Dark/Light Mode

Gerak Nyata Pemulihan Pascabencana Sumatera

Rabu, 21 Oktober 2026 07:45 WIB
Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua Satgas PRR yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyalami warga terdampak bencana saat merayakan Idul Fitri bersama masyarakat di Aceh Tamiang, Sabtu (21/3/2026). (Foto: Setpres)
Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua Satgas PRR yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyalami warga terdampak bencana saat merayakan Idul Fitri bersama masyarakat di Aceh Tamiang, Sabtu (21/3/2026). (Foto: Setpres)

 Sebelumnya 
 

Dari Krisis ke Empati

Komunikasi publik dalam penanganan bencana ikut bergerak. Pada masa tanggap darurat, informasi simpang siur, framing negatif, disinformasi, hoaks, dan keluhan warga bertumpuk. Kini komunikasi Satgas PRR diarahkan untuk menjawab kebutuhan konkret warga.

Baca juga : PR Tim Ekonomi, Jaga Daya Beli Kelas Menengah

Pertanyaannya sederhana tetapi penting: kapan jadup cair, apa syaratnya, apa yang masih kurang di huntara, berapa huntap yang dibangun, bagaimana UMKM mendapat modal, kapan alat kesehatan tiba di puskesmas, apakah bantuan bibit dan alat pertanian sudah diterima petani, serta apakah irigasi tersier sudah tersambung ke waduk yang diperbaiki Kementerian PU.

“Komunikasi publik berbasis data progres pemulihan merupakan hal vital dalam penanganan pascabencana. Bukan hanya untuk sekadar memerangi framing negatif yang berseliweran mengeksploitasi kerusakan dan penderitaan, tetapi terlebih sebagai saluran kebutuhan warga dan manifestasi rasa empati kepada warga terdampak bahwa negara terus hadir menolong mereka,” kata Kastorius Sinaga, Ketua Tim Media Poskonas PRR.

Pekerjaan Rumah

Pemulihan permanen paripurna belum selesai. Bappenas bersama seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah menyusun Rencana Induk Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera sebagai rujukan visi, perencanaan, pelaksanaan, dan kebijakan strategis pemulihan secara sektoral maupun kewilayahan.

Baca juga : MBG Terus Diperbaiki

Renduk P3RP berdurasi tiga tahun dan membutuhkan anggaran sekitar Rp100 triliun. Dokumen ini telah disetujui Presiden setelah dibahas bersama Satgas DPR Pemulihan Pascabencana Sumatera yang diketuai Wakil Ketua DPR Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.

Renduk tersebut dituangkan dalam SK Menko PMK No. 25 Tahun 2026 tanggal 13 Mei 2026. Dokumen ini akan memandu rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana Sumatera hingga 2028 agar tiga provinsi terdampak benar-benar pulih secara permanen.

Saat tulisan ini dibuat, 11 kabupaten/kota masih membutuhkan atensi khusus, tujuh di antaranya berada di Aceh. Jalan menuju pemulihan permanen masih panjang. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, Sumatera telah membuktikan satu hal: bangkit cepat bersama.

Baca juga : Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Tetapkan 2 TSK Baru

Bencana adalah ujian paling terbuka untuk mengukur kapasitas kelembagaan, komitmen pemerintah, kualitas kepemimpinan, dan janji Presiden kepada rakyat terdampak. Jika melihat progres pemulihan—dari hunian, sekolah, layanan kesehatan, jalan, jembatan, hingga sawah sebagai basis ekonomi warga—pascabencana Sumatera menjadi salah satu penanda penting keberhasilan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo.

Gerak nyata, kerja serius, dan kemampuan Satgas PRR yang didukung penuh pemerintahan Prabowo dalam memulihkan kerusakan masif akibat bencana Sumatera layak diapresiasi.

Oleh: Kastorius Sinaga, Ketua Tim Media Poskonas Satgas PRR; Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.