KLHK Sebut Laju Deforestasi RI Stabil

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dipimpin Siti Nurabaya Bakar terus melakukan pemantauan hutan dan deforestasi setiap tahun. 

Saat ini, tren deforestasi Indonesia relatif lebih rendah, dan cenderung stabil. 

Berdasarkan data Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2019, menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan.

"Dari jumlah tersebut, 92,3% dari total luas berhutan atau 86,9 juta ha, berada di dalam kawasan hutan," kata Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Sigit Hardwinarto, Kamis (23/04).

Sigit menjelaskan, deforestasi netto tahun 2018 -2019, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia adalah sebesar 462,4 ribu ha. 

Baca juga : Mendes Sebut Baru 40 Desa Terima Dana Desa Di Jabar

Angka ini berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 465,5 ribu ha dengan dikurangi angka reforestasi (hasil pemantauan citra satelit) sebesar 3,1 ribu ha.

Luas deforestasi tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 162,8 ribu ha. Di mana 55,7% atau 90,6 ribu ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 72,2 ribu ha atau 44,3% berada di luar kawasan hutan. 

Sebagai pembanding, hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa deforestasi netto tahun 2017-2018, baik di dalam dan di luar kawasan hutan adalah sebesar 439,4 ribu ha, yang berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 493,3 ribu ha dengan dikurangi reforestasi (hasil pemantauan citra satelit) sebesar 53,9 ribu ha.

Dengan memperhatikan hasil permantauan tahun 2018 dan 2019, dapat dilihat bahwa secara netto deforestasi Indonesia tahun 2018-2019 terjadi kenaikan sebesar 5,2%, namun demikian untuk deforestasi bruto terjadi penurunan sebesar 5,6%.

"Hal ini menunjukkan, berbagai upaya yang dilakukan Kementerian LHK  menuai hasil yang signifikan. Antara lain, penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Kerusakan Gambut, Pengendalian Perubahan Iklim, Pembatasan perubahan Alokasi Kawasan Hutan untuk sektor non kehutanan (HPK), Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), Pengelolaan Hutan lestari, Perhutanan Sosial, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan," jelas Sigit.

Baca juga : Polisi Bongkar Pemalsu Sertifikat Tanah Seluas 1,5 Hektare di Kosambi

Sesuai perkembangan teknologi, lanjut Sigit, perhitungan luas deforestasi sejak periode tahun 2011-2012 merupakan hasil perhitungan deforestasi netto yang sudah mempertimbangkan kegiatan reforestasi.

Sementara perhitungan pada periode sebelumnya masih menggunakan deforestasi bruto.

Kondisi penutupan lahan dan hutan Indonesia bersifat dinamis, seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. 

Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, di antaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan, dan kebakaran hutan. 

Untuk mengetahui keberadaan dan luas tutupan lahan, KLHK melakukan pemantauan hutan dan deforestasi setiap tahun. 

Baca juga : Gagal di Malaysia, Ginting Siap Unjuk Prestasi di Senayan

Pemantauan hutan dan deforestasi ini dilakukan pada seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta hektar, baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, dan berdasarkan penyesuaian terhadap peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang terdapat dalam program Kebijakan Satu Peta (KSP). 

Pemantauan ini dilakukan menggunakan citra satelit yang disediakan LAPAN, dan di identifikasi secara visual oleh tenaga teknis penafsir KLHK yang tersebar di seluruh Indonesia. [FIK]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.