Meutya Serukan Perlindungan Anak-anak Dari Ancaman AI

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyerukan penguatan perlindungan anak di tengah perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI). Pesan tersebut disampaikan Meutya dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Meutya mengatakan, sekitar 70 juta anak Indonesia akan tumbuh dalam ekosistem digital yang semakin dipengaruhi AI. Karena itu, keselamatan dan hak anak perlu dipastikan sejak awal sebelum risiko teknologi berkembang.

“Anak-anak kita akan hidup semakin dekat dengan AI. Karena itu, keselamatan dan hak anak harus kita pastikan sejak awal,” ujar Meutya dalam siaran pers, Kamis (24/9/2026).

Pesan tersebut disampaikan dalam forum tingkat tinggi bertajuk Protecting Children’s Rights Facing Artificial Intelligence: The Coalition for Children’s Rights and Protection in the Age of AI as an Operational Tool.

Forum digelar di sela Sidang Umum ke-81 PBB dan dipimpin Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, Presiden Kenya William Ruto, serta Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

Pertemuan tersebut juga mempertemukan badan PBB, organisasi masyarakat sipil, perusahaan teknologi, akademisi, dan pakar perlindungan anak untuk membahas dampak perkembangan AI terhadap anak.

Baca juga : Industri Minta Konsumen Waspadai Vape Ilegal Di Pasaran

Meutya mengakui, AI memberikan peluang bagi anak untuk belajar, berkreasi dan memperoleh pengetahuan. Namun, perkembangan teknologi juga membawa risiko yang membutuhkan tanggung jawab bersama.

“Kita tidak bisa menyerahkan keselamatan anak kepada algoritma. Pemerintah, platform teknologi, industri, orang tua, sekolah dan komunitas internasional harus mengambil tanggung jawab masing-masing,” katanya.

Posisi Indonesia dalam forum tersebut merupakan bagian dari Global Coalition for Children’s Rights and Protection in the Age of AI. Koalisi tersebut melibatkan negara, entitas sistem PBB, organisasi masyarakat sipil, perusahaan teknologi, pendidik, akademisi, serta pakar keselamatan dan hak anak.

Koalisi meluncurkan peta jalan (roadmap) 2026-2027 yang memuat penguatan keselamatan dan privasi sejak tahap perancangan teknologi. Agenda lainnya mencakup akuntabilitas, standar pengujian, literasi AI, serta penanganan penyalahgunaan AI untuk materi kekerasan seksual terhadap anak dan deepfake.

Menurut Meutya, kerja sama antarnegara penting karena perkembangan AI berlangsung lintas batas. Tata kelola AI juga perlu memastikan kepentingan dan hak anak menjadi bagian dari pembahasan global.

“Dunia sedang menentukan aturan main AI. Indonesia ingin memastikan suara anak-anak ikut diperhitungkan dalam proses itu,” katanya.

Baca juga : DJOY Perbarui Lini BEAM Series, Hadirkan Warna Dan Varian Rasa Baru

Dalam forum tersebut, Indonesia juga membawa pengalaman penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Dalam penerapannya, Pemerintah mencatat sekitar 28 juta akun anak telah memperoleh perlindungan dari berbagai risiko digital hingga September 2026.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital membutuhkan keterlibatan Pemerintah dan penyelenggara platform secara bersamaan.

Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi presiden mengenai Peta Jalan dan Etika AI Nasional. Kebijakan tersebut diarahkan agar pemanfaatan AI berlangsung secara bertanggung jawab, transparan, dapat dipercaya dan tetap menempatkan manusia sebagai pusat pengambilan keputusan.

Pengalaman tersebut menjadi pijakan Indonesia untuk mendorong tata kelola AI yang tidak hanya berfokus pada pengendalian risiko. AI juga diharapkan memberikan manfaat yang lebih merata, terutama bagi negara berkembang, tanpa mengorbankan keselamatan kelompok rentan.

Pendekatan tersebut mencakup penguatan kapasitas, akses teknologi, data, infrastruktur dan sumber daya manusia. Indonesia juga mendorong kemitraan teknologi, akses komputasi awan, pengembangan model AI berbasis bahasa lokal, serta pembiayaan.

Baca juga : Ratu Hemas Dorong Peningkatan Komunikasi Publik DPD Lewat Teknologi Digital

Presiden Macron menyampaikan pentingnya penilaian risiko sebelum sistem AI digunakan anak. Penilaian tersebut mencakup usia, tujuan penggunaan, serta konteks budaya, bahasa, dan pendidikan.

Para pemimpin negara juga membahas standar keselamatan, penelitian mengenai dampak AI terhadap perkembangan anak, serta keterlibatan orang tua, pendidik, dan anak dalam penyusunan kebijakan.

Pembahasan lanjutan dijadwalkan dalam Paris Peace Forum pada November 2026. Agenda tersebut mencakup metodologi penilaian, mekanisme pelaksanaan, serta pendanaan untuk memperkuat perlindungan anak.

Di luar forum, Meutya juga bertemu dengan perwakilan Roblox untuk membahas perlindungan anak di ruang digital. Dia turut bertemu perwakilan Google untuk membahas penguatan infrastruktur dan ekosistem digital.

Indonesia menilai, tata kelola AI global perlu dibangun melalui interoperabilitas, bukan keseragaman aturan. Kerangka kerja yang fleksibel diperlukan agar perbedaan kesiapan dan kebutuhan setiap negara dapat diakomodasi tanpa mengurangi standar perlindungan anak. JAR

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Jumat, 25 September 2026 dengan judul "Bicara Di Forum PBB Meutya Serukan Perlindungan Anak-anak Dari Ancaman AI"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.