Saudi Siap Beri Perhatian Khusus ke Jemaah Haji Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Agama (Menag) Prof KH Nasaruddin Umar tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai melakukan kunjungan kerja di Arab Saudi. Pesawat yang membawa Menag dan rombongan mendarat pada pukul 16.55 WIB, Selasa (26/11/2024). Turut mendampingi, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Irfan Yusuf dan Staf Khusus Menag Bunyamin.

Kedatangan Menag disambut Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin dan Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Saiful Mujab.

Menag mengungkapkan, Menteri Haji Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah memberikan apresiasi atas gagasan-gagasan yang direncanakan Indonesia untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah Haji 2025.

Baca juga : Ginting Buru Gelar Ketiga Di Indonesia Master 2025

"Beliau juga mengapresiasi Pak Presiden (Prabowo Subianto) yang membentuk badan khusus (Badan Penyelenggara Haji). Ditambah lagi dengan penguatan-penguatan yang dilakukan oleh Menteri Agama," ungkap Menag.

Dia lalu menyampaikan, Indonesia mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Arab Saudi sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. “Menteri (Haji) dan timnya di Saudi Arabia lebih siap untuk memberikan perhatian khusus kepada Indonesia,” tambah Menag.

Salah satu poin yang dibahas adalah permintaan tambahan petugas haji. Kemenag minta tambahan petugas haji ke Saudi.

Baca juga : Beragam Kisah Hidup Diaspora Indonesia di Norwegia

"Saya sampaikan bahwa jemaah haji kita itu nanti banyak yang senior, banyak yang lanjut usia, dan itu membutuhkan bantuan baik itu tenaga medis, maupun juga tenaga personal," jelasnya.

Selain itu, Menag meminta agar jemaah haji Indonesia tidak ditempatkan di Mina Jadid. "Kami minta supaya jemaah haji Indonesia itu menempati tempat di Mina, yang bukan Mina Jadid. Tapi, tentu kita harus melaksanakan seluruh persyaratan yang harus dilakukan," katanya.

Dalam hal transportasi, kata Menag, Menteri Haji Saudi mengapresiasi perubahan sistem dari muassasah ke syarikah, yang diharapkan dapat memberikan layanan lebih baik kepada jemaah haji. Menag menegaskan, seluruh proses seleksi pihak terkait akan dilakukan secara transparan melalui sistem yang telah ditetapkan.

Baca juga : Hilirisasi Sawit Topang Ekonomi Indonesia

Menag memastikan, Kementerian Agama akan konsisten menerapkan regulasi dan sistem yang ditetapkan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan lebih adil, sehat, lancar, dan transparan. Rencana kerja ini akan dilengkapi dengan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Penyelenggara Haji dan DPR Komisi VIII untuk menyepakati kebijakan dan persyaratan yang dibutuhkan.

"Insya Allah, Januari nanti ada ketentuannya itu sudah ada MoU. Maka itu, kami juga akan menyelesaikan sesegera mungkin antara Kementerian Agama, BPH, dan DPR Komisi VIII, terutama untuk menentukan segala sesuatu yang dipersyaratkan," tutur Menag.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.