Trump Bikin "PBB" Baru, Undang Pemimpin Dunia

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyiapkan lembaga internasional baru bernama Dewan Perdamaian, yang disebut-sebut sebagai “Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) versi Trump”. Melalui lembaga ini, Trump mengundang para pemimpin dunia duduk sebagai anggota.

Trump mulai mengirimkan undangan kepada sejumlah pemimpin dunia dan tokoh berpengaruh untuk bergabung dalam Board of Peace. Lembaga ini disebut tidak hanya akan menangani isu Gaza, tetapi juga diproyeksikan menjadi forum jangka panjang dalam merespons berbagai konflik global.

Awalnya, Dewan Perdamaian diperkenalkan sebagai bagian dari fase kedua kesepakatan gencatan senjata Israel–Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza.Trump membayangkan badan ini berperan dalam pembangunan tata kelola pemerintahan, hubungan regional, rekonstruksi wilayah, penarikan investasi, pendanaan berskala besar, hingga mobilisasi modal di Gaza.

Namun, surat undangan yang dikirim Trump kepada Presiden Argentina Javier Milei dan Presiden Paraguay Santiago Peña menunjukkan ambisi yang lebih luas. Surat tersebut disertai piagam yang menurut sejumlah laporan, memuat mandat global.

Dalam suratnya, Trump menyebut Dewan Perdamaian bertujuan memperkuat perdamaian di Timur Tengah sekaligus “mendorong pendekatan baru” dalam penyelesaian konflik global.

Baca juga : Sambut Peresmian RDMP Balikpapan, FSPPB: Arah Baru Integrasi Energi Nasional

Harian Financial Times melaporkan bahwa piagam tersebut menyebut Dewan Perdamaian sebagai organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan stabilitas, memulihkan tata kelola yang sah dan andal, serta mewujudkan perdamaian berkelanjutan di wilayah konflik. Piagam itu juga menekankan perlunya penilaian pragmatis dan solusi berbasis akal sehat, tanpa secara eksplisit menyebut Gaza.

Dua sumber diplomatik mengatakan kepada Reuters, piagam tersebut memang memperluas mandat Dewan Perdamaian. Seorang diplomat bahkan menyebutnya sebagai “PBB versi Trump” yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB.

Sementara, seorang pejabat senior AS mengatakan kepada Associated Press bahwa perluasan peran Dewan Perdamaian masih bersifat wacana. Meski demikian, Trump dan para penasihatnya meyakini gagasan tersebut dapat terwujud, seiring kekecewaan AS dan sejumlah negara lain terhadap kinerja PBB.

Kendati begitu, Dewan Perdamaian tidak dimaksudkan untuk menggantikan PBB.

Fokus Awal Gaza

Pemerintahan Trump menegaskan bahwa fokus awal Dewan Perdamaian tetap pada Gaza. Pada Jumat (16/1/2026), Trump mengumumkan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair sebagai salah satu anggota eksekutif pendiri, bersama Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

Baca juga : Persib Vs Persija, Hodak Pastikan Maung Bandung Siap Tempur

Nama lain yang diumumkan, antara lain Chief Executive Officer (CEO) Apollo Global Management Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel. Sebagian tokoh tersebut juga tergabung dalam Dewan Eksekutif Gaza yang akan mengawasi komite teknokrat Palestina bernama National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

Komite ini dirancang untuk mengelola pemerintahan sehari-hari di Gaza sebagai pengganti Hamas.

Dewan Eksekutif Gaza beranggotakan 11 orang, di antaranya Tony Blair, Jared Kushner dan Steve Witkoff, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, diplomat Qatar Ali Al Thawadi, Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Timur Tengah Sigrid Kaag, Menteri Negara Uni Emirat Arab Reem Al-Hashimy dan miliarder Israel–Siprus Yakir Gabay.

Selain Milei dan Peña, Turki dan Mesir mengkonfirmasi bahwa Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan Presiden Abdel Fattah el-Sisi juga diundang bergabung. Seorang pejabat Uni Eropa menyebut Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen turut menerima undangan.

Reuters juga melaporkan bahwa pemimpin Prancis, Jerman, Australia dan Kanada diundang, meski belum ada konfirmasi resmi.

Baca juga : Prabowo Ucapkan Selamat Natal Dan Tahun Baru, Ajak Perkuat Solidaritas

Namun, pengumuman awal ini menuai kritik di Timur Tengah karena tidak melibatkan perwakilan Palestina, meski mengangkat sejumlah tokoh yang dikenal sebagai pendukung kuat Israel.

PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan keberatan atas pembentukan Dewan Eksekutif Gaza. Dia menilai, susunan dewan tersebut tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakan pemerintahannya.

Menariknya, pemerintahan Trump disebut meminta kontribusi hingga 1 miliar dolar AS bagi negara yang ingin duduk di Dewan Perdamaian. Gedung Putih membantah laporan tersebut dan menyebutnya menyesatkan.

“Ini tawaran keanggotaan permanen bagi negara mitra yang menunjukkan komitmen kuat terhadap perdamaian, keamanan dan kemakmuran,” tulis Gedung Putih melalui akun resminya di platform X.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.