Ara Harap BRAN Segera Beri Kepastian Lahan Program 3 Juta Rumah

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Komjen Dedi Prasetyo yang baru dilantik dapat menyelesaikan persoalan lahan dan memberikan kepastian untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Maruarar, persoalan lahan menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan perumahan. Karena itu, BRAN perlu menentukan secara jelas lokasi lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan rumah, khususnya rumah subsidi, termasuk menangani dan memediasi penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dan korporasi maupun BUMN.

“Dari dulu saya cuma minta satu saja, soal lahan. Sebagai salah satu isu yang terpenting untuk menyiapkan masalah perumahan,” ujar Maruarar kepada Rakyat Merdeka usai menghadiri pelantikan sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Baca juga : DPR Sarankan Kementerian PKP Membenahi Masalah Struktural

Ia berharap, BRAN juga dapat menetapkan kawasan secara jelas, termasuk lokasi dan luas lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Dijelaskan saja, di sini daerah untuk rumah subsidi, berapa hektare, dan membantu menyelesaikan lahan negara yang dikuasai pihak ketiga. Saya pikir itu saja, jadi ada kepastian hukum untuk program 3 juta rumah,” katanya.

Maruarar yang akrab disapa Ara menilai kepastian lokasi dan lahan akan memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem perumahan, mulai dari masyarakat, pengembang hingga perbankan.

Baca juga : BPKP Kawal Tata Kelola Percepatan Program Perumahan

“Jadi rakyat jelas, para pengembang beli tanah tidak mungkin salah lagi. Kemudian perbankan juga jelas. Dan tata kelola, tata ruang juga bagus,” ujarnya.

Selain itu, Ara mendorong, adanya informasi mengenai peruntukan lahan secara transparan dan mudah diakses masyarakat. Dengan begitu, publik dapat mengetahui lokasi kawasan industri, rumah komersial hingga rumah subsidi.

“Kalau baca Google, orang jelas di mana membangun. Kawasan industri di sini, rumah komersial di sini, rumah subsidi di sini. Itu yang dibutuhkan,” jelasnya.

Baca juga : Kejar 350 Ribu Rumah Subsidi Tahun Ini, PKP Bakal Daur Ulang KPR Macet

Menurut dia, kepastian tersebut diperlukan untuk menciptakan ekosistem perumahan yang sehat sekaligus mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Yang kita butuhkan suatu kepastian. Itu yang kita harapkan,” pungkasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo melantik Komjen Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Komjen Dedi sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri.

Pelantikan Komjen Dedi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.