55 Ribu Sekolah Direvitalisasi, Pemerintah Perluas Akses Pendidikan Layak

RM.id  Rakyat Merdeka - Lebih dari 55.000 satuan pendidikan telah direvitalisasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan ruang belajar yang aman dan layak, sekaligus memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain memperbaiki infrastruktur sekolah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga memperkuat digitalisasi pembelajaran, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, serta mengembangkan pendidikan karakter.

Seluruh program tersebut diarahkan untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi setiap murid, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengatakan Presiden Prabowo memberikan mandat untuk membangun generasi Indonesia yang berkualitas melalui perbaikan pendidikan dasar dan menengah.

Mandat tersebut sejalan dengan Asta Cita keempat, yakni membangun sumber daya manusia unggul sekaligus memperkuat ideologi Pancasila, budaya, dan bahasa.

Salah satu arahan Presiden yang menjadi perhatian utama adalah memastikan tidak ada lagi murid yang belajar di ruang kelas dengan atap roboh, fasilitas sanitasi tidak layak, maupun bangunan sekolah rusak.

“Pak Presiden berkali-kali menyampaikan tidak boleh ada sekolah yang atapnya roboh, tidak boleh ada yang toiletnya kotor, tidak boleh ada kelas yang rusak dan sebagainya,” ujar Abdul Mu'ti dalam program One on One tvOne, Jumat (30/10/2026).

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kemendikdasmen telah merevitalisasi lebih dari 55.000 satuan pendidikan dalam dua tahun pertama pemerintahan.

Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi hampir 80.000 satuan pendidikan hingga akhir 2026.

Baca juga : Mendikdasmen Sebut MBG Bikin Kehadiran Siswa di Sekolah Meningkat

Revitalisasi diprioritaskan bagi sekolah dengan kerusakan berat, sekolah di wilayah 3T, serta satuan pendidikan yang terdampak bencana.

Di wilayah Sumatra yang terdampak bencana, misalnya, pemulihan fasilitas pendidikan dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.

Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa 98 persen sekolah terdampak di wilayah tersebut telah dibangun kembali dan seluruhnya sudah melaksanakan pembelajaran secara normal, meskipun sebagian masih menerapkan sistem pergantian waktu belajar.

Selain memperbaiki infrastruktur, pemerintah memperluas pemanfaatan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menjangkau lebih banyak murid.

Sepanjang 2025, lebih dari 288.865 papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel (IFP) telah dikirimkan ke satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Pada 2026, pemerintah menargetkan distribusi lebih dari 700.000 perangkat tambahan sehingga totalnya melampaui satu juta perangkat dalam dua tahun.

Abdul Mu'ti menegaskan, teknologi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Karena itu, digitalisasi pendidikan tidak hanya berfokus pada penyediaan perangkat, tetapi juga didukung pelatihan guru dan infrastruktur pendukung.

“Program digitalisasi itu paketnya ada empat. Pertama tentu saja adalah perangkatnya, yang kedua adalah laptop, yang ketiga yaitu pelatihan guru, dan yang keempat adalah fasilitas pendukung seperti internet, listrik, dan juga materi pembelajarannya,” jelasnya.

Manfaat digitalisasi juga terlihat dari terbukanya kesempatan belajar bagi murid berkebutuhan khusus.

Baca juga : Puncak Bulan Bahasa 2026, Kemendikdasmen Luncurkan 16 Produk dan 2 Program

Berdasarkan pemantauan Abdul Mu'ti di sejumlah sekolah, fitur audio pada IFP dapat membantu murid tunanetra mengikuti pembelajaran.

Sementara itu, guru di sekolah luar biasa di Kudus telah mengembangkan materi pembelajaran berbantuan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk murid tunarungu.

Perangkat tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium virtual untuk membantu murid memahami konsep sains melalui simulasi.

Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, Kemendikdasmen bekerja sama dengan PLN dalam penyediaan akses listrik serta menyiapkan panel surya bagi sekolah yang belum terjangkau jaringan listrik.

IFP juga dilengkapi penyimpanan materi pembelajaran sehingga tetap dapat digunakan meskipun sekolah belum memiliki akses internet.

Tingkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Guru Di sisi lain, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran guru sebagai pendamping tumbuh kembang murid.

Kemendikdasmen menjalankan kebijakan peningkatan kualitas guru melalui pendekatan 3K, yakni kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan.

Bagi lebih dari 200.000 guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1, pemerintah memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dengan bantuan beasiswa sebesar Rp 3 juta per semester untuk setiap guru. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, koding dan kecerdasan artifisial, STEM (Sains, Teknologi, Enjinering/Rekayasa, dan Matematika), serta bahasa Inggris.

Sementara itu, pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru melalui kenaikan tunjangan sertifikasi guru non-ASN dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan.

Adapun insentif bagi guru yang belum bersertifikat meningkat dari Rp 300.000 menjadi Rp 400.000 per bulan.

Baca juga : TKA SMA/SMK 2026 Gelombang Pertama Tuntas, Diikuti 1,6 Juta Murid

Penguatan mutu pendidikan juga dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan belajar setiap murid.

Kemendikdasmen mendorong peran guru wali agar pendampingan tidak hanya mencakup perkembangan akademik, tetapi juga persoalan psikologis, kesulitan belajar, hingga kondisi keluarga yang dapat memengaruhi proses pendidikan.

Melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA), pemerintah berupaya menyediakan instrumen evaluasi yang lebih terstandar.

Hasilnya diharapkan membantu guru, orang tua, dan murid mengenali capaian sekaligus aspek pembelajaran yang masih perlu diperbaiki.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjawab tantangan kesenjangan mutu pendidikan antardaerah dan antarsatuan pendidikan.

Kemendikdasmen akan mempercepat penyelesaian revitalisasi sekolah, memperluas digitalisasi pembelajaran, serta meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Inovasi Australia dan McGill University Kanada.

Seluruh upaya tersebut dijalankan dengan semangat partisipasi semesta. Artinya, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

Abdul Mu'ti menegaskan, keberhasilan transformasi pendidikan pada akhirnya bergantung pada komitmen seluruh ekosistem pendidikan untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri.

“Murid jadilah pembelajar sepanjang hayat. Guru juga jadilah pendidik dan pembelajar sepanjang hayat,” pesannya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.