan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di setiap PTN.

Dalam memperluas akses pendidikan tinggi, Kemendiktisaintek juga mengevaluasi berbagai skema bantuan yang selama ini berjalan. Termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).

Brian mengatakan, berbagai opsi akan dikaji agar masyarakat, khususnya kelompok ekonomi tidak mampu, tetap memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.

Baca juga : Dipimpin Sekjen Sugiono, Gerindra Langsung Jalankan Gerakan ASRI Dari Prabowo

“Intinya, kami ingin optimal dan kami ingin memastikan akses perguruan tinggi itu semuanya bisa diikuti oleh mereka-mereka yang memang tidak mampu,” tuturnya.

Saat ini, dukungan bagi mahasiswa dari kelompok ekonomi tidak mampu telah berjalan melalui sejumlah skema afirmasi. Brian menyebut, mahasiswa kelompok desil 1 hingga 4 di PTN telah mendapatkan dukungan beasiswa. Selain itu, mahasiswa yang memperoleh afirmasi dengan kontribusi biaya sangat rendah hingga tanpa biaya telah mencapai lebih dari 28 persen di PTN.

Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J Rachbini menilai, gagasan pendidikan gratis yang didorong Presiden Prabowo bukan sesuatu yang mustahil. Menurut Didik, kebijakan tersebut dapat dilihat sebagai kelanjutan dari fondasi kebijakan pendidikan yang telah dibangun sejak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga : Perumnas Perluas Hunian Bersubsidi Di Perkotaan

Pemerintahan SBY telah menjalankan sebagian gagasan pendidikan gratis melalui wajib belajar 12 tahun dan dukungan biaya operasional sekolah.

Dukungan tersebut, kata Didik, tidak hanya diberikan kepada sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta. Termasuk yang dikelola organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

“Prabowo tinggal memperkuat kebijakan tersebut menjadi wajib belajar 15 tahun. Termasuk memastikan pendidikan SMA negeri gratis secara lebih merata. Termasuk PTN harus mulai berhenti dibebani mencari uang,” ujarnya.

Baca juga : Hengkang Dari PKB, Wali Kota Cimahi Jadi Ketua DPD II Golkar

Didik juga menyoroti model pengelolaan PTN yang memberikan otonomi luas, sekaligus mendorong kampus mencari sumber pembiayaan sendiri. Menurutnya, salah satu konsekuensi dari model tersebut adalah berkembangnya jalur mandiri yang memungkinkan PTN memperoleh pendapatan dari mahasiswa melalui mekanisme penerimaan tertentu.

“Jalur mandiri yang dikomersialkan dihentikan jika Pemerintah benar-benar menanggung biaya pendidikan PTN. Penerimaan mahasiswa harus kembali ditekankan pada prinsip meritokrasi, kemampuan akademik dan keberpihakan kepada mahasiswa yang mengalami keterbatasan ekonomi,” tegasnya. KPJ

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Rabu, 23 September 2026 dengan judul "Hitung-hitungan Menteri Brian Kuliah Gratis Di PTN Perlu Dana 93 Triliun"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.