Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Imunisasi Massal Direncanakan Februari 2021

Sabtu, 15 Agustus 2020 16:40 WIB
Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (Foto: Humas Setkab /Agung)
Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (Foto: Humas Setkab /Agung)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berharap, imunisasi massal vaksin COVID-19 bisa dilaksanakan mulai Februari 2021.

"Kita ingin pastikan imunisasi massal berjalan baik di awal tahun depan. Memang waktunya sangat sempit. Kalau dimulai Februari 2021 bisa nggak selesai di bulan Juli," kata Erick, ketika berbicara pada Forum Merdeka Barat 9 dengan tema "Optimis Bangkit dari Pandemi: Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit" yang berlangsung secara daring, Sabtu (15/8).

Erick mengatakan, imunisasi merupakan bagian terakhir dari program Indonesia sehat yang harus berjalan lebih dulu dari semua program terkait dengan pandemi yang sedang melanda saat ini.

Baca juga : Zulhas Ramal Gibran Menang Di Atas 80%

"Indonesia sehat harus berjalan lebih awal. Baru kemudian bantuan. Selanjutnya stimulus vaksin. Terakhir, imunisasi massal. Kalau ini sudah dilakukan, baru kita bicara Indonesia tumbuh," katanya.

Dengan adanya imunisasi, diharapkan masyarakat Indonesia bisa merasakan kembali kebersamaan yang hilang yang selama ini sudah jadi kebiasaan masyarakat.

Erick mengatakan, tugas komite, bagaimana melakukan percepatan, dukungan dan yang terpenting sinkronisasi. Kampanye, sosialisasi, peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan sebagaimana Inpres Nomor 6 tahun 2020, memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak adalah keharusan yang harus dipatuhi seluruh elemen bangsa.

Baca juga : Ganjar: Usut Tuntas Kasus Penyerangan Intoleran di Solo

Kebijakan presiden tidak mengkarantina, lanjutnya, sudah merupakan kebijakan yang sangat tepat. Karena harus seiring antara kesehatan dan ekonomi. Tapi bukan terbalik, ekonomi kesehatan. Kesehatan harus jadi fokus terlebih dulu, baru pemulihan ekonomi.

Sementara Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Prof Dr Widodo Muktiyo, SE M.Com, mewakili Menteri Kominfo ketika membuka acara tersebut mengatakan, kegiatan ini tak lain ingin menyelamatkan masyarakat Indonesia di saat momentum perayaan HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan RI.

Diskusi yang dimoderatori Direktur Utama Perum LKBN Antara, Meidyatama Suryodiningrat itu, juga menampilkan pembicara lain, yakni Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dan Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin. BSH

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.