Indonesia Gabung BRICS: Manifestasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif yang Sesungguhnya

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia resmi menjadi anggota kelompok negara ekonomi berkembang internasional BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) pada Senin, 1 Januari 2025. Ini tentu cukup mengejutkan, karena sebetulnya Indonesia resmi menjadi salah satu mitra BRICS per 1 Januari 2025. Tiba-tiba, seminggu kemudian, Brazil, yang kini memegang jabatan presiden bergilir untuk tahun 2025, mengumumkan bahwa Indonesia diterima sebagai anggota penuh, menyalip rekan-rekan sekawasannya—Malaysia dan Thailand—yang kini berstatus sebagai mitra BRICS.

Keputusan ini tentu disambut positif oleh Indonesia. Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan apresiasi kepada Brazil selaku Ketua BRICS 2025 karena telah mengumumkan keikutsertaan Indonesia pada BRICS. Kemlu menyatakan pencapaian ini mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu-isu global, serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Saya tentu menyambut hal ini sebagai angin segar pada awal tahun. Namun, bagi banyak orang, terutama para pakar ekonomi dan geopolitik, para akademisi, serta para penikmat dan pemerhati politik luar negeri, pengumuman ini bagai petir di siang bolong. Saya mengamati, sepertinya, banyak sekali narasi negatif atas bergabungnya Indonesia sebagai anggota kesepuluh BRICS (ya, anggota BRICS kini ada 10, bukan lagi hanya Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

Tak sedikit, orang-orang “kepanasan” dan mengaitkan peristiwa yang (menurut saya) seharusnya membahagiakan ini sebagai sesuatu yang “keluar jalur”, dengan menuduh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak paham geopolitik. Banyak juga yang mengatakan bahwa Indonesia kini sudah tidak lagi menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, sementara yang lain bilang bahwa bergabung dengan BRICS adalah “pengkhianatan” terhadap komitmen Indonesia sebagai anggota dan pendiri Gerakan Non-Blok. Lebih jauh, ada yang membawa narasi bahwa Indonesia makin dekat dengan Rusia yang dianggap sebagai penjajah (penjahat) atas konflik yang masih berkobar di Ukraina—anehnya, saya tidak pernah membaca narasi serupa terkait wacana Indonesia bergabung dengan OECD yang di situ jelas-jelas ada Israel dan AS yang “dosanya” pun tak kalah besar.

Hal-hal semacam itu tentu saja tidak benar. Sebaliknya, bergabung dengan BRICS justru merupakan wujud nyata dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. Sayangnya, banyak orang salah paham, mengira politik luar negeri bebas aktif berarti menjauh dari semua kerja sama besar. Padahal, bebas aktif berarti fleksibilitas untuk menjalin hubungan dengan siapa pun demi kepentingan nasional, tanpa terikat pada satu kutub kekuatan tertentu. Kuncinya, politik luar negeri bebas aktif itu tak berarti kita netral tanpa arah.

Baca juga : Gerindra Jamin Prabowo Mainkan Politik Bebas Aktif

Bagaimanapun, supaya tidak salah paham, kita perlu mengerti bahwa apa itu BRICS? BRICS bukan aliansi militer atau politik yang membelenggu, melainkan forum kerja sama ekonomi yang memberikan ruang bagi negara berkembang untuk bersuara di tengah dominasi negara maju. Artinya, bergabung dengan BRICS tak berarti Indonesia “keluar” dari prinsip Gerakan Non-Blok yang selama ini kita junjung tinggi.

Bukan Aliansi Militer

Sayangnya, banyak yang keliru memahami konsep geopolitik masa kini, masih terjebak pada paradigma Perang Dingin tentang “blok-blokan.” Konsep “blok-blokan” seperti itu sudah tidak relevan sejak runtuhnya Uni Soviet. BRICS bukan NATO, bukan pula Pakta Warsawa. Faktanya, sejak runtuhnya Uni Soviet, dunia telah bergerak ke arah multipolaritas sekalipun, tentu saja, ada negara tertentu yang senang berperan seolah-olah sebagai polisi dunia—dan kita tentu tahu siapa yang dimaksud.

Oleh karena itu, bergabung dengan BRICS sama sekali tidak “mengkhianati” prinsip Gerakan Non-Blok. BRICS bukan aliansi militer atau blok politik seperti yang banyak dibayangkan. BRICS adalah forum kerja sama ekonomi yang terdiri dari negara-negara dengan aspirasi serupa untuk menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih adil dan di sini Indonesia memiliki posisi yang setara. Indonesia tidak akan kehilangan kemandirian. Kita justru ingin memperkuat posisi kita di dunia yang makin multipolar.

Bisa dibilang, BRICS justru merupakan cerminan dari dunia multipolar saat ini yang di situ negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki kesempatan untuk memainkan peran lebih besar. Yang tak kalah penting, kelompok ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada sistem ekonomi yang dikuasai negara besar, seperti penggunaan dolar AS dalam transaksi internasional.

Haruskah Takut pada Ancaman Trump?

Belum lama ini, Presiden AS terpilih Donald Trump melontarkan pernyataan kontroversial. Trump mengancam akan mengenakan tarif 100 persen pada negara-negara BRICS jika mereka melemahkan dolar AS. Trump menuntut komitmen BRICS untuk tidak menciptakan mata uang BRICS baru atau mendukung mata uang lain sebagai pengganti dolar AS. Jadi, itu tidak serta-merta kita akan dijatuhkan tarif 100 persen begitu menjadi anggota BRICS—narasi semacam ini yang sayangkan berputar liar, khususnya, di antara netizen budiman di dunia maya gara-gara mengonsumsi informasi sepotong-sepotong.

Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan Mau Investasi di Luar Negeri, Poempida Ingatkan 4 Hal

Kita pun perlu cermat menanggapi ancaman Trump—harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Bagaimanapun, Trump dikenal sering menggunakan retorika yang bombastis untuk menciptakan tekanan psikologis, bukan selalu sebagai indikator kebijakan yang pasti akan dilaksanakan. Selain itu, Indonesia tidak serta-merta akan terpengaruh oleh ancaman ini, mengingat posisi strategisnya di kawasan dan diversifikasi perdagangan yang tengah dibangun guna mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu, termasuk AS. Lagi pula, percayalah, bergabung dengan BRICS tidak berarti kita akan terisolasi dari pasar global atau menjadi bergantung pada satu kekuatan, tetapi justru membuka lebih banyak peluang dan diversifikasi hubungan ekonomi.

Kalau dipikir-pikir, bukankah ketergantungan yang berlebihan pada dolar AS selama ini justru menjadi sumber kerentanan bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia? Berapa nilai tukar rupiah kita saat ini terhadap dolar AS? Dengan BRICS, Indonesia memiliki peluang untuk menjajaki mekanisme yang lebih fleksibel dalam perdagangan internasional, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada dolar.

Lagi-lagi, langkah ini jangan dipandang dengan wajah penuh kengerian apalagi sampai membuat bulu kuduk merinding. Indonesia tentu saja tidak berniat memutus hubungan dengan AS atau mitra lainnya—kita itu cermin negara yang sopan dan senang berteman dengan semuanya. Ini semua adalah bagian dari strategi untuk mengurangi risiko dalam ekonomi global yang semakin kompleks. Lagi pula, jika dipahami lebih dalam, ancaman Trump sebetulnya merupakan upaya untuk mempertahankan status quo dolar AS, bukan ancaman langsung terhadap keberadaan atau stabilitas Indonesia.

Indonesia Negara Merdeka

Ketakutan bahwa bergabung dengan BRICS akan membuat Indonesia kehilangan kemandirian atau terkena sanksi Amerika Serikat justru mencerminkan sikap yang lebih tunduk pada hegemoni. Kalau kita mengeklaim sebagai negara merdeka, kenapa harus takut mengambil langkah yang dapat memperkuat posisi kita di kancah global? Bergabung dengan BRICS adalah upaya untuk membuka peluang pasar baru, mendiversifikasi mitra dagang, dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Apakah salah jika kita ingin memperkuat ekonomi nasional melalui kerja sama yang lebih berimbang? Saya pikir tidak.

Ke depannya, dengan masuknya Indonesia ke pasar-pasar baru di BRICS, produk-produk lokal justru berkesempatan untuk bersaing di tingkat global, khususnya dalam sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur. Dengan BRICS, kita tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi juga membangun industri yang lebih kuat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan rakyat. Di sisi lain, investasi dari BRICS pun dapat diarahkan ke daerah-daerah terpencil, mempercepat pembangunan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah—saya pikir ini tentu menjadi harapan kita bersama.

Baca juga : Dubes Djumala: Politik Bebas Aktif Relevan di Tengah Konflik Global

Sebagai wadah kerja sama ekonomi, BRICS tetap memungkinkan Indonesia untuk menjaga hubungan baik dengan siapa pun, baik itu negara besar atau negara berkembang. Indonesia bisa terus menjalin kemitraan yang saling menguntungkan tanpa harus terikat pada satu kutub kekuatan tertentu. Ini adalah wadah negara-negara dengan aspirasi yang sama untuk menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih adil. Dengan bergabung, Indonesia tidak memilih pihak, melainkan berdiri bersama negara-negara lain yang ingin keluar dari dominasi sistem lama. BRICS menawarkan alternatif bagi negara berkembang untuk berdiri sejajar dengan kekuatan besar, bukan hanya menjadi pengikut. Indonesia, dengan posisi strategisnya di ASEAN dan G20, dapat membawa perspektif unik untuk memastikan bahwa kerja sama BRICS tetap inklusif dan adil.

Bergabungnya Indonesia ke “geng” ini perlu kita persepsikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi kita di dunia yang terus berubah. Inilah saatnya rakyat Indonesia percaya pada kekuatannya sendiri dan berkontribusi lebih besar di panggung global. Tanpa perlu membahas siapa yang didukung pada pilpres yang lalu, saya justru sangat mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang dengan berani mengambil kesempatan ini. Bisa dibilang, ini adalah politik bebas aktif dalam bentuk terbaiknya: menjalin kerja sama yang bermanfaat tanpa kehilangan kemandirian. Alih-alih mendewakan satu negara atau kekuatan, keputusan ini menunjukkan bahwa kita siap mengambil langkah berani demi masa depan yang lebih baik.

Penyebaran disinformasi dan minimnya pemahaman tentang geopolitik sering kali menambah ketakutan yang tidak berdasar terhadap BRICS, apalagi terhadap Rusia dan China. Namun, kenapa harus “alergi”? Melalui platform BRICS, Indonesia, dengan populasi besar dan ekonomi yang terus tumbuh, berkesempatan memimpin pembentukan tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang yang di situ suara negara berkembang lebih didengar. Kini saatnya kita untuk memperlihatkan keberanian dalam mengambil langkah yang bermanfaat bagi masa depan ekonomi bangsa. Bergabung dengan BRICS bukan hanya tentang menghadapi tantangan, tetapi tentang memanfaatkan peluang dan menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk berkontribusi lebih besar di dunia global.

Fauzan Al-Rasyid
Pengamat hubungan Rusia-Indonesia; News Producer Russia Today (RT)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.